HEADLINENASIONAL

Surat Terbuka Masyarakat Adat Papua Untuk Presiden Jokowi, Tujuh Tahun Menanti Regulasi, Stop Kriminalisasi Hasil Olahan Hutan Adat yang Dikelola Masyarakat Adat Sendiri

Bapak Presiden tolong bantu kami atasi masalah perizinan pengelolaan hutan adat di Papua. Kami ingin menikmati kekayaan alam hutan adat milik kami supaya kami bisa hidup lebih baik sebelum dana Otsus Papua berakhir di tahun 2021

Surat terbuka masyarakat adat Papua untuk Presiden Jokowi, tujuh tahun menanti eegulasi, stop kriminalisasi hasil olahan hutan adat yang dikelola masyarakat adat sendiri, tampak masyarakat adat ketika mengadu ke Dewan Adat Papua (DAP). (Foto : AmriTIFAOnline)Surat terbuka masyarakat adat Papua untuk Presiden Jokowi, tujuh tahun menanti eegulasi, stop kriminalisasi hasil olahan hutan adat yang dikelola masyarakat adat sendiri, tampak masyarakat adat ketika mengadu ke Dewan Adat Papua (DAP). (Foto : AmriTIFAOnline)

Oleh    : Walhamri Wahid

Sebuah surat terbuka tertanggal 11 Januari 2019, yang di tanda tangani 27 tokoh adat, Ondoafi, Kepala Suku, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari Kabupaten Jayapura dan Sarmi diantaranya oleh Robby Kbarek Png dari Dewan Adat Papua (DAP), Alex Uyo perwakilan pengusaha perkayuan Papua, Dominggus Samobra (Ondoafi Kampung Bundru Distrik Yapsi), Seppy Dumas (Ondoafi Kampung Tabbeyan Distrik Yapsi),

 Daud Masari (Ketua Dewan Adat Oktim Wil Pembangunan IV), Robertus Urumban (Ketua Forum Peduli Masyarakat Adat Lembah Nawa Kabupaten Jayapura), Musa Maware (Kepala Suku Maware Distrik Unurum Guay), Karlos Kulang (Kepala Suku Distrik Bonggo Barat, Kabupaten Sarmi).

Septinus Bagre (Kepala Suku Bagre, Distrik Bongo Barat), Enos Jogk (Kepala Suku Jogk Distrik Bonggo Timur), Abas Dohlen (Kepala Suku Dohlen Distrik Unurum Guay), Hendrik Teis (Kepala Suku Teis Distrik Unurum Guay), Yesaya Kaya (Kepala Suku Kaya Distrik Bonggo Barat),

Boas Maware (Kepala Suku Maware Distrik Unurum Guay), Victor Teis (Kepala Suku Teis Distrik Unurum Guay), Daud Dasra (Kepala Suku Dasra Distrik Unurum Guay), Roby Digan (Kepala SUku Digan Distrik Unurum Guay), Yustus Kabri (Kepala Suku Kabri, Distrik Unurum Guay), Jhon Maware (Kepala Suku Maware Distrik Unurum Guay).

Yakobus Yemsi (Kepala SUku Yemsi Distrik Unurum Guay), Mitius Bogogo (Sub DAS Distrik Kaureh), Ismail Urumban (tokoh pemuda Distrik Yapsi), Yunatan Samobra (tokoh adat Kampung Bundru Distrik Yapsi), Kristian Urumban (masyarakat adat Distrik Yapsi), Petrus Masari (tokoh pemuda Distrik Yapsi) dan Sinar Guakam (tokoh pemuda Distrik Yapsi).

Adapun secara lengkap surat terbuka tersebut adalah sebagai berikut :

Mengawali kalender masehi 2019, perkenankan kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2019 dan selamat memasuki tahun politik – pesta demokrasi, dan semoga di awal tahun yang baru ini kami bisa mendaptkan kepastian akan hak-hak kami memperoleh regulasi pengelolaan hutan adat dan hak untuk memperoleh kesejahteraan yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Otsus Papua.

Kami bersyukur karena Tuhan telah mengirim Bapak Jokowi sebagai Presiden yang berhati mulia, merakyat dan peka terhadap jeritan dan suara masyarakat, apalagi untuk kami yang hidup di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah pedalaman,  di kampung-kampung dan di hutan-hutan Papua.

Dari ke-tujuh Presiden RI, Bapak Presiden Jokowi-lah sosok Kepala Negara yang memiliki sentuhan tersendiri di hati masyarakat Papua, setelah Presiden Gusdur (Alm).

Kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, telah menghadirkan perubahan besar di Tanah Papua.

Hadirnya Jalan Trans Papua 4.330,07 Km yang menghubungkan antara Provinsi Papua dan Papua Barat, dan antara wilayah pegunungan dan wilayah pesisir pantai yang selama ini hanya menjadi mimpi masyarakat.

Hadirnya Jembatan Holtekamp (Jembatan Soekarnopura), Jembatan terpanjang di Papua sepanjang 732 Meter yang menjadi icon destinasi wisata Papua di Kota Jayapura

Hadirnya BBM satu harga di Papua menjawab mahalnya kebutuhan sembako dan barang-barang yang selama ini di datangkan dari luar Pegunungan Papua;

Hadirnya gardu induk listrik tegangan tinggi terbesar pertama di Papua berkapasitas 150 KV yang bertujuan untuk menggenjot rasio elektrifikasi Papua dan Papua Barat.

Bapak Presiden Jokowi juga telah mengakomodasi pendekatan pembangunan berbasis konsep wilayah adat di Papua. Juga mendukung Papua sebagai tuan rumah PON 2020.

Bapak Presiden Jokowi juga telah berhasil melakukan divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia ke Pemerintah Indonesi, dan PT. Freeport Indonesia berkwajiban membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, termasuk juga adanya perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dan Bapak Presiden Jokowi telah lebih dari tujuh kali melaksanakan kunjungan kerja ke tanah Papua. Semua itu karena Bapak Presiden Jokowi mencintai dan mengasihi manusia dan tanah Papua.

Karena itu kami sungguh sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Tuhan atas anugerahNYA telah mengirim Presiden “berhati Papua”.

Sehubungan dengan perihal sebagaimana tersebut diatas, ijinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut kepada Bapak Presiden Jokowi agar kami mendapatkan perhatian dan bantuan, yang kami yakini bagian ini belum sampai ke telinga Bapak Presiden.

Pertama, Lebih dari tujuh tahun, “pemanfaatan” hutan adat di Papua dibiarkan tanpa regulasi/ perizinan yang jelas, sehingga kami masyarakat adat pemilik hutan adat tidak bisa menjual kayu kepada pihak industri karena kami tidak memiliki legailtas/ alas hukum untuk menjual kayu/ mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan hutan adat dengan baik untuk kesejahteraan kami masyarakat adat.

Pada Siaran Pers, 07 Juli 2018, Menteri LHK : Melalui Hutan Adat, Jangan Lagi Kejar Rakyat! Dikatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo berpihak pada kepentingan rakyat. Wujud nyatanya melalui program Perhutanan Sosial Hutan Adat, kini tak boleh lagi ada rakyat yang dikejar-kejar aparat.

“Gak boleh lagi ada rakyat dikejar dalam hutan. Gak boleh lagi! Harus diatur yang baik. Harus diberi jalnnya, harus diberi aturan main yang tepat.”

“Menurut Bapak Presiden, sekarang dimasa kepemimpinan beliau, saat yang tepat untuk mempertegas kewenangan masyarakat akan hutan. (Masyarakat) harus diberikan tata aturan main yang tepat menurut peraturan perundangan.”

“Cita-citanya masyarakat pelaku ekonomi dapat sejahtera”, tegas Menteri Siti Nurbaya dalam rilis yang disampaikan pada media, Sabtu (17/7/2018). ppid.menlhk.go.id/siaran_pers

Faktanya, di Tanah Papua, khususnya Provinsi Papua tidak lah seperti apa yang dikatakan ibu Menteri Siti Nurbaya.

Masyarakat adat pemilik hutan adat masih hidup “mengejar-ngejar” asa tanpa kepastian dan tanpa kejelasan. Hanya bermimpi untuk bisa hidup sejahtera dengan kekayaan yang bersumber dari hutan adat.

Besarnya kewenangan khusus yang dimiliki Provinsi Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; Adanya produk PERDASUS Provinsi Papua No 21 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang menjadi payung hukum Norma, Standar, Prosedure, Kriteria (NSPK) untuk Masyarakat Hutan Adat di Papua;

Adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, telah melegitimasi status hutan adat adalah milik masyarakat adat dan bukan lagi hutan negara, namun faktanya masyarakat adat belum bisa menikmati keyayaan alam hasil hutan adat secara baik untuk mewujudkan kesejahteraan.

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sudah di implementasikan namun masih saja tumpang tindih dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (implementasi UU 23 Tahun 2014, Terutama Pasal 65).

Adanya Permendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang didalamnya adalah masyarakat pemilik hutan adat (Pasal 1 Ayat 1).

Undang-undang telah menegasikan hak dan kewenangan masyarakat adat pemilik hutan adat untuk mengelola kekayaan hasil hutannya, “namun tatkala kami akan menjual hasil kayu dari hutan adat milik kami, maka tidak ada satu perusahaan/ pelaku industri kayu yang akan menerima kayu hasil hutan adat milik masyarakat adat, hanya karena masalah Perizinan.”

Kedua, Belum adanya regulasi perizinan khususnya Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Masyarakat Hukum Adat (dikenal dengan IUPHHK-MHA) yang entah terganjal karena apa, dan apakah ada kesengajaan terkait kepentingan tertentu.

Namun pihak Kementerian LHK tidak secara transparan bekerja/ menjelaskan kepada kami masyarakat adat, sesungguhnya ada apa?

Kenapa sampai regulasi/ perizinannya tidak bisa keluar.

Dan ketika kami bertanya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua terkait NSPK IUPHHK-MHA, maka kami selalu mendapat jawaban yang sama bahwa, “NSPK sudah di atas meja menteri, dan tinggal di tanda tangan”.

Berlarut-larutnya masalah regulasi/ perizinan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan adat di Papua sehingga memunculkan pertanyaan yang memberi kesan negatif terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Pada tanggal 1 Maret 2018, bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, dibuat Deklarasi dan Rencana Aksi Penyelamatan Sumber Daya Alam di Tanah Papua, yang dihadiri oleh : Pj. Gubernur Papua; Wakil Ketua KPK; Inspektorat Jenderal KLHK; Kapolda Papua; Kasdam Cenderawasih; As. Pitsus Kejati Papua; Sekda Provinsi Papua; Majelis Rakyat Papua (MRP); Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP); dan Bupati/ Walikota se-Provinsi Papua, yang menghasilkan kesepakatan, antara lain: memperkuat tata kelola di Papua diantaranya, dengan mempercepat pengukuhan kawasan hutan di Papua dan menerbitkan regulasi tata usaha kayu masyarakat adat di Papua ?

Namun hingga di penghujung tahun 2018 belum ada juga tanda-tanda kejelasan dan kepastian terkait regulasi tata usaha kayu masyarakat adat di Papua.

Selama lebih dari tujuh tahun masyarakat adat seakan berada dalam lingkaran yang terus berputar-putar tanpa ujung, dan merasakan perlakuan diskriminatif.

Hal ini tentu membuat kami bertanya-tanya :

Selaku pemilik hak ulayat atas hutan adat di Papua, apakah memang hak-hak kami sebagai pemilik hutan adat tidak diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ? Meskipun Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat sudah sangat jelas;

Sebaliknya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) justru diberi izin dari Pemerintah Pusat untuk mengelola dan memanfaatkan kayu-kayu di hutan Papua diatas ratusan ribu hektar atau dengan kuota mencapai ratusan ribu meter kubik kayu per tahun.

Ini perlakuan macam apa ? Inikah keadilan sosial yang dimaksud ? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terasa pilih kasih dan tidak bekerja sesuai apa yang menjadi Nawa Cita Presiden Jokowi.

Demikian pula dengan kewenangan Otonomi Khusus Bagi Papua. Papua punya kekhususan namun soal pengelolaan dan pemanfaatan kayu di hutan –hutan milik masyarakat adat, tidak ada keistimewaan. Posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkesan lebih tinggi dari Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Papua No. 21/2001.

Kami merasa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatan RI tidak berlaku adil. Ada perlakuan diskriminatif antara Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang notabene pemilik modal besar dan mereka bukanlah orang-orang yang berasal dari Papua, dengan kami masyarakat/ pemilik hutan adat di Papua. Kami bahkan seperti pengemis diatas tanah ulayat/ hutan milik kami sendiri.

Jika bicara kerusakan hutan, pemilik HPH lah yang seharusnya pantas bertanggungjawab terhadap kerusakan hutan-hutan di Papua. Dan lagi HPH tidak pernah memberikan konstribusi kayu yang diambil kepada masyarakat adat dan kepentingan pembangunan di Papua. Seluruh pembangunan di Papua tidak menggunakan kayu yang bersumber dari pemilik HPH, tetapi pelaku industri kayu yang selama ini masyarakat pemilik hutan adat menjual kayunya kepada pelaku industri kayu.

Selama lebih dari tujuh tahun, kami terus bertanya-tanya Kenapa pihak HPH bisa diberikan izin sementara masyarakat adat sebagai pemilik hutan adat tidak mendapatkan alas hukum berupa perizinan yang memudahkan kami untuk melakukan mengelola kayu hasil hutan adat. Padahal selama ini kami bersandar hidup dari hasil hutan adat.

Selaku masyarakat sekaligus pemilik hutan adat, kami juga ingin berpartisipasi membayar pajak dan bersama-sama membangun Bangsa.

Kami bingung dan sangat heran, kenapa ketika Badan Pertanahan di Papua ingin menerbitkan sertifikat tanah mereka membutuhkan tanda tangan kami selaku Ondoafi dan atau Kepala Suku untuk memberikan Surat Pelepasan Tanah Adat, namun ketika kami harus mengelola dan memanfaatkan kayu dari hutan adat milik kami, maka kami harus dihadapkan dengan hal perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK RI. Padahal kami sudah punya payung hukum istimewa yaitu UU Otsus Papua ?;

Sampai kapan kami masyarakat Adat di Papua harus menunggu adanya tindakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK RI supaya mengintegrasikan kebijakan daerah dan pusat, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam/ hutan adat dengan tetap menghargai dan menghormati kekhususan di Provinsi Papua ? dan menghormati adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat yang telah menegaskan status kepemilikan Hutan adat ?;

 Jika memang ada persyaratan khusus, entah berupa surat atau ada hal khusus yang harus kami penuhi agar perizinannya bisa keluar, tolong Kementerian LHK RI beritahu kami supaya kami tahu.;

Mungkin akan lebih baik dan transparan – dan bisa mendengar langsung aspirasi dari kami masyarakat pemilik hutan adat, ketika Bapak Presiden Jokowi datang lagi ke Papua, semua pihak terkait bisa dihadirkan; baik masyarakat adat pemilik hutan adat, Dewan Adat Papua maupun Kementerian LHK RI dan Dinas Kehutanan di Papua, sehingga masalah perizinan ini bisa segera ada kejelasan dan masyarakat adat tidak terus menunggu hingga Otsus/ Dana Otsus berakhir.

Jika dikatakan izin-izin industri kayu untuk dicabut maka itu bukan solusi tetapi justru akan menjadi petaka dan masalah besar, karena hutan adat yang selama ini dijadikan sumber kehidupan justru ditutup tanpa solusi, dan kami pasti akan memberikan reaksi balik atas kebijakan yang keliru/ yang tidak pro rakyat.

Sementara pemilik HPH yang bukan pemilik hutan di Papua justru leluasa mengambil, mengelola dan memanfaatkan hutan-hutan di Papua tanpa memberi dampak berarti kepada masyarakat adat maupun masyarakat secara umum di Papua. HPH dibiarkan leluasa “memperkosa” hutan kami di tanah Papua.

Bapak Presiden yang kami cintai dan banggakan,

Bagi kami, hutan adat adalah sumber kehidupan kami. Karena itu, tolong bantu kami supaya kami juga bisa menikmati hidup sejahtera dari kekayaan alam kami sendiri.

Kerinduan terbesar Bapak Presiden Jokowi adalah ingin mewujudkan Pancasila sila ke-lima yaitu dengan mendistribusikan sumber kekayaan alam Indonesia dari Merauke hingga Sabang untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya kerinduan dan harapan Bapak Presiden Jokowi bertolak belakang dengan realitas di lapangan yang dirasakan kami selaku masyarakat adat.

Oleh karena tidak adanya kepastian dari Pemerintah/ Kementerian LHK RI dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang tidak pro aktif memperjuangkan, maka melalui surat terbuka ini kepada Bapak Presiden Jokowi, kami sampaikan 5 TUNTUTAN :

  1. Berikan hak kami yang sudah diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan status “Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara.” Kami tidak mencuri di hutan milik Negara tapi kami menebang di hutan adat milik kami. Stop Mengklaim hutan adat sebagai hutan Negara.
  2. Kami minta hak kesejahteraan kami yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Otsus Papua, supaya hutan adat dapat kami kelola untuk kesejahteraan hidup kami dan anak cucu kami.
  3. Kami minta GAKKUM Kementerian LHK RI Stop bikin gerakan tambahan yang hanya bikin susah masyarakat adat di Tanah Papua. Jika tidak, atas nama leluhur Papua kami akan mengusir orang-orang GAKKUM LHK RI dari Tanah Papua. Kami juga mau berpartisipasi bayar pajak ke Negara dan bersama-sama membangun bangsa. “Jangan Berburu di Kebun Binatang.”
  4. Berikan kami solusi, bukan biarkan kami masyarakat adat dan pelaku usaha kayu tanpa kepastian regulasi selama bertahun-tahun, sebab Negara hadir untuk menjamin dan memberikan kepastian.
  5. Mendesak Kementerian LHK RI untuk segera memberikan regulasi/ perizinan agar masyarakat adat pemilik hutan adat dapat segera mengelola hutan adatnya secara bermartabat untuk sejahtera.

Demikian surat kami, dengan penuh harapan surat terbuka ini dapat segera dibaca Bapak Presiden Jokowi dan mendapat respon yang baik.

Atas perhatian dan kepedulian Bapak Presiden Jokowi, kami menghaturkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. (tulisan ini disarikan dan di lakukan penyuntingan seperlunya dari surat aslinya yang dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo)

Tinggalkan Balasan