EDUKASI PEMILIHHEADLINE

Hasil 10 Besar Seleksi KPU Boven Digoel, Diduga Dua Orang Terlibat Parpol

Hasil 10 besar seleksi KPU Boven Digoel, diduga dua orang terlibat parpol, tampak beberapa mahasiswa dan pemuda dari beberapa eksponen saat memberikan keterangan pers. (Foto : Amri/ TIFAOnline)Hasil 10 besar seleksi KPU Boven Digoel, diduga dua orang terlibat parpol, tampak beberapa mahasiswa dan pemuda dari beberapa eksponen saat memberikan keterangan pers. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Dari 10 nama – nama calon komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel yang dinyatakan lolos oleh Timsel I Calon Anggota KPU Kabupaten Mimika, Yahukimo, Boven Digoel dan Deiyai yang di Ketuai oleh Piter Ell, SH, di tengarai ada dua nama yang terlibat partai politik.

Dimana dari 10 nama yang telah di umumkan lolos 10 besar dan tengah menanti tahapan fit and propert test yakni diantaranya adalah : (1) Helda Richarda Ambay, (2) Hatta Nongkeng, S.Pd, (3) SIlvester Wogan, (4) Uria Elia Themin, (5) Veronica Lande, (6) Liberatus Pogolamun, S.Fil, (7) Herodia Netti Wally, A.Md, (8) Johana Maria Ivony, A.B. (9) Nikson Gembenterop, S.Sos, (10) Marianus Keratorop.

“ada dua calon komsioner KPU yang belakangan ini setelah kami telusuri ternyata memiliki SK pengurus partai politik, atas nama Liberatus Pogolamun yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Bulan Bintang Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel Periode 2014 – 2019, dan seorang lagi dari Partai Berkarya atas nama Johana Maria A.B yang diduga menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Boven Digoel Periode 2017 – 2023”, kata Kristianus Kamim, Ketua Korps Indonesia Muda (KIM) Boven Digoel yang juga adalah Ketua Forum Masyarakat Papua Peduli Demokrasi Indonesia (FMP2DI) Kabupaten Boven Digoel, saat jumpa pers kepada awak media di Sekretariat KIM Papua, di Taman Togel Jayapura, Kamis (17/1/2019).

Menurutnya lag, kalaupun kalaupun mereka mengaku telah mengundurkan diri dari kepengurusan, pasti periode mundurnya belum lewat dari 5 (lima) tahun sebagaimana yang di syaratkan.

“kita akan bawa dan buat aduan ke KPU RI melalui KPU Papua agar tahapan fit and propert test di tunda dahulu, karena data ini baru kita dapatkan juga setelah penetapan 10 besar, coba dari awal sudah kami buat aduan”, kata Natalis Kamirip, Sekretaris KIM Boven Digoel menambahkan.

Selain persoalan dua nama terindikasi terlibat partai politik, Zaverius Nanawot, Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Pelajar Boven Digoel (BPP HMPBD) juga meminta agar proses seleksi di lakukan ulang khususnya di tahap wawancara bahkan juga di lakukan verifikasi ulang terhadap nama – nama yang lolos 10 besar terkait dokumen kependudukan mereka.

“sesuai aturan itu, yang bisa ikut seleksi adalah yang berdomisili di daerah setempat yakni di Boven Digoel, tapi dari komposisi 10 nama yang ada itu tidak menetap dan berdomisili di Boven Digoel selama ini, hanya 1 orang saja yang kami tahu pasti bahwa memang benar berdomisili di Boven Digoel selama ini, jadi banyak pendaftar dari luar Boven Digoel kok bisa lolos, sedangkan dari 25 nama yang ikut tes wawancara masih banyak yang juga layak dan tinggal di Boven Digoel, bukan tiba berangkat”, kata Zaverius Nanawot yang didampingi Sekretarisnya Wilmerkus Yamop.

Untuk itu dalam tuntutannya baik FMP2DI, BPP HMPBD dan juga dari Forum Gerakan Peduli Pembangunan Boven Digoel (FGPP BVD) mendesak agar KPU RI memenuhi dua tuntutan mereka.

“yang pertama, KPU RI harus membatalkan hasil kerja Timsel yang sudah tuntas hingga 10 besar karena kami yakini sarat kepentingan dan titipan, dan KPU Papua mengulangi tahapan 25 besar atau tahapan wawancara, dan juga memperpanjang masa jabatan KPU Boven Digoel yang ada saat ini hingga bulan Mei atau selesainya masa Pemilihan Legislatif, Capres, DPD dan DPRD serentak di bulan April tahun 2019 mendatang”, kata Kristianus Kamim lagi.

Menurutnya apabila sisa waktu 2 bulan ini dan dilakukan pelantkan orang – orang baru, karena dari 10 nama tidak ada satupun komisioner incumbent yang terpilih lagi, sehingga pasti di butuhkan adaptasi yang lama, padahal waktu pelaksanaan PIleg, Pilpres dan lainnya sisa dua bulan lagi.

Menurutnya apa yang mereka sebagai pemerhati demokrasi dan juga beberapa rekan – rekan mahasiswa adalah menindaklanjuti surat resmi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Boven Digoel yang sudah lebih dulu di kirim ke KPU RI lewat KPU Papua yang jga menolak hasil kerja Timsel karena sama sekali tidak menganut azas kesinambungan dan keberlangsungan bagi penyelenggara, karena semua yang lolos adalah orang baru, dan juga tidak memetap di Boven Digoel.

Hingga berita ini dimuat, TIFAOnline belum berhasil mengkonfirmasi kepada 2 nama calon komisioner yang di duga terlibat partai politik dimaksud, demikian juga belum ada keterangan resmi dari KPU Papua terkait kondisi dimaksud. (walhamri wahid)

1 Komentar

Tinggalkan Balasan