HEADLINEPILEG

Merasa Diperlakukan Tidak Adil, DPC PKB Perkarakan KPU, Ini Putusan Bawaslu Kabupaten Jayapura

Merasa diperlakukan tidak adil, DPC PKB perkarakan KPU, ini putusan Bawaslu Kabupaten Jayapura, tampak Ketua Bawaslu Zacharias S.Y. Rumbewas, SH (tengah) di dampingi dua anggotanya, Nasarudin Sili Luli, SH (kanan) dan Seprianti E. Pandi, M.Pd.K (kiri). (Foto : Ist/ TIFAOnline)Merasa diperlakukan tidak adil, DPC PKB perkarakan KPU, ini putusan Bawaslu Kabupaten Jayapura, tampak Ketua Bawaslu Zacharias S.Y. Rumbewas, SH (tengah) di dampingi dua anggotanya, Nasarudin Sili Luli, SH (kanan) dan Seprianti E. Pandi, M.Pd.K (kiri). (Foto : Ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, SENTANI— Merasa diperlakukan tidak adil karena Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)-nya di tolak oleh KPU Kabupaten Jayapura yang saat ini di ambil alih oleh KPU Papua, pegurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan gugatan sengketa Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura atas SK KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 03/PL.016-BA/02Kab/I/2019 Tentang Hasil Penerimaan LPSDK pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019 tertanggal 09 Januari 2019.

Sebagaimana release yang diterima TIFAOnline dari Bawaslu Kabupaten Jayapura, disebutkan bahwa sidang mediasi antara pemohon DPC PKB Kabupaten Jayapura yang di wakili H. Pardi selaku Ketua DPC dan Jean Klif Marweri sebagai Sekretaris DPC PKB, sedangkan pihak Termohon yakni KPU Kabupaten Jayapura di wakili salah satu Komisioner KPU Papua, Tarwinto berlangsung di kantor Bawaslu di Gunung Merah Sentani, Senin (14/1/2019).

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor Permohonan 01/PS.Reg/33.05/I/2019, dan memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan”, kata Zacharias S.Y. Rumbewas, SH selaku Ketua Bawaslu dan di damping dua anggotanya Nasarudin Sili Luli, SH dan Seprianti E. Pandi, M.Pd.K, sebagaimana release yang diterima TIFAOnline, Rabu (16/1/2019) kemarin.

Sebagaimana aduannya, H. Pardi, Ketua DPC PKB Kabupaten Jayapura menilai bahwa KPU Kabupaten Jayapura yang di ambil alih oleh KPU Provinsi Papua tidak melakukan sosialisasi secara maksimal terkait pelaporan LPSDK tersebut, bahkan tenggat waktu yang diberiakn pun sangat singkat sekali, hanya satu hari saja, itupun dilakukan tidak secara formil melalui surat tetapi lewat telepon dan WhatsApp saja.

“KPU membuka pendaftaran LPSDK untuk 16 parpol pada 2 Januari 2019 dari jam 08.00 WIT – 18.00 WIT, waktunya sangat singkat padahal saat itu masih suasana libur, juga kami tidak pernah di kasih undangan resmi, hanya via hanphone saja, jadi saat kami serahkan LPSDK itu lewat 2 (dua) jam atau sekitar pukul 20.00 WIT, dan di tolak, padahal di saat yang bersamaan itu kami lihat di kantor KPU Kabupaten Jayapura beberapa partai belum menyerahkan LPSDK-nya secara lengkap, bahkan mereka masih mengerjakannya di kantor KPU, kenapa mereka masih diterima, sedangkan kami kok ditolak”, kata H. Pardi di damping Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jayapura dalam materi permohonannya.

Lebih lanjut pemohon menjelaskan bahwa alasan dari pihak KPU saat itu adalah bahwa beberapa partai yang masih mengerjalan LPSDK di kantor KPU Kabupaten Jayapura, padahal batas waktunya sudah lewat, katanya karena mereka sudah register pendaftaran LPSDK sebelum batas waktunya habis.

“saat saya tiba di kantor KPU Kabupaten Jayapura sudah pukul 21.00 WIT lewat dan masih ada LO-nya Partai Berkarya dan Partai Golkar masih kerja LPSDK di kantor KPU situ, sedangkan kami sudah jadi dan tinggal serahkan dari jam 20.00 WIT, kok di tolak, padahal di aturan tidak mengatur soal Register duluan sebelum batas waktu, tetapi PKPU mengatur tentang batas waktu penyerahan LPSDK, karena itu kami merasa diperlakukan tidak adil oleh KPU”, kata H. Pardi, Ketua DPC PKB Kabupaten Jayapura dalam materi permohonannya.

Dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diataslah, sehingga Bawaslu Kabupaten Jayapura dalam sidang mediator memutuskan agar KPU Kabupaten Jayapura yang sudah di ambil alih oleh KPU Papua meralat SK Nomor: 03/PL.016-BA/02Kab/I/2019 Tentang Hasil Penerimaan LPSDK pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019 tertanggal 09 Januari 2019, yang sebelumnya menyatakan DPC PKB tidak menyerahkan menjadi menyerahkan. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan