HEADLINEPILEG

Caleg PKS Dilaporkan Langgar Larangan Tempat Kampanye, Bawaslu Akan Panggil Klarifikasi

Caleg PKS dilaporkan langgar larangan tempat kampanye, Bawaslu akan panggil klarifikasi, tampak Nasarudin Sili Luli, SH, Kordiv. Hukum, Penindakan dan Pelangaran Bawaslu Kabupaten Jayapura dalam suatu kegiatan. (Foto : ist/ TIFAOnline)Caleg PKS dilaporkan langgar larangan tempat kampanye, Bawaslu akan panggil klarifikasi, tampak Nasarudin Sili Luli, SH, Kordiv. Hukum, Penindakan dan Pelangaran Bawaslu Kabupaten Jayapura dalam suatu kegiatan. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, SENTANI—  Seorang calon anggota legislative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama H. Haris, SH di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura oleh Ketua Panwaslu Distrik Demta, Saul Kosay, karena caleg tersebut di duga melanggar larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kegiatan kampanye.

Sebagaimana release yang diterima TIFAOnline dari Bawaslu Kabupaten Jayapura, Sabtu (19/1/2019) disebutkan bahwa caleg atas nama H. Haris, SH diduga melakukan kampanye pertemuan tatap muka dan pelayanan kesehatan di halaman gereja Alfa Omega, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, Rabu (16/1/2019).

“hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis pada surat pemberitahuan kampanye dengan Nomor : 052/K. PKMP-PKS AX 02 /2018 yang meberitahukan bahwa kampanye dilakukan di rumah Bapak Adolof Awarawi Kampung Demta Distrik Demta, makanya Saul Kosay, Ketua Panwaslu Distrik Demta yang mengawasi kampanye sempat menegur namun yang bersangkutan berdalih kegiatannya dilakukan di luar gereja dan bukan di halaman gereja, makanya Senin (21/1/2019) besok kita akan panggil pelapor maupun terlapor untuk klarifikasi”, kata Nasarudin Sili Luli, SH, Kordinator Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jayapura dalam releasenya.

Menurutnya merujuk Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Namun ada pengecualian di dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu, dijelaskan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Adapun yang dimaksud tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

“Jadi, penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h membolehkan peserta pemilu hadir ke tempat ibadah, ke tempat pendidikan dan kantor pemerintahan jika hadir, karena adanya undangan dan tanpa atribut kampanye”, kata Nasarudin Sili Luli, SH menambahkan bahwa sanksi atas pelanggaran dimaksud pidana penjara dua tahun dan denda Rp 24 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Untuk itu menurutnya agar kasusnya terang, Bawaslu Kabupaten Jayapura akan melakukan klarifikasi dari pihak pelapor maupun terlapor agar tidak terjadi multi tafsir, karena kedatangan peserta pemilu di lembaga pendidikan, tempat ibadah atau instansi pemerintah tidak serta merta bisa langsung dimaknai sebagai tindakan kampanye.

“contohnya kalau ada rombongan kampanye atau caleg yang masuk ke dalam masjid untuk shalat, itu tidak bisa di anggap kampanye, atau caleg di undang oleh Dinas atau instansi untuk mengisi acara tertentu juga tidak bisa di bilang kampanye, jadi tergantung apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, atau apa yang disampaikan, juga apakah bawa atribut, atau tidak”, jadi memang harus di klarifikasi dahulu laporan ini dari masing – masing pihak”, tegas Nasarudin Sili Luli lagi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Jayapura, Uzt. Jasmadi yang coba di konfirmasi oleh TIFAOnline melalui pesan WhatsApp, Sabtu (19/1/2019) pukul 15.24 WIT hingga berita ini di naikkan tidak membalas pesan konfirmasi yang di kirimkan TIFAOnline, padahal pesan tersebut sudah di baca oleh yang bersangkutan.

Demikian juga ketika TIFAOnline meminta tolong memberikan nomor caleg dari PKS atas nama H. Haris, SH agar bisa dilakukan konfirmasi guna berimbangnya berita, Ketua DPD PKS Kabupaten Jayapura itu hanya membaca pesan WhatsAPP yang di kirimkan TIFAOnline tanpa membalasnya hingga berita ini di publish.

Setelah berita di publish, beberapa menit kemudian barulah Ketua DPD PKS Kabupaten Jayapura membalas pesan konfirmasi TIFAOnline via WhatsApp.

“wa alaikum salam, saya sedang komunikasikan dengan H. Haris, tapi masih belum nyambung, karena jaringan mungkin, saya harus tahu dahulu kronologisnya sebelum yang lain tahu”, kata Ust.  Jasmadi (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan