HEADLINEPOLITIK LOKAL

Asisten I Nilai Demo Soal Molornya Pelantikan Wabup Keerom Ranahnya Partai Politik dan DPRD

Asisten I nilai demo soal molornya pelantikan Wabup Keerom ranahnya partai politik dan DPRD, tampak gerbang pintu masuk kantor Bupati Keerom yang di timbuni karang dan di pasang spanduk, Senin (21/1/2019). (Foto : Amri/ TIFAOnline)Asisten I nilai demo soal molornya pelantikan Wabup Keerom ranahnya partai politik dan DPRD, tampak gerbang pintu masuk kantor Bupati Keerom yang di timbuni karang dan di pasang spanduk, Senin (21/1/2019). (Foto : Amri/ TIFAOnline)

TIFAOnline, KEEROM— Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Keerom, Sucahyo Agung menegaskan bahwa pihaknya maupun ASN dan pegawai Pemda Keerom tidak punya kepentingan apa – apa dan bahkan tidak mengetahui soal proses pengusulan Piter Gusbager, S.Hut, MUP sebagai Wakil Bupati Keerom yang katanya mandeg di Kementerian Dalam Negeri, karena hal tersebut adalah ranah politik, ranahnya DPRD dan partai politik pengusung, bukan ranahnya ASN atau pejabat Pemda.

“tekait dengan kekosongan jabatan Wakil Bupati tentunya kami sebagai ASN  juga prihatin, karena banyak pekerjaan – pekerjaan yang terbengkalai dan menjadi beban dari Bupati dan Sekda, dan semua terkena dampaknya, tetapi terkait hal itu bukan ranah kami dan tidak ada kepentingan kami, karena itu proses politik di DPRD dan ranahnya partai politik, tapi mungkin kami nantinya bisa mediasi antara perwakilan masyarakat adat dengan partai politik dan pihak terkait untuk mendapatkan jawaban prosesnya”, kata Sucahyo Agung, Asisten I Setda Keerom ketika menerima para pendemo dari Dewan Adat Keerom (DAK) yang mendatangi kantor Bupati Keerom, Senin (21/1/2019).

Menurutnya tugasnya sebagai Asisten I Setda Keerom sebatas menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat saja, dan nanti akan menyampaikan kepada pimpinan, karena dirinya tidak mengetahui juga proses pengusulan Piter Gusbager, S.Hut, MUP sebagai Wakil Bupati Keerom seperti apa dan sudah sampai dimana, karena hal tersebut adalah proses politik di DPRD dan ranahnya partai politik pengusung.

“kalau informasi tadi SK sudah ada, saya rasa sudah tidak ada alasan lagi untuk Gubernur melantik Wakil Bupati Keerom, tugas kami hanya sebatas mendengarkan penyampaian aspirasi saja setelah itu kami akan laporkan kepada pimpinan kami dan apabila masyarakat ingin melakukan pemalangan dimohon agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat”, kata Sucahyo Agung lagi.

Pada kesempatan itu ia juga menjelaskan bahwa saat itu Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM sedang tidak berada di Kabupaten Keerom karena tengah melaksanakan ibadah umroh, sedangkan Sekda Keerom, Blasius Waluyo Sejati juga sedang berada urusan dinas luar Papua.

“Bupati ada umroh sejak tanggal 13 sampai 26 Januari 2019, sedangkan Sekda sedang mengikuti Rapat Komisi ASN di Jakarta dan rencananya lanjut dengan kegiatan Sosialisasi Rekrutmen LP3K di Batam”, kata Sucahyo Agung di damping Hulman Sitinjak (Asisten II), Winoto (Asisten III), Minggu Bandua (Kepala Kesbangpol) dan Fabianus Rani (Ka Satpol PP) saat menemui sekitar 150-an massa di depan kantor Bupati Keerom, Senin (21/1/2019).

Aksi demo damai yang di pimpin langsung oleh Ketua Dewan Adat Keerom (DAK), Serfo Tuamis mendesak agar Bupati Keerom ikut mendorong proses pengusulan dan pelantikan Piter Gusbager, S.Hut, MUP sebagai Wakil Bupati Keerom.

Bahkan dalam orasinya dan beberapa materi spanduk demo yang di bentangkan, massa pendemo terkesan menuduh bahwa Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH secara diam – diam menghambat proses pengusulan pelantikan Piter Gusbager, S.Hut, MUP di Kemendagri.

“SK dari Gubernur Papua turun tanggal 20 Desember dan sampai di meja Mendagri tanggal 21 Desember dan ini sudah mau satu bulan, tapi kenapa tidak di proses – proses, kami meminta agar Bupati Keerom memberikan penjelasan kepada kami, mengapa prosesnya di hambat”, kata salah satu orator menuding Bupati Keerom sengaja menghambat proses dimaksud.

Demo damai oleh masyarakat adat yang berlangsung di kantor Bupati Keerom kemarin mengambil start di kantor DAK di Arso Kota sekitar pukul 10.30 WIT dan menggunakan beberapa kendaraan roda empat menuju ke kantor Bupati Keerom, setelah sampai di depan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) mereka long march berjalan kaki menuju kantor Bupati Keerom.

Sebelum memulai aksinya, masyarakat adat menumpahkan karang di pintu masuk dan pintu keluar kantor Bupati, sehingga kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tengah parkir di halaman kantor Bupati tidak bisa keluar, demikian juga kendaraan lainnya yang hendak masuk ke area kantor Bupati terpaksa parkir di bahu jalan dan membuat kemacetan.

Hingga sore hari usai pertemuan antara perwakilan para pendemo dengan perwakilan Pemda Keerom, tumpukan karang masih tetap menghalangi sisi pintu masuk, sedangkan sisi pintu keluar dari halaman kantor Bupati gundukan karang yang tinggi sedikit di ratakan agar mobil dan motor bisa keluar dari kantor Bupati. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan