HEADLINEPOLITIK LOKAL

Ini Yang Menghambat SK Pelantikan Wakil Bupati Keerom Menurut Pemprov Papua

Ini yang menghambat SK pelantikan Wakil Bupati Keerom menurut Pemprov Papua, tampak Doren Wakerkwa, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua. (Foto : Amri/TIFAOnline)Ini yang menghambat SK pelantikan Wakil Bupati Keerom menurut Pemprov Papua, tampak Doren Wakerkwa, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua. (Foto : Amri/TIFAOnline)

TIFAOnline, KEEROM— Tabir penyebab terhambatnya proses pengurusan SK Pelantikan Wakil Bupati Keerom atas nama Piter Gusbager, S.Hut, MUP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya terbuka, dimana di duga adanya berkas pengusulan dari salah satu partai politik pengusung yang di anggap belum lengkap sehingga Kemendagri belum dapat memproses pengusulan pelantikan Piter Gusbager, S.Hut, MUP sebagai Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan periode 2016 – 2021.

“jadi sesuai mekanisme yang ada dari Provinsi sudah mengusulkan berkas dari DPRD Keerom ke Kemendagri, karena sesuai mekanisme kami melihat sudah berjalan sesuai, jadi mereka tersandung karena belum lengkapnya dukungan PKS sebagai salah satu partai politik pengusung, dimana menurut Kemendagri belum lengkap, jadi kalau Mendagri bilang belum lengkap dan Mendagri kembalikan ke Provinsi maka Provinsi akan kembalikan ke Keerom untuk di ambil langkah – langkah sesuai dengan mekanisme yang berlaku agar berkas dukungan yang belum lengkap itu di lengkapi dulu”, kata Doren Wakerkwa, Asisten I Bidang Pemerintahan, Setda Provinsi Papua kepada sejumlah awak media di salah satu hotel di Abepura, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya selama ini dari Provinsi memproses berkas pengusulan ke Kemendagri karena berdasarkan hasil telaah tahapan dan mekanismenya sudah sesuai, sudah ada pemilihan di DPRD, dan waktu pemilihan sudah kuorum, dimana dari dua nama yang di usulkan oleh Partai Golkar untuk di pilih di DPRD Kabupaten Keerom atas nama Herman AT. Yoku dan Piter Gusbager, S.Hut, MUP, nama Piter Gusbager yang terpilih, sehingga melihat tahapan yang berjalan bagi Pemerintah Provinsi sudah sesuai sehingga di usulkan ke Kemendagri untuk di proses.

“jadi ada partai satu yang belum usung, yaitu PKS, ini persoalan di lakukan di daerah, jadi kedua partai harus sama – sama mengusulkan orang yang sama, kalau Golkar usulkan itu seolah – olah sudah representative PKS, sudah di bangun komunikasi, tapi ternyata kalau menurut Kemendagri belum memenuhi syarat”, kata Doren Wakerkwa lagi menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini.

Menurutnya ada dua kemungkinan yang terjadi apabila Kemendagri mengembalikan berkas ke Provinsi dan meminta di lakukan tahapan ulang atau paripurna ulang tentu itu sangat rumit, atau mungkin cukup di minta agar antara Golkar dan PKS melakukan komunikasi internal sehingga cukup PKS mengeluarkan surat persetujuan terhadap calon yang di usulkan oleh Golkar, sehingga Mendagri bisa memproses SK pengusulan pelantikan yang telah sampai di meja Mendagri saat ini.

“pada prinsipnya Gubernur sudah usulkan ke Kemendagri, karena DPRD Keerom juga sudah usulkan ke Provinsi, ada informasi bahwa PKS punya berkas pengusulan tidak memenuhi syarat aturan parpol, itu yang jadi hambatan, tapi itu internal partai di Keerom, bukan ranahnya pemerintah”, kata Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua.

Ia juga sangat menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini karena sudah hampir setahun pemerintahan di Kabupaten Keerom tanpa Wakil Bupati, sehingga mau tidak mau pelayanan ke masyarakat sedikit banyak akan terdampak.

Menurutnya pemerintahan sesuai UU Nomor 23 Pasal 65 dan Pasal 66, Wabup membantu Bupati melaksanakan pemerintahan, jadi Wabup harus segera di lengkapi di Keeorm, sehingga marwah pemerintahan itu kelihatan, dalam rangka penyelanggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyaraktan dan pembangunan di daerah, itu ketentuan dan peraturan yang berlaku

“jangan lama, kalau sudah 1 tahun lebih, ini tidak bisa, harus segera di lengkapi, saya harap ini parpol yang mengusung ini harus berkoordinasi, katanya Golkar sudah usulkan, hanya PKS ini belum setujui, kalau ada arahan atau petunjuk dari pusat bahwa usulan dari PKS juga masuk, Bupati dan DPRD di Keerom segera konsultasikan bagaimana mekanismenya, prosesnya seperti apa, karena secara mekanisme di DPRD Keerom sudah jalan, sudah memilih salah satu dari dua orang, dan dari Provinsi juga sudah usulkan ke Pusat”, kata Doren Wakerkwa yang sempat menjabat sebagai Carataker Bupati Keerom sewaktu Pilkada Keerom tahun 2015 lalu.

Untuk itu ia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Keerom dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera ambil langkah – langkah agar kondisi yang ada ini tidak berlarut – larut, karena bisa mengganggu kinerja pemerintah dan pembangunan di daerah.

“jadi sekarang bagaimana agar PKS bisa melampirkan syarat pencalonan sesuai aturan parpol bahwa mereka setuju dengan nama yang sudah di usulkan Golkar ke Kemendagri, agar syarat terpenuhi, kalau PKS ternyata mengusulkan nama lain, bisa jadi mekanisme pemilihan dikembalikan ke DPRD Keerom untuk paripurna kembali, jadi semua harus di pertimbangkan oleh Pemda dan DPRD Keerom”, tegas Doren Wakerkwa.

Terkait aksi pemalangan yang di lakukan oleh masyarakat adat sejak Senin (21/1/2019) kemarin yang mendesak agar pelantikan Piter Gusbager, S.Hut, MUP sebagai Wakil Bupati Keerom di percepat, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Papua meminta agar palang terhadap kantor pemerintahan segera di buka agar pelayanan kembali normal.

“aksi pemalangan sudah di lakukan, itu menunjukkan tidak puasnya masyarakat atas hasil dan proses ini, tapi saya yakin masyarakat Keerom sudah sadar hukum, mereka semua tahu aturan,  jadi segera mereka buka palang itu, karena ini dua hal yang berbeda, antara proses politik yang berjalan dengan pelayanan pemerintahan, karena pelayanan harus tetap jalan, tidak boleh terhambat karena proses politik”, kata Doren Wakerkwa.

Untuk itu ia mendesak agar masyarakat secara sadar untuk membuka palang dan ia berjanji Pemerintah Provinsi Papua tetap akan melakukan supervisi dan membantu percepat proses pengusulan ke Jakarta sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

“jadi ini hal yang berbeda, masalah mekanisme politik dan pelayanan, jadi pelayanan harus jalan, palang timbunan itu harus di buka, di bereskan”, kata Asisten I lagi.

Ia menambahkan bahwa yang namanya pemerintahan dan pelayanannya itu melekat di pemerintah, bukan melekat di Bupati atau Wakil Bupati.

“kalau Bupati tidak ada di tempat, karena saya dengar ada ibadah umroh, marwah Pemerintah itu tidak di bawa lari oleh Bupati, jadi pemerintahan itu ada di tempat itu, karena kantor itu adalah perut rakyat Keerom seluruhnya anak bangsa yang ada di Keerom, saya yakin Bupati walau tengah ibadah sudah mengetahui kondisi yang ada dan baliknya nanti pasti akan komunikasi dengan DPRD untuk mengambil langkah – langkah strategis selesaikan masalah ini”, kata Asisten I Setda Papua. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan