HEADLINEHUKUM & HAM

DPRP dan Masyarakat Adat Audiens di Kementerian KLH, Sekjen Bilang Jangan Sebut NSPK Lagi dan Tawarkan Konsep Perhutanan Sosial

DPRP dan masyarakat adat audiens di Kementerian KLH, Sekjen bilang jangan sebut NSPK lagi dan tawarkan konsep perhutanan sosial, tampak delegasi dari Papua bersama Sekjen Kementerian KLH usai pertemuan. (Foto : ist/ TIFAOnline)DPRP dan masyarakat adat audiens di Kementerian KLH, Sekjen bilang jangan sebut NSPK lagi dan tawarkan konsep perhutanan sosial, tampak delegasi dari Papua bersama Sekjen Kementerian KLH usai pertemuan. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAKARTA— Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkunga (KLH) Bambang Hendroyono meminta agar delegasi dari Papua yang terdiri dari perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan beberapa perwakilan masyarakat adat dan pengusaha kayu dari Papua tidak mengungkit – ungkit lagi soal Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diharapkan menjadi “jembatan” antara UU Otsus dan seperangkat Perdasus yang sudah ada dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait hutan adat dan pengelolaannya.

Hal tersebut di sampaikan oleh Jhon NR. Gobay, anggota DPRP dalam releasenya yang diterima TIFAOnline, Senin (21/1/2019) yang mengaku baru saja melakukan audiens Kementerian KLH dimana rombongan mereka diterima oleh Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian KLH di damping dua orang petinggi Kementerian KLH lainnya dari Bagian Perizinan dan Bagian Perencanaan.

“terkait dengan kayu asal Papua yang saat ini tengah di tahan Gakkum KLH di Surabaya maupun Makassar, Pak Sekjen meminta agar jangan di ungkit – ungkit lagi tentang NSPK, Sekjen akan melaporkan kepada Ibu Menteri untuk di cari solusinya, menurut Pak Sekjen, Ibu Menteri sangat memahami situasi yang ada dan juga mengerti kebutuhan masyarakat adat di Papua, karena kami sudah sampaikan bahwa kayu – kayu yang di tahan itu berasal dari olahan masyarakat adat dan dari hutan adat”, kata Jhon NR. Gobay dalam release yang dikirimkan ke TIFAOnline, Senin (21/1/2019).

Anggota DPRP dari jalur pengangkatan adat tersebut menambahkan bahwa dirinya sudah memaparkan kondisi yang berkembang di Papua saat ini, karena selama ini juga masyarakat menanti NSPK lebih dari 7 tahun tapi tidak pernah di realisasikan oleh Kementerian KLH, dan tidak mungkin masyarakat menanti selama itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, kalau kayu itu disebut illegal, artinya masyarakat adat yang punya hutan juga illegal.

Rombongan dari Papua diterima Sekjen Kementerian LHK di Gedung Manggala Wana Bhakti, Jakarta, hadir dalam rombongan dari Papua selain John NR. Gobay dari DPRP, juga hadir Agustinus Kbarek Png (mandatoris Dewan Adat Papua), Robertus Urumban (Ketua Forum Masyarakat Adat Lembah Nawa), Daniel Gerden (Ketua Forum Pengusaha Perkayuan Adat Papua), Victor Abraham Wambukomo Abaidata (Sekretaris Forum Peduli Masyarakat Adat Mamta – Tabi) dan Thony Sahetapi (anggota Forum Pengusaha Perkayuan Adat Papua).

“kayu – kayu yang di tahan saat ini berasal dari kayu masyarakat adat yang dikerjakan oleh masyarakat adat, dengan memahami Putusan MK 35/2012 dalam konteks Papua bahwa hutan dalam wilayah adat masyarakat adat adalah hutan adat bukan hutan negara dan karena menunggu NSPK yang sdh 7 tahun belum diterbitkan oleh Kementerian LHK, ini berarti kayu menjadi ilegal karena kelambatan Kementerian LHK mengeluarkan NSPK, jika kayu mereka disebut Ilegal maka saya khawatir mereka kemudian merasa dianggap WNI Ilegal, ini yang dapat memunculkan semangat disintegrasi bangsa”, kata Jhon NR. Gobay kepada Sekjen Kementerian KLH.

Menurutnya ada 6 point penting yang di sampaikan delegasi DPRP dan masyarakat adat dan pengusaha kayu Papua kepada Sekjen Kementerian KLH, diantaranya adalah :

  • Jangan sebut kayu masyarakat adat sebagai kayu ilegal karena mereka ambil kayu dari tanah adatnya sendiri, jangan sebut kayu ilegal karena mereka yang berusaha adalah WNI bukan WNI Ilegal, karena pemerintah pusat juga selama 7 tahun belum mengeluarkan NSPK untuk kayu masyarakat adat Papua maka itu harus dapat diakui oleh pemerintah dan tidak menahan kayu Papua di Makasar dan Surabaya dan kayu – kayu tersebut harus dibebaskan.
  • Kementerian KLH harus segera mengeluarkan NSPK yang menurut Pemerintah Provinsi Papua sudah ada di Menteri KLH atau sebuah pengaturan atau pola yang tepat bagi kayu masyarakat adat Papua, agar masyarakat adat Papua dan mitranya dapat mengirim kayu keluar Papua bukan hanya mereka yang punya HPH saja yang boleh mengirim kayu dari Papua.
  • Segera bangun industri kayu di Papua dan ekspor harus dilakukan dari Papua sesuai UU No 21 Tahun 2001, bukan dari Makasar dan Surabaya agar terbuka lapangn kerja dan menambah pemasukan bagi daerah.
  • Meminta agar Kementerian LHK RI menghargai adanya UU No 21 Tahun 2001 sebagai implementasi dari UUD 1945, Pasal 18B ayat 1 dan dirumuskan sebuah regulasi khusus Papua.
  • Meminta agar orang Papua dan pelaku industri di Papua diberikan ruang untuk memperoleh ijin HPH.
  • Meminta Kementerian KLH agar tidak menilai negatif kehadiran dan aksi Tim, karna kehadiran kawan – kawan pelaku usaha kayu non Papua, harus dicatat bahwa kemitraan usaha yang mereka bangun tidak mungkin kita putus, mereka telah saling menunjang dan saling membantu ibarat Kakak dan Adik atau Anak dan Bapak. Mereka selama ini telah bermitra tanpa bantuan pemerintah, sehingga kemitraan ini yang harus dilegalkan demi legalisasi kayu.

“intinya soal kayu yang di tahan saat ini tidak mungkin kita solusinya lewat NSPK lagi, jadi Sekjen berjanji akan mendiskusikannya dengan Ibu Menteri, kebijakan seperti apa yang bisa di ambil sebagai solusi tanpa mengorbankan masyarakat adat punya jerih payah”, kata Victor Abraham Wambukomo Abaidata, Sekretaris Forum Peduli Masyarakat Adat Mamta – Tabi (FPMAMT)  kepada TIFAOnline melalui saluran telepon, Selasa (22/1/2019).

Sedangkan untuk regulasi ke depan menurut Sekretaris FPMAMT, Sekjen KLH menawarkan solusi Perhutanan Sosial sebagai solusi yang juga harus di buatkan regulasi daerah lagi agar bisa melegalkan kayu masyarakat adat yang bersumber dari hutan adat.

“terkait permintaan NSPK, menurut Sekjend dirinya mengaku belum tahun pasti apakah benar NSPK sudah ada di meja Ibu Menteri atau tidak, tapi menurut Sekjen Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 yang di tindak lanjuti dengan Pergub Nomor 38 Tahun 2010 isinya bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga sulit di tindak lanjuti”, kata Victor A. Wambukomo Abaidata melalui saluran telepon, Selasa (22/1/2019) lagi. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan