HEADLINEPOLITIK LOKAL

Polemik Wabup Keerom, Piter Gusbager Counter Simpang Siur Informasi, Bupati dan Ketua DPRD Keerom Akhirnya Menanggapi

Polemik Wabup Keerom, Piter Gusbager counter simpang siur informasi, Bupati dan Ketua DPRD Keerom akhirnya menanggapi, tampak dari kiri ke kanan Piter Gusbager, Wakil Bupati terpilih, Muh. Markum, Bupati Keerom, dan H. Syahabuddin, SP, M.SI, Ketua DPRD Keerom. (Foto : ist/TIFAOnline)Polemik Wabup Keerom, Piter Gusbager counter simpang siur informasi, Bupati dan Ketua DPRD Keerom akhirnya menanggapi, tampak dari kiri ke kanan Piter Gusbager, Wakil Bupati terpilih, Muh. Markum, Bupati Keerom, dan H. Syahabuddin, SP, M.SI, Ketua DPRD Keerom. (Foto : ist/TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Piter Gusbager,  S.Hut, MUP, Wakil Bupati Keerom Terpilih sisa masa jabatan periode 2016 – 2021 akhirnya angkat bicara soal polemik pelantikan dirinya sebagai Wakil Bupati Keerom yang hingga kini masih berproses di Kemendagri, padahal sudah sebulan lebih surat usulan dari Gubernur Provinsi Papua sampai di Kemendagri.

Melalui rekaman wawancara by phone dengan Arull Firmansyah, wartawan RRI Jayapura, Piter Gusbager meminta agar rekaman wawancaranya dengan wartawan RRI tersebut di bagikan ke rekan – rekan media lainnya guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat Keerom di Papua.

“dinamika Keerom ini kan banyak berita simpang siur, saya pikir saya perlu mengcounter informasi yang berkembang di media sosial, karena ini terkait situasi daerah, saya mengajak seluruh masyarakat Keerom untuk tenang, sabar dan menahan diri, karena ada oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab, memainkan isu yang simpang siur, seperti berita hoax, ujaran kebencian dan berita – berita bohong, kita harus menjaga situasi kamtibmas saat ini dan program pemerintah yang lain”, kata Pister Gusbager tanpa menyebutkan terang siapa oknum – oknum yang di maksud, dan berita hoax seperti apa yang di maksud.

Menurut Piter Gusbager, pelantikan Wakil Bupati Keerom sepenuhnya adalah kewenangan Kemendagri dan Gubernur di daerah.

“untuk itu saya minta kepada elite – elite politik di daerah untuk tidak membuat pernyataan – pernyataan politik yang menyesatkan, kita semua sayang Keerom, jangan kita buat masyarakat kecil yang susah”, katanya lagi.

Ia meminta kepada seluruh masyarakat Keerom yang ia kasihi agar menahan diri, sabar dan tetap tenang.

“Proses ini seluruhnya kita serahkan kepada Bapak Mendagri dan yang akan melantik nanti adalah Gubernur Papua, Lukas Enembe, di luar dari itu tidak ada kewenangan”, kata Piter Gusbager.

Menurutnya semua sudah berproses, dan sesuai dengan mekanisme perundang – undangan sebagaiman diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Tatib DPRD Kabupaten Keerom Nomor 64 Tahun 2018.

“proses semua sudah sesuai jalur dan prosedur, tinggal menunggu saja waktu pelantikan”, kata Piter Gusbager, S.Hut, MUP.

Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, MM ketika di konfirmasi TIFAOnline melalui pesan WhatsApp, Rabu, (23/1/2019) terkait aksi demo dari masyarakat adat, Senin (21/1/2019) yang terkesan menuding dirinya sebagai penghambat proses pengusulan pelantikan Piter Gusbager, S.Hut, MUP sebagai Wakil Bupati Keerom, enggan berkomentar banyak.

“biarkan mereka mencari kebenarannya sendiri, bisa ditanya ke Kemendagri langsung apa yang hambat”, kata Muh. Markum, SH, MH, MM melalui pesan WhatsApp ketika di tanya apa tanggapannya atas tudingan bahwa dirinya sebagai Bupati Keerom di duga hendak menghambat proses yang sedang berjalan di Kemendagri.

Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Syahabuddin, SP, M.Si yang berhasil di temui TIFAOnline di kediamannya di Arso Swakarsa, Kamis (24/1/2019) sore menjelaskan bahwa saat ini proses yang sedang berlangsung di luar ranahnya baik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Keerom maupun sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Keerom.

“kalau proses Wabup, saya kira itu kita proses secara terbuka, semua bisa saksikan, sudah kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada, kita sudah pemilihan, hasilnya sudah ada, sudah kita kirim ke Gubernur, dan katanya Gubernur sudah kirim ke Mendagri, sehingga tugas kami sudah selesai sampai di situ saja”, kata H. Syahabuddin, SP, M.Si kepada TIFAOnline, Kamis (24/1/2019).

Menurutnya adapun proses yang tengah berlangsung saat ini di Mendagri ia menolak mengomentari, karena bukan ranahnya lagi.

“proses di kabupaten semua sudah selesai, sekarang sudah di Mendagri, saya kira tanggung jawab kami sudah selesai, kapasitas dan kewenangan kami selesai hanya di Keerom, kalau sudah di Mendagri yah, …. berproses di Mendagri, kita tidak tahu karena itu urusan di Kementerian sana”, kata Syahabuddin, SP, M.Si.

Menurutnya sampai hari ini dirinya tidak mengetahui soal proses yang tengah berlangsung di Kemendagri termasuk soal adanya wacana bahwa ada berkas pengusulan yang kurang lengkap dari salah satu partai pengusung (PKS-Red), sehingga menjadi salah satu hambatan sebagaimana yang di sampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa kepada awak media di salah satu hotel di Abepura belum lama ini.

“soal itu kita tidak tahu, saya belum dapat informasinya, kalau soal proses di Kementerian saya tidak bisa komentar, karena bukan ranah kami, soal itu ada baiknya tanya ke PKS saja lah, atau tanya ke Sekretaris DPD Golkar, saya tidak ingin berkomentar jauh”, kata Ketua DPRD Keerom  lagi.

Menurutnya proses di Partai Golkar sudah berjalan, dan nama dari DPP Golkar juga sudah di usulkan ke Bupati ketika itu dan Bupati menyurat ke DPRD untuk kami di DPRD menindaklanjuti.

“soal PKS tanya ke PKS saja yah, kalau urusan di Golkar sudah selesai”, kata Syahabuddin menolak secara halus, ketika di tanya TIFAOnline apakah proses dari awal melibatkan PKS atau tidak dan apakah pengusulan nama dari Golkar sudah sepersetujuan PKS atau tidak.

“kalau komunikasi ada sih, kita ada komunikasi, waktu proses berjalan, selama kami berproses, PKS ada kok dan mereka tahu”, kata H. Syahabuddin, SP, M.Si terkesan menutupi sesuatu dan tidak ingin membahas lebih lanjut soal ada tidaknya persetujuan dari PKS sebagai salah satu partai yang mengusung pasangan calon Celcius Watae – Muh. Markum pada Pilkada 2015 lalu.

Lebih lanjut Ketua DPRD Keerom berharap proses yang sedang berjalan bisa segera di tuntaskan dan tidak berlarut – larut sehingga menghambat proses pembangunan di Keerom apalagi sampai menimbulkan kegaduhan politik.

“kita berharap di selesaikan baik – baik lah, karena ini jelang Pilpres dan Pemilu, jadi kita berharap semuanya di selesaikan baik – baik dan berlangsung aman sehingga tidak menimbulkan kegaduhan”, kata Ketua DPRD Keerom.

Ketua DPD PKS Kabupaten Keerom, Bambang Mujiono ketika di konfirmasi TIFAOnline sejak Kamis (24/1/2019) hingga hari ini berita di terbitkan, Jumat (25/1/2019) enggan menanggapi pesan konfirmasi yang di kirimkan oleh TIFAOnline, meski semua pesan konfirmasi yang di kirimkan sudah terbaca olehnya.

Demikian juga Sekretaris DPW PKS Provinsi Papua juga menolak menanggapi, namun yang bersangkutan tidak membantah bahwa memang ada proses yang belum selesai dengan PKS dalam hal pengusulan nama Calon Wakil Bupati Keerom dimaksud.

“bagusnya yang memberikan keterangan biar Ketua DPD PKS Keerom saja mas, jangan saya”, kata Dadi Waluyo, Sekretaris DPW PKS Papua.

Ketua DPW PKS Papua, Kusmanto yang juga di konfirmasi oleh TIFA Online sejak kemarin, hingga berita ini di naikkan sampai hari ini juga belum menanggapi, pesan WhatsApp yang di kirimkan oleh TIFA Online sampai berita ini di terbitkan belum di baca. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan