HEADLINEPERISTIWA

Suku Veep Palang Jalan Menuju ke Jembatan Holtekamp, Tuntut Pemkot Selesaikan Pembayaran Tanah Adat Jehur

Suku Veep palang jalan menuju ke jembatan Holtekamp, tuntut Pemkot selesaikan pembayaran tanah adat Jehur, tampak beberapa warga suku Veep yang telah memasang spanduk pemalangan. (Foto : Ist/ TIFAOnline)Suku Veep palang jalan menuju ke jembatan Holtekamp, tuntut Pemkot selesaikan pembayaran tanah adat Jehur, tampak beberapa warga suku Veep yang telah memasang spanduk pemalangan. (Foto : Ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Pembangunan ruas jalan pendekat di sisi Hamadi, mulai dari Pantai Hamadi sampai ke jembatan Holtekamp, nampaknya harus terhenti lagi, menyusul aksi pemalangan yang dilakukan oleh pemilik tanah ulayat oleh Suku Veep.

“Kami minta agar hak kami sebagai pemilik ulayat bisa di selesaikan dahulu, kami tidak akan membuka palang jalan ini sampai dengan ada titik temu dengan Pemerintah Kota Jayapura dahulu”, kata Ridolp Veep kepada TIFAOnline melalui saluran telepon, Rabu, (30/1/2019) malam.

Menurutnya selama ini pihaknya sudah melakukan upaya – upaya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jayapura, sampai hari ini tidak ada respon dan jawaban  dari Pemkot Jayapura.

“makanya beberapa waktu lalu kami menyurat kepada Walikota melalu Pak Asisten I namun tidak ada jawaban yang pasti sampa hari ini maka, terpaksa kami melakukan aksi hari ini, agar hak kam di selesaikan dahulu”, kata Ridolp Veep lagi.

Menurutnya luas tanah adat suku Veep di sektar kawasan tersebut seluas 5.040 hektar, dimana yang sudah di sertifikatkan sekitar 1.300 hektar termasuk lokasi pembangunan jalan tersebut yang mereka sebut lokasi adat Jehur, karena menurutnya Pemerintah Kota hingga kini belum pernah memberkan kompensasi.

“kami minta ganti rugi per meternya Rp. 10.000.000, karena selama ini belum pernah ada kompensasi yang diberikan kepada kami, memang Pemkot pernah memberikan sejumlah uang kepada suku yang lain, tapi itu untuk lokasi yang lain di bagian atas, kalau lokasi adat Jehur adalah milik kami yang belum pernah di berikan kompensasi”, kata Ridolp Veep.

Ia mengakui memang kawasan tersebut ada sedikit sengketa antara salah satu suku lainnya dengan Bintang Mas bahkan sudah sampai ke pengadilan dan di menangkan Bintang Mas, tapi menurutnya lokasi tersebut berbeda dengan lokasi yang di tuntut oleh suku Veep saat ini.

“status tanah masih kepemilikan suku Veep, Bintang Mas hanya di bagian puncak gunung, sedangkan kami punya di bagin bawah dengan nama Tanah Jehur”, katanya mengaku juga telah melaporkan ke kepolisian terkait penyerobotan dan penjualan tanah tersebut.

Ridolp Veep mengaku bahwa pihaknya bukan ingin menghalangi pembangunan, hanya sebagai Kepala Suku Veep ia meminta agar Pemerintah Kota Jayapura menyelesaikan dahulu persoalan hak – hak ulayat mereka sebelum pembangunan dilanjutkan, karena sampai hari ini terkesan Pemkot malas tahu.

Terkait pemalangan tersebut, hingga berita ini di naikkan TIFAOnline belum berhasil mengkonfirmasi tunutan suku Veep kepada Pemerintah Kota Jayapura. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan