HEADLINEOPINI

Belum Diterbitkannya Izin Pertambangan Rakyat, Penambang Nabire dan Paniai Dapat Menggugat Dinas dan Kementerian ESDM ?

Penambang rakyat harus dapat mengkonsolidasikan diri untuk menggugat Kementrian ESDM dan Dinas ESDM Papua yang telah melakukan perbuatan hukum (PMH) terhadap Pasal 24 UU No 4 Tahun 2009, karena sampai hari ini enggan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat dan menerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat

Belum diterbitkannya Izin Pertambangan Rakyat, penambang Nabire dan Paniai dapat menggugat Dinas dan Kementerian ESDM ?, tampak penulis dalam salah satu kegiatan dengan para penambang rakyat. (Foto : ist/ TIFAOnline)Belum diterbitkannya Izin Pertambangan Rakyat, penambang Nabire dan Paniai dapat menggugat Dinas dan Kementerian ESDM ?, tampak penulis dalam salah satu kegiatan dengan para penambang rakyat. (Foto : ist/ TIFAOnline)

Oleh : John NR Gobai

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”.

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagai berikut : Ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian.

UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 24 berbunyi ”wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai Wlayah Pertambangan Rakyat (WPR) diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR”.

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu Undang – Undang, jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja.

Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis.

Melanggar Undang-Undang, artinya perbautan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang,

Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya,

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik, Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata),

Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Terkait dengan penambang rakyat yang telah berlangsung dibawah tahun 2009,tentunya wajib ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat, di Papua seperti yang terjadi di Paniai dan Nabire,

Hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 24 UU No 4 tahun 2009, hal ini dikemukakan karena sampai hari ini Kementrian ESDM Republik Indonesia dan Dinas ESDM Papua belum menetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.

Hal ini jelas merupkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Oleh karena itu menurut saya penambang rakyat dapat mengajukan gugatan kepada Dinas ESDM Papua atau dapat memberikan kuasa kepada Pengacara untuk menggugat Dinas ESDM Papua.

Penambang rakyat harus dapat mengkonsolidasikan diri untuk menggugat Kementrian ESDM dan Dinas ESDM Papua yang telah melakukan perbuatan hukum (PMH) terhadap Pasal 24 UU No 4 Tahun 2009, karena sampai hari ini enggan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat dan menerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat. *(Penulis adalah anggota DPRP dan juga pemerhati masalah sosial politik tinggal di Papua)

1 Komentar

  • Harapan kami masyarakat asli papua blh mendapat jaminan hukum dgn mengantongi perizinan…agar kami jg bs memberikan kontribusi bagi daerah kami melalui PAD…
    selama ini kami pengusaha papua di anggap ilegal oleh pemerintah krn tdk memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR)…
    Sehingga kami di ibaratkan maling di dlm rumah sendiri…
    yg jd pertanyaan…pemerintah provinsi papua kerja utk suku apa…knp pejabat orang papua tdk bs ada kebijakan utk pengusaha orang papua…
    toh negara sdh berikan jaminan kpd papua melalui otsus…jd pejabat prov papua hrs aplikasikan itu…
    berikan kpd seluruh orang papua asli yg mau bekerja dan mau berusaha…jgn lg pake alasan prosedur…itukan kewajiban pejabat utk melakukan koordinasi dgn pihak pusat…jgn jadikan jabatan hny utk isi kantong sendiri…

Tinggalkan Balasan