EKBIS LOKALHEADLINE

DPRP Minta “Kriminalisasi” Pedagang Terkait Barang Daluwarsa oleh PPNS BPOM Dihentikan !

DPRP minta “kriminalisasi” pedagang terkait barang daluwarsa oleh PPNS BPOM dihentikan !, tampak Mustakim HR, SE, SH, anggota Komisi II DPRP saat memberikan keterangan pers. (Foto : Amri/ TIFAOnline)DPRP minta “kriminalisasi” pedagang terkait barang daluwarsa oleh PPNS BPOM dihentikan !, tampak Mustakim HR, SE, SH, anggota Komisi II DPRP saat memberikan keterangan pers. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Terkait maraknya sejumlah pedagang kelontongan baik kios, maupun toko yang terancam pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar karena “dipaksakan” di jerat dengan Pasal 62 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menjadi perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“selama ini tidak ada informasi masuk ke kami di DPRP, tapi setelah kasus salah seorang pedagang yang hendak di tangkap paksa di rumahnya dengan sepasukan anggota polisi bahkan sampai dobrak pintu kamarnya dan di paksa keluar dari kamar mandinya dalam keadaan tanpa busana waktu itu, kami berinisiatif untuk turun ke Arso III dan mendengar langsung kronologisnya dari warga masyarakat khususnya para pedagang, karena itu rame di sosial media”, kata Mustakim. HR, SE, SH, anggota Komisi II DPRP yang membidangi ekonomi, Kamis (31/1/2019).

Dan dalam rangka memantau proses hukum yang tengah di jalani oleh salah satu pedagang yang tengah jalani persidangan atas nama H. Subarso, maka Mustakim, HR, SE, SH menyempatkan diri hadri dalam persidangan di Pengadilan Negeri Klas I Jayapura dengan agenda pembacaan putusan.

“yah kehadiran saya hari ini selain memberikan dukungan moril kepada keluarga Pak Haji Subarso, juga bagian dari tugas saya sebagai anggota DPRP untuk melihat apa yang di hadapi oleh masyarakat, khususnya para pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Sembako dan Obat Papua (APSO-P), supaya saya mendapatkan data yang valid dan akurat bagi tugas – tugas kedewanan ke depannya”, kata Mustakim HR, SE, SH kepada TIFAOnline usai pembacaan putusan di PN Klas I Jayapura, Kamis (31/1/2019) sore.

Menurutnya tidak menutup kemungkinan bahwa DPRP akan membentuk Pansus terkait maraknya aduan para pedagang yang merasa di kriminalisasi karena saat sidang kedapatan ada barang – barang daluwarsa.

“kita berharap ada pro aktif dari APSO-P untuk beraudiens dengan kami di DPRP, sehingga ada dasar bagi DPRP untuk membentuk Pansus dan memanggil pihak – pihak terkait, agar upaya kriminalisasi oleh yang di duga oknum PPNS BPOM bisa di hentikan, karena katanya masih ada 15 pedagang lain yang sedang menanti giliran untuk di sidangkan, apalagi hari ini sudah ada putusan Hakim yang bisa jadi jurisprudensi, bahwa para pedagang ini tidak bisa di jerat dengan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, tapi mereka perlu di lakukan pembinaan karena pelanggaran”, kata Mustakim HR, SE, SH.

Ia sangat menyayangkan apabila keluhan dan curhatan beberapa pedagang yang mengaku menjadi “obyek pemerasan” oknum – oknum PPNS BPOM itu benar adanya.

“ini kan masih pengakuan sepihak, walau ada bukti – bukti dan saksi yang mendukung, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah yah, karena kalaupun itu benar biasanya ulah oknum – oknum, bukan institusinya, hal ini yang perlu kita sikapi, hanya kita minta pedagang mau jujur terbuka, jangan takut untuk bicara”, kata Mustakim HR, SE, SH lagi. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan