HEADLINEHUKUM & HAM

H. Subarso Bebas, Hakim Nilai Penyidik dan JPU Salah Terapkan Pasal Barang Daluwarsa

H. Subarso bebas, Hakim nilai penyidik dan JPU salah terapkan pasal barang daluwarsa, tampak H. Subarso di dampingi kuasa hukum dan anggota DPRP, H. Mustakim, SH dan pengurus APSO serta keluarganya usai pembacaan putusan vonis bebas, Kamis (31/1/2019) (Foto : Amri/ TIFAOnlne)H. Subarso bebas, Hakim nilai penyidik dan JPU salah terapkan pasal barang daluwarsa, tampak H. Subarso di dampingi kuasa hukum dan anggota DPRP, H. Mustakim, SH dan pengurus APSO serta keluarganya usai pembacaan putusan vonis bebas, Kamis (31/1/2019) (Foto : Amri/ TIFAOnlne)

TIFAOnline, JAYAPURA— Setelah 5 (lima) bulan menjalani proses hukum, dan kurang lebih 3 (tiga) bulan sempat mendekam di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Abepura, akhirnya H. Subarso, pemilik Toko Sumber Rejeki di Arso III,  Kabupaten Keerom dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Kamis (31/1/2019).

Ketiga Majelis Hakim yang di ketuai oleh Dr. Prayitno Iman Sentosa, SH, MH dan dua Hakim Anggota, Adrianus Infaindan, SH, MH dan Deddy Tusmanhadi, SH, memvonis bebas demi hukum atas H. Subarso karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kesehatan yang di dakwakan kepadanya selama ini, bahkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pasal yang dikenakan kepada terdakwa adalah keliru atau salah penerapan pasal.

Dalam persidangan terakhir dengan agenda pembacaan putusan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Klas I Jayapura, Kamis (31/1/2019) pukul 15.00 WIT kemarin H. Subarso di damping kuasa hukumnya Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH.

Terlihat juga di barisan pengunjung sidang keluarga H. Subarso yang di damping salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Mustakim HR, SE, SH yang selama ini memantau proses hukum yang tengah di jalani para pedagang yang dijerat Tindak Pidana Kesehatan hanya karena memajang barang kadaluwarsa.

Terlihat juga Labuhan Hutabarat, SH, M.Kes, Bagian Hukum dari Asosiasi Pedagang Sembako dan Obat (APSO) Provinsi Papua, Kamal, Ketua APSO Kabupaten Keerom, dan dan beberapa pedagang lainnya dari Arso, Kabupaten Keerom yang peduli.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan yang dibacakan oleh H. Subarso dalam persidangan sebelumnya, bahwa H. Subarso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesehatan yang di sangkakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena H. Subarso hanya sebagai pedagang pengecer bukan sebagai produsen.

Sedangkan pasal yang di gunakan oleh PPNS BPOM dan JPU dalam dakwaannya untuk menjerat H. Subarso yakni pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen degan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun dan dena maksimal Rp. 2 Miliar adalah pasal yang dikenakan kepada produsen (pabrikan) yang memiliki sediaan pangan untuk di produksi dan di edarkan.

Usai pembacaan putusan, H. Subarso tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, demikian juga pihak keluarga dan para pedagang lainnya,  sehingga H. Subarso sampai lupa bersalaman dengan Majelis Hakim, dan ketika di ingatkan keluarga barulah ia tersadar dan hendak bersalaman dengan Majelis Hakim, namun Ketua Majelis Hakim memberi kode sambil tersenyum haru, agar tidak perlu bersalaman dengan Hakim dan persilahkan ia meluapkan kegembiraannya dengan keluarga.

“bagi kami, yang penting orang tua kami bisa kembali pulang ke rumah, walaupun kami tahu dalam lima bulan ini kami banyak mengalami ketidak adilan, tapi hari ini kami senang sekali kami masih percaya bahwa Pak Hakim punya hati nurani dan bisa melihat persoalan ini dengan jernih, kami berharap mungkin Bapak kena hukuman percobaan, dan potong masa tahanan, tapi ternyata Bapak bebas murni, artinya bapak tidak terbukti bersalah atas dakwaan Jaksa, ini sesuai impian kami yang tidak berani kami harapkan kemarin, karena bagi kami yang penting bapak bebas saja dan pulang ke rumah saja sudah senang”, kata Fatma, salah satu anak H. Subarso yang selama ini terus mendampingi Ayahnya dengan mata berkaca – kaca usai persidangan.

Vonis bebas atas H. Subarso juga menjadi angin segar bagi sekitar 15 pedagang di Kabupaten Keerom  lainnya yang saat ini sedang berada di daftar antrian dan tengah di tangani oleh PPNS BPOM Papua karena juga di jerat dengan Tindak Pidana Kesehatan, padahal hanya kedapatan memajang barang kadaluwarsa di tempat usaha mereka dan tidak di perjual belikan.

“terima kasih atas dukungan dan perhatian dari seluruh pihak, dari Pak Mustakim sebagai anggota DPRP yang peduli terhadap para pedagang dan anggota APSO-P, juga dari rekan – rekan media, dan pihak lainnya, saat ini masih ada sekitar 15 anggota APSO-P yang harap – harap cemas, bahkan ada satu orang pedagang atas nama Ibu Warianthy yang kabur dari rumah, entah kemana, sampai hari ini belum pulang, karena takut di penjara saat di gerebek oleh sepasukan polisi beberapa waktu lalu, dengan adanya putusan ini bisa jadi jurisprudensi bagi kami untuk memperjuangkan anggota APSO-P yang di dzolimi oleh para PPNS Balai POM Papua selama ini”, kata Martinus Hutabarat, Ketua APSO-Papua kepada TIFAOnline melalui saluran telepon dari Surabaya usai pembacaan putusan Hakim, Kamis (31/1/2019).

Kamal, Ketua APSO Kabupaten Keerom juga mengucapkan syukur atas kejernihan Majelis Hakim yang telah berani memutus atas nama kebenaran hukum.

“putusan ini bisa jadi jurisprudensi bagi teman – teman pedagang lainnya yang sudah di dzolimi oleh PPNS Balai POM Papua, banyak ketidak adilan yang kita tahu dan alami, tapi sebagai orang awam hukum, yang pendidikan kami juga pas – pasan, putusan Hakim hari ini bisa menjadi pelindung kami ke depannya, kami berharap oknum – oknum PPNS Balai POM juga harus sadar dan bertobat untuk berhenti memanfaatkan kondisi yang ada”, kata Kamal, Ketua APSO Kabupaten Keerom.

H. Subarso kepada TIFAOnline setelah dinyatakan bebas mengaku sudah ikhlas menjalani proses hukum, bahkan sampai di penjarakan selama 3 bulan walau sejak awal memang ia mengakui dan menyadari dirinya tidak salah, tapi karena orang kecil sehingga tidak berdaya melawan keinginan oknum PPNS Balai POM dan JPU yang tetap ingin memenjarakannya.

“saya ikhlas, dan syukur Alhamdulillah sudah terbukti saya tidak bersalah, kalau bisa kesal atau kecewa, secara pribadi saya memang masih kecewa dan kesal dengan oknum penyidik PPNS Balai POM Papua, yang selama ini saya anggap anak, kayak saudara, ke toko saya mau ambil apa saja saya tidak pernah hitung, malah menjerat dan memenjarakan saya dengan pasal karet, hari ini kan terbukti semua”, kata H. Subarso lagi.

Ia mengakui dalam proses hukum yang ia jalani di warnai dengan ketidak adilan, mulai dari proses penyidikan dan pemberkasan yang tidak sesuai, sampai ada pemerasan dan permintaan sejumlah uang, tapi dirnya belum memikirkan untuk menindaklanjut itu semua.

“saya sudah senang, ingin nikmati ketenangan aja dulu, bisa kumpul keluarga, bisa tidur nyenyak dan makan enak lagi, karena selama ini hari – hari saya selalu di hantui 5 tahun dalam penjara, 3 bulan kemarin saja sudah menyiksa, apalagi 5 tahun”, kata H. Subarso sambil tersenyum lebar sambil berpelukan dengan anaknya.

Kasus H. Subarso ini bermula ketika  Maret 2018, Tim Gabungan Badan POM Papua bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Keerom melakukan sidak di sejumlah kios dan toko kelontong di Arso III, Kabupaten Keerom.

Ketika itu ada 12 item produk dengan nilai jual sebesar Rp. 1.990.000 di amankan dari toko H. Subarso karena dianggap sudah kadaluwarsa.

Sehingga PPNS BPOM Papua menjerat H. Subarso dengan Tindak Pidana Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, padahal dalam kasus – kasus serupa selama ini biasanya di jerat dengan Permenkes Nomor 180 tahun 1985 dengan sanksi pemusnahan barang kadaluwarsa dan sidang tipiring.

Dalam proses hukum berjalan sempat di warnai dengan dugaan permintaan sejumlah uang dari oknum PPNS BPOM Papua kepada terdakwa dengan menjanjikan bahwa yang bersangkutan tidak akan di tahan dan kasusnya bisa di “86”, tapi sejumlah dana dimaksud sudah dikembalikan.

Bahkan juga di duga ada aksi permintaan sejumlah uang dari oknum JPU dengan iming – iming bebas, sehingga kasus ini mendapat perhatian dari anggota DPRP Provinsi Papua. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan