HEADLINEOPINI

Penerapan UU ITE Dalam Konteks Dinamika Politik di Papua

Seperti senjata, tergantung siapa yang membelikan peluru, maka pasal – pasal dalam UU ITE siap di kokang dan di arahkan kepada lawan politik dalam sebuah kontestasi politik hanya karena beda pandangan, kalah beragumen, yang berpotensi membungkam kebebasan menyampaikan pendapat, sebagai salah satu instrument dalam demokrasi dan politik.

Penerapan UU ITE Dalam konteks dinamika politik di Papua, gambar adalah ilustrasi opini. (Foto : goggle)Penerapan UU ITE Dalam konteks dinamika politik di Papua, gambar adalah ilustrasi opini. (Foto : goggle)

Oleh    : Panji Agung Mengkunegoro*

Daur hidup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait dengan pencemaan nama baik melalui sosial media kurang lebih sudah 10 tahun lebh diterapkan di Indonesia.

Sudah puluhan orang dijerat atas tuduhan UU itu, namun ternyata penerapan UU ITE masih buruk, selalu ada orang ketiga yang memanfaatkan UU ITE ini sebagai sarana untuk balas dendam yang di landasi suka dan tidak suka, sehingga penerapan pasal dalam UU ITE bisa bias dengan kepentingan.

Awalnya UU ITE itu lahir dari keinginan negara untuk mengatur transaksi elektronik dan informasi elektronik semenjak mulai maraknya masyarakat menggunakan medsos, facebook, dll.

Namun dalam penerapannya seringkali selalu ada tujuan motif di balik itu apakah pencemaran nama ini ada HAM yang dilanggar ?

Kalau kita lihat pencemaran nama ini bukan HAM yang dilanggar, tapi ada kerugian yang sifatnya sangat subjektif, karena memang tidak ada ukuran standarisasinya jumlah kerugian yang di klaim timbul akibat tindakan pencemaran nama baik itu.

Kalau tidak ada ukurannya, bagaimana dia bisa dinyatakan pencemaran nama baik, karena yang hendak di kriminalisasi ini adalah pendapat personal, yang mana justru di sisi lain bukankah negara menjamin setiap warga negara menyampaikan kebebasan berpendapat.

Akhirnya, ada orang yang benar-benar menyampaikan pendapat dan harus berhadapan dengan proses hukum, mereka benar-benar dikriminalisasi dan konstruksinya memang ini dijadikan alat meredam kritik yang muncul dari bawah apa lagi perdebatan pendapat yang di pidanakan tersebut berlangsung di ranah politik yang sudah pasti penuh dengan dinamika dalam suasana demokratis yang sangat menjunjung tinggi perbedaan, dan bukan sebaliknya malah membungkam dan menginginkan keseragaman.

UU ITE yang telah direvisi belum secara substansi, masih lebih focus pada revisi kekejaman teknisnya, yakni pengurangan hukuman maksimal yang bisa di jatuhkan kepada tersangka atau terdakwa, dimana ancaman pidana pasal pencemaran nama baik turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Adanya revisi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, harusnya memperkuat Hak Azasi Manusia (HAM),  salah satunya dalam hal kebebasan berbicara, tetapi justru sebaliknya, mengambil hak untuk berbicara apa lagi dalam konteks politik perdebatan adalah argumentasi saling memberikan counter opini berdasarkan data, tentu itulah dinamika politik dan tidak semestinya di pidanakan.

UU ITE ini bisa dikatakan sebagai “UU karet”, dalam artian sering kali bahkan terbuka peluang untuk di salahgunakan oleh penguasa atau orang – orang yang bisa mengendalikan kekuasaan melalui kewenangan yang di milikinya baik karena kepemilikan akses networking yang kuat maupun kepemilikan materi yang bisa membeli bagaimana pasal – pasal dalam UU ITE ini bisa digunakan untuk kepentingan mereka.

Sehingga akhirnya UU ITE ini sangat berpotensi dan sering digunakan oleh pihak atau kelompok yang berkuasa untuk membungkam masyarakat bawah yang kritis.

UU ITE membuat kepanikan dan kegerahan bagi mereka yg frontal dan ekspressif tentang situasi yang tengah berkembang, entah di ranah politik semasa Pilkada atau dalam situasi bukan di ranah Pilkada, termasuk ketika warga mengkritisi kebijakan pemerintah, lembaga hukum, dan juga pelayanan public.)

Artinya ketika perbedaan pandangan dan pendapat dalam ranah politik di tarik ke ranah hukum, tetap judulnya akan sarat dengan nuansa politis.

Ketika UU ITE lebih ditonjolkan dalam setiap penanganan kasus menyampaikan pendapat dan pandangan seseorang di ranah politik dan demokratis dengan dalih menyebar luaskan ujaran kebencian, walau faktanya yang terjadi adalah perbedaan pandangan politik yang justru jadi semangat dalam demokrasi, maka potensi penyalah gunaan pasal – pasal dalam UU ITE juga kian terbuka lebar, dan penegakan hukum yang semestinya bisa memberikan rasa adil dan kepastian hukum justru lebih kental bernuansa balas dendam dan di landasi suka dan tidak suka secara personal.

Pikiran, ucapan dan karya di dalam perdebatan dan dinamika politik.dengan kalimat pendek sekalipun bernilai demokrasi dan politis, dan rasanya tidak sebanding dengan apa yang di gambarkan dalam UU ITE bak maksud, makna dan tjuan serta fungsi dan manfaatnya, sehingga rasanya terlalu berlebihan kalau perdebatan dalam ranah politik dan demokratis di kriminalisasi.

Kalau di Jakarta sudah banyak yang terjerat kasus UU ITE, di Papua baru mulai ngetrend semenjak pelaksanaan Pilkada di beberapa kabupaten / kota maupun di tingkat Provinsi, namun pada prakteknya kebanyakan berakhir ‘incraht” di meja mediasi kepolisian dan tidak berujung ke meja persidangan Pah Hakim.

Dan sejauh ini belum ada satupun kasus yang dijerat dengan UU ITE yang berakhir ke penjara, dominan berakhir di meja mediasi, tergantung kadar ketidaksukaan pelapor terhadap terlapor.

Sebagai gamabran beberapa kasus di Papua yang dijerat dengan UU ITE ini diantaranay adalah :

  1. Kasus yang menjerat Dedy Bryan Pattiwael sewaktu pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura yang di laporkan oleh salah satu calon Walikota Jayapura, dan kasusnya kurang lebih sudah bergulir selama 2 tahun dan kabarnya bulan ini aka nada putusan dari Pengadilan.
  2. Kasus yang menjerat Saly Maskaat, yang di laporkan oleh salah satu Calon Wakil Gubernur Papua, yang sudah bergulir selama setahun ini dan bulan ini juga kabarnya aka nada putusan Pengadilan.
  3. Kasus yang menjerat saya, selaku pemilik akun Panji Agung Mangkunegoro II yang sudah bergulir setahun ini, dan baru mulai tahap persidangan bulan ini.

Ketiga kasus diatas semuanya bertema politik dan demokrasi dalam ranah kontestasi politik kepala daerah, tetapi karena tunututan dari pelapor sehingga mau tidak mau kasus – kasus dimaksud berujung ke ranah hukum, meski ketiga kasus di atas berbeda konteks dan kasusnya, tetapi semua di jerat dengan pasal yang sama yakni UU ITE.

Belajar dari ketiga kasus diatas, jelas nampak bahwa perbedaan pandangan, berbeda pilihan, dan perang argumentasi, logika, dan juga pendapat dalam ranah demokrasi dan politik akan menjadi sebuah tradisi demokratis yang harus di hindari karena berpotensi untuk dijerat dengan UU ITE, dan kondisi tersebut sangat mungkin disala gunakan oleh penguasa sebagai ornament senjata politik dalam mematikan suara lawan politiknya, dengan cara mengkriminalisasi pendapat yang adalah sebuah strategy edukasi public dalam memutuskan sebuah pilihan secara demokratis.

UU ITE menurut saya adalah senjata ampuh untuk memenjarakan dan membungkam kebebasan berpendapat, kritis, ketidakpuasan terhadap situasi yang terjadi baik di pemerintah, lembaga atau kepada aparat hukum juga.

Yang mana mereka yang dikritisi merasa dirugikan nama baiknya yang seharusnya siap di kritisi. *(Penulis adalah salah satu Aktivis dan juga Timses Relawan salah satu Calon di Pilgub Papua yang saat ini tengah menghadapi kasus UU ITE)

Tinggalkan Balasan