FEATUREHEADLINETANAH PAPUA

Temuan BPK Tahun 2017 di Keerom, Dana Desa Rp 33 Miliar dan Alokasi Dana Desa Rp 27 Miliar Belum Dipertanggung Jawabkan, Ini Tanggapan Kepala DPMK dan Ketua DPRD

DPMK Keerom bilang kampung belum serahkan LPJ Dana Desa dan Alokasi Dana Desa saat Desember 2017 ketika BPK RI melakukan pemeriksaan, karena batas waktunya memang sampai Februari 2018, beberapa Kepala Kampung mengaku menyerahkan LPJ sebelum Desember 2017. Tapi hingga 10 April 2018, BPK RI mengakhiri pemeriksaannya, DPMK Keerom belum juga menyerahkan LPJ Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kepada BPK-RI

Temuan BPK tahun 2017 di Keerom, Dana Desa Rp 33 miliar dan Alokasi Dana Desa Rp 27 miliar belum dipertanggung jawabkan, ini tanggapan Kepala DPMK dan Ketua DPRD, tampak cover depan LHP - BPK Tahun 2017, dan Kepala DPMK Keerom, Triwarno Purnomo, S.STP, M,Si (kanan atas), dan Ketua DPRD Keerom, H. Syahabudin, SP (kanan bawah) (Foto : dok. TIFAOnline)Temuan BPK tahun 2017 di Keerom, Dana Desa Rp 33 miliar dan Alokasi Dana Desa Rp 27 miliar belum dipertanggung jawabkan, ini tanggapan Kepala DPMK dan Ketua DPRD, tampak cover depan LHP - BPK Tahun 2017, dan Kepala DPMK Keerom, Triwarno Purnomo, S.STP, M,Si (kanan atas), dan Ketua DPRD Keerom, H. Syahabudin, SP (kanan bawah) (Foto : dok. TIFAOnline)

Oleh    : Walhamri Wahid

Seorang Pendamping Desa mencak – mencak begitu mendengar maksud dan tujuan wartawan TIFAOnline yang turun ke Kampung Warbo (Arso VII) untuk melakukan cross check data terkait penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di kampung yang menjadi wilayah pendampingannya.

“Anda harus pertanggung jawabkan omongan Anda yah, kok berani sekali bilang bahwa DD dan ADD tahun 2017 ada temuan BPK belum dipertanggung jawabkan, saya akan laporkan Anda ke Inspektorat, semua laporan kami serahkan tepat waktu sesuai jadwal ke DPMK, karena tidak mungkin dana semester berikutnya bisa cair kalau kami terlambat atau tidak membuat LPJ, saya akan laporkan Anda ke Inspektorat sekarang”, katanya lalu menelpon seseorang di hadapan wartawan TIFAOnline dan beberapa warga Kampung Warbo, Arso VII Kabupaten Keerom di rumah Bendahara Kampung Warbo dua pekan lalu, Senin (28/1/2019).

TIFAOnline bermaksud meminta data realisasi pencairan DD dan ADD di Kampung Warbo yang masuk ke rekening kampung tetapi Bendahara Kampung menolak memberikan data meskipun sebelumnya sudah ada petunjuk dan izin dari Sekretaris Kampung untuk melihat dan mengambil data tersebut di Bendahara Kampung Warbo.

Alasan Bendahara kampung menolak bahwa banyak kasus terjadi ada LSM, wartawan dan orang – orang tertentu alasan meminta data dana desa, tetapi ujung – ujungnya nanti memeras dan meminta sejumlah uang, sehingga ia merasa ragu dengan wartawan TIFA Online dan khawatir bahwa data tersebut akan disalahgunakan.

Meskipun sudah di jelaskan maksud kunjungan TIFAOnline untuk memverifikasi temuan BPK dengan data dan fakta di lapangan, tetapi Pendamping Desa dan Bendahara Kampung Warbo menolak memberikan dengan alasan harus ada surat resmi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom.

Namun debat kusir berakhir, setelah Pendamping Desa bernama Bayu dimaksud menjanjikan akan memberikan data yang dibutuhkan oleh TIFAOnline tetapi akan diserahkan keesokan harinya di Balai Kampung di hadapan seluruh Bamuskam dan aparat kampung lainnya, termasuk Kepala Kampung yang kebetulan saat itu tengah ada urusan di Kota Jayapura.

Keesokan harinya, Selasa (29/1/2019) ketika TIFAOnline datang ke Balai Kampung Warbo (Arso VII) Kabupaten Keerom pukul 10.00 WIT sesuai kesepakatan, rupanya hanya ada Kusnadi, Kepala Kampung Warbo dan Pendamping Desa saja yang menerima TIFAOnline.

“minta maaf Pak, bukan saya tidak mau kasih, tapi kami ada pimpinan di atas, kalau ada surat resmi dari atasan kami mungkin kami bisa kasih, karena itu termasuk rahasia, jadi hanya informasi yang sudah kami publish di papan informasi saja yang bisa di akses oleh publik”, kata Kusnadi, Kepala Kampung Warbo menolak memberikan data yang di butuhkan oleh TIFAOnline.

Padahal data yang di minta oleh TIFAOnline bukanlah yang bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam UU Kebebasan Informasi Publik (KIP), karena hanya berupa data berapa jumlah DD dan ADD yang cair ke Kampung di tiap terminnya, tanggal pencairan kapan, dan berapa nomor SP2D-nya, justru data dan informasi yang memang harus di informasikan ke publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana desa.

Karena Kepala Kampung Warbo bersikeras menolak memberikan data dengan alasan tidak ada surat perintah dari atasannya, akhirnya TIFAOnline menemui Kepala BPMK Kabupaten Keerom di Kantor Bupati Keerom, Arso II bermaksud meminta surat pengantar untuk bisa mengakses data penyaluran DD dan ADD di Kampung Warbo.

Sehari sebelumnya, Senin (28/1/2019) sore TIFA Online sudah berkoordiansi dengan Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si, Kepala DPMK Keerom soal bisa tidaknya DPMK mengeluarkan surat dimaksud dan Kepala DPMK mengatakan bisa.

Namun saat ditemui TIFAOnline, Selasa (29/1/2019) pukul 12.00 WIT di ruang kerjanya, Triwarno menolak memberikan surat keterangan tersebut, katanya soal itu ranahnya Kepala Kampung apakah mau memberikan atau tidak, dan bukan kewenangan pihaknya sebagai Kepala DPMK

“kami hanya memverifikasi laporannya dari kampung saja mas, kalau sudah buat lapora kami teruskan ke Keuangan untuk proses pencairan, soal bisa tidaknya mengakses informasi yang mas butuhkan mungkin baiknya minta suratnya ke Inspektorat saja karena itu kewenangannya Inspekatorat dan juga di Kepala Kampung, terserah mereka mau kasih atau tidak”, kata Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/1/2019).

Berbeda dengan beberapa kampung lainnya di Kabupaten Keerom yang berhasil TIFAOnline temui, tidak ada kendala bahkan sangat welcome membuka seluruh laporan keuangan pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa mereka.

“kalau soal laporan kami di Kampung Yuwanain ini tidak pernah telat mas, dan semua rapi dan bisa di akses publik, karena sesuai perintah Presiden kan, publik di harapkan berpartisipasi untuk mengawasi Dana Desa ini, tidak ada yang perlu kami tutupi, karena semua transparan kok”, kata Nuridwan, Sekretaris Kampung Yuwnain (Arso II) Kabupaten Keerom saat ditemui di Balai Kampung Yuwanain Arso II, Rabu (23/1/2019).

Terkait pelaporan DD dan ADD Kampung Yuwanain di tahun 2017 menurut Sekretaris Kampung Yuwanain itu, pelaporan mereka tepat waktu, bahkan menurutnya LPJ DD maupun ADD di serahkan ke DPMK sebelum berakhir masa tahun 2017.

Dan hal itu sesuai dengan Buku LPJ yang diperlihatkan kepada wartawan TIFAOnline, dimana tanggal pelaporan di buat masih di bulan November 2017, bahkan TIFAOnline di perkenankan untuk memfoto informasi dan data soal jumlah dana yang masuk di rekening koran kampung, waktu pencairan dan nomor SP2D-nya.

“setahu saya kami dari Yuwanain ini tidak pernah terlambat memberikan LPJ, bisa jadi di DPMK-nya yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan dari kampung ke BPK mungkin, karena banyaknya laporan yah, tapi kami tidak pernah terlambat, bahkan sebelum batas waktu sudah kami serahkan duluan”, kata Nur Ridwan lagi.

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP – BPK) Kabupaten Keerom Tahun 2017 yang diperoleh TIFAOnline, pada Bagian Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan di sebutkan bahwa ada 7 (tujuh) temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom di Tahun Anggaran 2017, dimana salah satunya adalah soal Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum di pertanggung jawabkan.

“Jumlah anggaran DD Tahun 2017 untuk Pemerintah Kabupaten Keerom senilai Rp 75.538.180.000,00 untuk 91 kampung pada 11 distrik dan telah terealisasi 100%, pengelolaan DD pada Pemerintah Kabupaten Keerom menunjukkan terdapat DD yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp.33.332.555.220,00. Sampai pemeriksaan berakhir tanggal 10 April 2018”, tulis BPK – RI dalam laporan temuannya yang di tanda tangani oleh Subekti, SE, MM, Ak, CA, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Anggota VI BPK-RI, tertanggal 4 Mei 2018.

Menurut BPK – RI, jumlah tersebut terdiri dari sisa DD tahap I yang telah dicairkan pada empat kampung yaitu Kampung Sawabuum, Kampung Suskun, Kampung Yabanda, dan Kampung Akarinda, dan DD Tahap II pada 91 kampung yang belum ada pertanggung jawabannya sama sekali.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom, Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si, saat ditemui TIFAOnline, di ruang kerjanya, Rabu (16/1/2019) menjelaskan bahwa semua LPJ tersebut telah di pertanggungjawabkan dan diserahkan ke BPK-RI.

Kepala DPMK mengakui bahwa di tahun 2017 memang ada temuan BPK-RI, menurutnya menyangkut pemeriksaan DD dan ADD di tahun 2017 itu BPK masuk pemeriksaan dari akhir Desember 2017, sedangkan laporan dari kampung itu batas waktunya sampai Februari 2018, sehingga masih dalam batas waktu sesuai Perbup.

“semuanya sudah beres mas, tidak ada masalah, memang beberapa waktu lalu itu ada sedikit keterlambatan LPJ dari kampung – kampung, jadi kita maklumi saja bila kampung – kampung terlambat memberikan LPJ 2017, karena saat BPK – RI masuk periksa itu Desember 2017, sedangkan waktu batas pelaporan dari kampung itu hingga Februari 2018, jadi kita sudah jelaskan ke BPK – RI waktu itu, bahwa batas pelaporan memang sampai Februari 2018, makanya saat BPK – RI periksa, belum ada laporan dari kampung yang masuk, makanya di anggap belum ada pertanggung jawaban oleh BPK – RI, padahal belum habis batas waktunya untuk pelaporan”, kata Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si.

Menurut Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si kesulitan kampung memberikan pertanggung jawaban karena masih perlu peningkatan kapasitas.

“di Keerom ada dua kategori kampung, kampung yang homogen asli Keeorm dan kampung heterogen yang eks transmigrasi, kalau kampung yang eks Transmigrasi itu sudah bagus, tapi ada beberapa kampung asli juga yang bagus dan menajdi contoh bagi kampung lainnya, tapi kebanyakan kampung asli ini memang masih butuh peningkatan kapasitas, makanya kita maklumi kalau mereka terlambat menyerahkan laporannya”, kata Kepala DPMK Kabupaten Keerom, Rabu (16/1/2019).

Menurut Kepala DPMK Kabupaten Keerom, ketika BPK melakukan pemeriksaan di akhir bulan Desember 2017, dari kampung – kampung itu yang baru masuk adalah LPJ dana tahap I, belum ada yang memasukkan LPJ tahap II, maka tidak ada laporan yang bisa di sajikan DPMK kepada BPK-RI untuk di periksa.

“BPK – RI masuk waktu itu saya sudah sampaikan ke pemeriksa, bahwa SPJ dari kampung – kampung belum waktunya masuk, jadi kita tidak bisa di salahkan”, kata Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si.

Tapi Kepala DPMK Kabupaten Keerom  tidak menjelaskan secara rinci, kapan tepatnya LPJ Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari 91 kampung tersebut diserahkan DPMK ke BPK – RI, karena sebagaimana di tuangkan dalam laporan BPK – RI bahwa hingga pemeriksaan berakhir pada April 2018, DPMK tidak dapat menyerahkan LPJ dari kampung – kampung, sedangkan pengakuan beberapa kampung yang ditemui TIFAOnline semuanya mengaku sudah menyerahkan LPJ sebelum berakhir tahun 2017, bahkan ada yang sudah serahkan sejak November 2017.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom, H. Syahabuddin, SP, M.Si, ketika di temui TIFAOnline di kediamannya di Arso Swakarsa, Kamis (24/1/2019) mengaku belum mengetahui soal adanya temuan BPK-RI dimaksud.

“kami belum dengar soal itu, karena LHP-BPK RI Tahun 2017 saja baru kami terima seminggu lalu, jadi saya belum sempat baca dan pelajari apa rekomendasi dari BPK-RI, nanti akan kita pelajari dulu yah”, kata H. Syahabuddin, SP, M.Si, Kamis (24/1/2019).

Dari penelusuran dokumen LHP BPK yang diperoleh TIFAOnline, disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2017 menyajikan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa senilai Rp. 136.901.823.700 dengan rincian : (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 75.538.180.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Keerom sebesar Rp. 61.363.643.700.

Adapun mekanisme penyaluran kedua bantuan tersebut disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) secara langsung ke rekening masing – masing kampung, dan Kepala Kampung dapat mencairkan dana tersebut apabila telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung (DPMK).

Rekomendasi diberikan oleh Kepala DPMK apabila memenuhi persyaratan yaitu diantaranya kampung telah mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diterima tahap sebelumnya dan pertanggungjawaban tersebut telah diverifikasi oleh Pendamping Lokal Distrik (PLD), Pendamping Daerah (PD) bersama Kepala Distrik serta Tenaga Ahli (TA).

Sebagaimana tertuang dalam LHP – BPK – RI, disebutkan penetapan pengalokasian DD Tahun Anggaran  2017 diatur dalam Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2017.

Sedangkan untuk ADD diatur berdasarkan Peraturan Bupati Keerom Nomor 7 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Pembagian Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2017.

Sebagaimana temuan BPK-RI, jumlah ADD Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten Keerom sebesar Rp. 61.363.643.700 untuk 91 kampung dengan realisasi 100%, tetapi berdasarkan temuan BPK- RI hingga April 2018 terdapat ADD yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp 27.117.847.750.

Jumlah ini terdiri dari sisa ADD tahap I senilai Rp 2.572.390.290,00 dan tahap II senilai Rp. 24.545.457.480.

Menurut BPK- RI hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 44 ayat 2 yang menyatakan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang/ dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaanya kepada Kepala Daerah.

Demikian juga diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Keerom Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2017 pada pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyampaian laporan penggunaan Dana Desa Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan Laporan penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Bila dari beberapa kampung mengaku sudah menyerahkan laporan mereka ke DPMK Kabupaten Keerom sebelum tahun 2017 berakhir, mengapa hingga April 2018 batas akhir pemeriksaan BPK- RI di Kabupaten Keerom kok DPMK belum bisa menyerahkan laporan dana desa dari kampung – kampung tersebut kepada BPK – RI dan malah menyebut Kepala Kampung  terlambat menyerahkan laporan ? (selesai)

Tinggalkan Balasan