FEATUREHEADLINEHUKUM & HAM

Ini Klarifikasi Kepala DPMK Keerom Terkait Temuan BPK RI Tentang Dana Desa Rp. 33 M dan ADD 27 M Yang Belum Dipertanggung Jawabkan

Kepala DPMK Keerom meyakini bahwasanya tidak benar bila Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 yang jadi temuan BPK RI bermasalah, meski menurut BPK RI hingga 10 April 2018, DPMK Keerom tidak dapat menyajikan laporan pertanggung jawaban dimaksud, padahal batas waktu yang ditentukan dalam Perbup Nomor 6 Tahun 2017 adalah Februari 2018. Tetapi menurut Kepala DPMK pertanggung jawaban DD dan ADD Tahun 2017 mestinya merujuk pada PMK 225, yang merupakan Perubahan Kedua PMK 50 Tahun 2017 yang diundangkan pada 29 Desember 2017

Ini klarifikasi Kepala DPMK Keerom terkait temuan BPK RI tentang Dana Desa Rp. 33 M dan ADD 27 M yang belum dipertanggung jawabkan, tampak Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si, Kepala DPMK Kabupaten Keerom. (Foto : Amri/ TIFAOnline)Ini klarifikasi Kepala DPMK Keerom terkait temuan BPK RI tentang Dana Desa Rp. 33 M dan ADD 27 M yang belum dipertanggung jawabkan, tampak Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si, Kepala DPMK Kabupaten Keerom. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

Oleh    : Walhamri Wahid

Terkait pemberitaan TIFAOnline, yang diterbitkan Senin (11/2/2019) lalu dengan judul : “Temuan BPK Tahun 2017 di Keerom, Dana Desa Rp 33 Miliar dan Alokasi Dana Desa Rp 27 Miliar Belum Dipertanggung Jawabkan, Ini Tanggapan Kepala DPMK dan Ketua DPRD”, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si merasa ada beberapa hal yang perlu di klarifikasi dan luruskan, karena menurutnya pemberitaan TIFAOnline cenderung merugikan dirinya secara pribadi maupun jabatan dan karirnya.

Menurutnya ada perbedaan persepsi dan interpretasi regulasi antara pemeriksa dari BPK – RI maupun dirinya sebagai Kepala DPMK Kabupaten Keerom terkait regulasi yang dijadikan landasan hukum dalam hal batas waktu pelaporan pertanggung jawaban pelaporan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 yang menjadi temuan BPK RI.

“Perbup No 6 Tahun 2017 di siapkan di awal Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225 ini belum ada, jadi berdasarkan pada Perbup Nomor 6 Tahun 2017 pelaporan pertanggung jawaban memang dibatasi sampai Februari, tetapi di akhir tahun begitu muncul PMK Nomor 225 ini, maka Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kampung tahun sebelumnya itu menjadi persyaratan untuk pencairan tahap kedua Dana Desa di tahun 2018 yakni di bulan Juni 2018”, kata Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si saat ditemui TIFAOnline di ruang kerjanya, Selasa (12/2/2019).

Dengan dasar itu Kepala DPMK Kabupaten Keerom berasumsi bahwa, sesuai PMK 225 maka batas waktu laporan pertanggung jawaban Dana Desa sampai bulan Juni 2018, bukan sampai bulan Februari 2018 sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 6 Tahun 2017.

Karena menurutnya PMK 225 adalah Perubahan kedua PMK 50 Tahun 2017 yang dijadikan dasar mekanisme transfer Dana Desa di tahun 2017, sehingga meskipun PMK 225 tersebut diundangkan pada 29 Desember 2017, namun bukan hanya untuk mengatur mekanisme penyaluran Dana Desa di tahun 2018, tetapi terkait pelaporan Dana Desa Tahun 2017 juga harus merujuk pada PMK 225 tersebut.

“antara awal tahun 2017 dengan akhir tahun 2017 terjadi dinamika dengan adanya PMK 225 ini, sehingga kita merujuk kepada PMK 225 ini, itu yang jadi argument saya di BPK waktu itu, sehingga kita menyatakan kampung terlambat, tidak juga, karena masih ada waktu, sehingga hari itu di BPK saya sampaikan kepada tim bahwa saya pastikan sebelum pencairan tahap kedua 2018 di bulan Juni semua laporan pertanggung jawaban dari kampung sudah terhimpun semua”, kata Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si, meminta agar penjelasannya tersebut di muat utuh sebagai klarifikasi atas pemberitaan TIFAOnline sebelumnya.

Ketika ditanyakan bahwasanya PMK 225 diterbitkan pada 29 Desember 2017 yang artinya berlaku untuk penyaluran Dana Desa di tahun 2018 dan seterusnya, sehingga untuk penyaluran maupun pertanggung jawaban Dana Desa di tahun 2017 mestinya merujuk pada PMK 50 yang sudah diperbaharui menjadi PMK 112 yang juga di kuatkan dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2017, Kepala DPMK tidak sependapat dengan hal tersebut.

Menurutnya PMK yang terbit di awal dan pertengahan tahun 2017 mengatur tentang mekanisme penyaluran Dana Desa, sedangkan untuk pertanggung jawaban Dana Desa 2017 diatur pada PMK 225 yang diterbitkan di 29 Desember 2017.

“coba Pak baca ini, “tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa”, ini kan jelas disebutkan untuk pencairan Dana Desa tahap kedua di tahun 2018, harus di lengkapi laporan Dana Desa tahun sebelumnya, artinya bahwa SPJ Dana Desa tahap kedua itu maksimal sampai bulan Juni 2018 batas akhirnya, bukan Februari 2018 sebagaimana diatur di Perbup Nomor 6 Tahun 2017, yang terbit di awal tahun 2017, karena sudah ada PMK yang terbaru ini”, kata Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si memperlihatkan teks Pasal 102 ayat 2 huruf (b) PMK Nomor 225 Tahun 2017 kepada TIFAOnline.

Adapun bunyi lengkap dari Pasal 102 ayat (2) huruf (b) dimaksud adalah : (Ayat 2) “Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati / Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :  (huruf b) tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

“Di posisi ini kapasitas kita dalam menjamin kecepatan dan ketepatan penyaluran dan tanggung jawab kita membina dan memproteksi kampung, jadi pada saat April 2018 kalau kita menyalahkan kampung semua tidak menyerahkan SPJ atau terlambat, tidak juga, karena masih ada ruang sampai bulan Juni”, kata Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si lagi.

Ketika di tanya apakah itu berarti BPK RI salah dalam menerapkan regulasi saat melakukan pemeriksaan, karena dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sama sekali tidak menyebutkan PMK 225 sebagai dasar hukum dalam penyaluran maupun pelaporan Dana Desa 2017, tetapi hanya menyebut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun 2017 sebagai pertimbangan hukum yang di langgar, Kepala DPMK Keerom tetap bersikukuh pada asumsinya, namun juga tidak menyalahkan BPK-RI.

“ya, kalau menurut Perbup di bulan Febuari sepert itu, silahkan masing – masing berasumsi, tapi ada aturan ini yang keluar di akhir 2017, yang mensyaratkan SPJ tahun 2017 menjadi persyaratan untuk pencairan Dana Desa periode kedua tahun 2018, dimana sesuai PMK 225 penyaluran Dana Desa tahun 2018 sampai bulan Juni, berarti pertanggung jawaban Dana Desa 2017 bisa sampai Juni dong, bukan Februari”, kata Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si bersikukuh.

Ketika ditanyakan, kapan laporan pertanggung jawaban 91 kampung di Kabupaten Keerom diserahkan ke BPK RI, karena hingga akhir pemeriksaan oleh BPK-RI pada 10 April 2017, dalam LHP-nya BPK-RI menyebut belum menerima laporan pertanggung jawaban 91 kampung, ia mengaku sudah di serahkan saat masa tindak lanjut, dan menurutnya itu tidak melanggar karena masih dalam termin waktu hingga Juni 2018.

“laporan ke BPK kami serahkan ke BPK di masa tindak lanjut, tapi itu masih dalam batas waktu yang diatur dalam PMK 225 hingga Juni 2018, karena PMK sebelumnya itu mengatur soal penyaluran Dana Desa, sedangkan PMK 225 ini mengatur soal pertanggung jawabannya, dan itu sampai bulan Juni”, tegas Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si.

Terdapat perbedaan mendasar dalam hal termin waktu dan persyaratan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 6 Tahun 2017 yang merujuk pada PMK 50 yang telah di ubah menjadi PMK 112, dengan yang diatur dalam PMK 225 sebagai Perubahan kedua atas PMK 50 yang diundangkan pada 29 Desember 2017.

Perbup Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2017 sendiri adalah sebagai persyaratan transfer Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Dimana sesuai PMK 50 yang telah diubah menjadi PMK 112 maupun Perbup Nomor 6 Tahun 2017, untuk Dana Desa pada tahun 2017 di salurkan dalam 2 tahap, yakni Tahap I paling cepat bulan Maret paling lambat bulan Juli sebesar 60%, dan Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40%.

Sedangkan dalam PMK 225 yang adalah Perubahan kedua PMK 50, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD di Tahun 2018 berubah menjadi 3 termin, dimana Tahap I paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20 %, Tahap II paling cepat bulan Maret paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%, Tahap III paling cepat bulan Juli.

Terkait persyaratan pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKD per tahap juga diatur berbeda antara PMK 50 yang diubah menjadi PMK 112 dengan yang diatur dalam PMK 225.

Dimana PMK 50 yang sudah diubah dengan PMK 112, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat 2, mengatur pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam 2 tahap, dengan persyaratan pencairan untuk Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya dari Kepala Desa, untuk Tahap II persyaratanya berupa laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa.

Sedangkan dalam PMK 225, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat 2, mengatur pencairan Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam 3 tahap, dengan persyaratan pencairan Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa, Tahap II persyaratannya berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa, dan Tahap III persyaratannya adalah berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa.

Secara eksplisit baik di PMK 50 yang telah di ubah dengan PMK 112 maupun PMK 225 yang adalah perubahan kedua dari PMK 50 tidak menyebut secara terang batas waktu pelaporan dari masing – masing tahap penyaluran

Namun di Pasal 15 ayat (2) Perbup Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2017 disebutkan bahwa penyampaian laporan penggunaan Dana Desa Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan dan Laporan penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.

Seperti tertuang dalam dokumen LHP BPK RI yang diperoleh TIFAOnline, disebutkan bahwa Pemda Keerom dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2017 menyajikan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa senilai Rp. 136.901.823.700 yang terdiri dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 75.538.180.000, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Keerom sebesar Rp. 61.363.643.700.

Disebutkan juga penetapan pengalokasian DD Tahun Anggaran  2017 diatur dalam Peraturan Bupati Keerom Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2017.

Sedangkan untuk ADD diatur berdasarkan Peraturan Bupati Keerom Nomor 7 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Pembagian Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2017.

Sesuai LHP – BPK RI disebutkan jumlah ADD Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten Keerom sebesar Rp. 61.363.643.700 untuk 91 kampung dengan realisasi 100%, tetapi hingga 10 April 2018 terdapat ADD yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp 27.117.847.750.

Jumlah ini terdiri dari sisa ADD tahap I senilai Rp 2.572.390.290,00 dan tahap II senilai Rp. 24.545.457.480.

“Jumlah anggaran DD Tahun 2017 untuk Pemerintah Kabupaten Keerom senilai Rp 75.538.180.000,00 untuk 91 kampung pada 11 distrik dan telah terealisasi 100%, pengelolaan DD pada Pemerintah Kabupaten Keerom menunjukkan terdapat DD yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp.33.332.555.220,00. Sampai pemeriksaan berakhir tanggal 10 April 2018”, tulis BPK – RI dalam laporan temuannya yang di tanda tangani oleh Subekti, SE, MM, Ak, CA, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Anggota VI BPK-RI, tertanggal 4 Mei 2018.

Menurut BPK- RI hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 44 ayat 2 yang menyatakan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang/ dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaanya kepada Kepala Daerah.

Demikian juga diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Keerom Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2017 pada pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyampaian laporan penggunaan Dana Desa Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, dan Laporan penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya. (selesai)

Tinggalkan Balasan