HEADLINEPILKADA

Dua Bacawabup Keerom dari PKS Ajukan Gugatan Intervensi ke PTUN Jayapura

Dua Bacawabup Keerom dari PKS ajukan gugatan intervensi ke PTUN Jayapura, tampak kuasa hukumnya Yuliyanto, SH, MH. (Foto : ist/TIFAOnline)Dua Bacawabup Keerom dari PKS ajukan gugatan intervensi ke PTUN Jayapura, tampak kuasa hukumnya Yuliyanto, SH, MH. (Foto : ist/TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Melalui kuasa hukumnya, Yulianto,  SH, MH dari Kantor Hukum Yulianto, SH, MH & Associates, dua bakal Calon Wakil Bupati Keerom yang di usulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu partai pengusung pasangan Calon Bupati – Wakil Bupati Drs. Celcius Watae – Muh. Markum, SH, MH selain Partai Golkar pada Pilkada 2016 lalu telah mendaftarkan gugatan intervensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura atas gugatan yang diajukan oleh Dr (HC) Herman AT. Yoku, SIP sebelumnya.

“saya selaku Kuasa Hukum dari Bapak Malensius Musui, SH, MH dan Bapak Longginus Fatagur, S.Sos, yang keduanya adalah dua nama Bakal Calon Wakil Bupati Keerom dari Partai Keadilan Sejahtera yang telah di usulkan oleh PKS tetapi tidak di akomodir, kami telah daftarkan gugatan intervensi atas perkara yang sudah di daftarkan dahulu oleh Bapak Herman Yoku ke PTUN Jayapura, gugatan intervensi sudah kami daftarkan ke PTUN Jayapura, Rabu, 13 Februari 2019 kemarin”, kata Yulianto, SH, MH dalam releasenya yang diterima TIFAOnline, Kamis (14/2/2019).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang PTUN, gugatan intervensi adalah masuknya pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu gugatan TUN yang tengah berlangsung di PTUN.

Ada tiga pintu masuk gugatan intervensi, bisa karena pihak ketiga dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai di rugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang berjalan, atau karena permintaan salah satu pihak Penggugat ataupun Tergugat, dan terakhir karena prakarsa Hakim yang memeriksa perkara dimasud.

“sudah kita daftarkan kemarin, masih menunggu putusan Hakim, apakah di kabulkan atau di tolak, kami mohon Majelis Hakim berkenan menerima permohonan intervensi kami dan menerima klien kami sebagai Para Pihak serta di perkenankan menyampaikan Jawaban, Tanggapan, Sanggahan dan Bukti – Bukti dalam kedudukanya sebagai pihak yang mengajukan upaya hukum intervensi”, kata Yuliyanto, SH, MH dalam releasenya.

Menurutnya juga selain melakukan upaya gugatan intervensi ke PTUN Jayapura, kliennya juga akan melakukan upaya hukum lainnya karena ada indikasi terjadi pembusukan politik atau politik yang tidak beretika yang di lakukan oleh pihak – pihak yang memaksakan diri dan menghalalkan segala cara.

“klien kami sesuai SK DPP PKS Nomor : 400/SKEP/DPP-PKS/2018 tertanggal 15 November 2018 tentang Calon Wakil Bupati Kabupaten Keerom Pengganti Periode 2016 – 2021 yang memutuskan dan menetapkan kedua klien kami sebagai Bakal Calon Pengganti Antar Waktu dan Surat Bupati Keerom No. 132/563/BUP tertanggal 26 Nopember 2018 Perihal Persetujuan Usulan Tambahan 2 (dua) Nama Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021 sebagai bukti pengajuan klien kami ke Ketua DPRD Kabupaten Keerom, maka klien kami memiliki kepentingan hukum terhadap obyek gugatan TUN yang tengah di ajukan oleh Sdr. Dr. (HC) Herman Yoku”, kata Yuliyanto, SH, MH.

Saat ini di PTUN Jayapura tengah berjalan proses pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh Dr. (HC) Herman Yoku, SIP terhadap Berita Acara Rapat Paripurna Terbuka DPRD Keerom Nomor : 132.7/132/PANLIH-DPRD-KR tertanggal 26 Nopember 2018 tentang Pemilihan dan Penetapan Calon Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021 dan Surat Keputusan DPRD Kab. Keerom No. 17 Tahun 2018 tertanggal 26 Nopember 2018 tentang Pengesahan dan Penetapan Wakil Bupati Keerom Terpilih Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021.

Dimana baik dalam Berita Acara Panlih DPRD Keerom maupun dalam SK DPRD Keerom dimaksud telah menetapkan dan mengesahkan Pieter Gusbager, S.Hut, MUP sebagai Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021 dari Partai Golongan Karya sebagaimana yang terdaftar pada Register Perkara PTUN Nomor : 43/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 06 Desember 2018.

Dari penelusuran TIFAOnline, pasca buntunya komunikasi politik antara Partai Golkar dan PKS, dimana DPP Golkar melalui serangkaian proses fit and propert test yang di ikuti oleh 10 nama Bakal Calon Wakil Bupati, termasuk dua nama yang di usulkan oleh PKS yakni Malensius Musui, SH, MH dan Longginus Fatagur, S.Sos juga mengikuti tahapan yang di langsungkan oleh DPP Partai Golkar namun dinyatakan gugur.

Dan dua nama di rekomendasikan DPP Partai Golkar  ketika itu yakni Pieter Gusbager dan Dr (HC) Herman Yoku, SIP.

Dan dalam Sidang Paripurna Terbuka dengan agenda Pemilihan Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan periode 2016 – 2021, Pieter Gusbager, S,Hut, MUP terpilih dan ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara 15 suara, Dr. (HC) Herman Yoku, SIP memperoleh 1 suara, sedangkan 4 suara, 1 suara abstain, dan 3 suara masih dalam proses PAW.

Dimana rupanya pada tanggal 16 November 2018, DPP PKS melalui DPC PKS Kabupaten Keerom juga telah mengajukan usulan dua nama bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021 dari PKS kepada Bupati Keerom sesuai mekanisme peraturan perundang – undangan untuk di usulkan ke DPRD Keerom.

Namun rupanya Surat Usulan dari PKS tersebut baru di tindak lanjuti oleh Bupati Keerom, Muh. Markum, SH, MH, ke DPRD Kabupaten Keerom melalui Surat Nomor : 132/553/BUP tertanggal 26 November 2018 dengan Perihal : Persetujuan Usulan Tambahan 2 (dua) Nama Bakal Calon Wakil Bupati Keerom Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021.

Sedangkan pada saat yang sama di hari itu, Senin, 26 November 2018 Panlih DPRD Keerom tengah menggelar tahapan Rapat Paripurna Terbuka dengan agenda Penyampaian Visi Misi, program Bupati oleh Calon Wakil Bupati dalam RPJMD 2016 – 2021 Dalam Rangka Mendukung dan Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sedang dilaksanakan Bupati Keerom yang dialnjutkan dengan agenda pemilihan dan penetapan Calon Wakil Bupati Keerom terpilih.

Sedangkan tahapan Rapat Paripurna Terbuka DPRD Keerom dengan Agenda Penyampaian Nama Bakal Calon Wakil Bupati Keerom oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada DPRD melalui Bupati Keerom sesuai jadwal yang ditetapkan Panlih DPRD Keerom sejak 25 Oktober 2018.

Sehingga ketika itu Panlih DPRD Keerom menolak usulan tambahan 2 (dua) nama Bakal Calon Wakil Bupati Keerom dari PKS dengan alasan sudah melewati batas jadwal yang di tetapkan Panlih DPRD Keerom.

Terkait terlambatnya dua nama dari PKS di usulkan ke DPRD Keerom yang melewati batas waktu yang ditetapkan Panlih DPRD Keerom, Ketua DPC PKS Kabupaten Keerom, Bambang Mujiyono ketika di konfirmasi TIFAOnline melalui pesan WhatsApp, Jumat (15/2/2019) pagi, hingga berita ini di publish tidak membalas pesan konfirmasi TIFAOnline. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan