FEATUREHEADLINENUSANTARA

Kunker Komisi IV DPR – RI di Jayapura, Ini 6 Point Petisi Masyarakat Adat Untuk KLHK Soal Pengelolaan Hutan Adat

Konsesi hutan yang diberikan Kementerian kepada beberapa HPH seluas 5,5 juta hektar, untuk perusahaan kelapa sawit seluas 1,2 juta hektar, untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 584 hektar, sedangkan konsesi pengelolaan hutan adat yang di minta masyarakat adat Papua hanya 78 ribu hektar, entah mengapa Kementerian LHK ogah menerbitkan NSPK yang sudah bertahun – tahun dijanjikan. Ada ketidak adilan yang bila dibiarkan berlanjut bisa memicu kerawanan politik yang mengarah pada disintegrasi bangsa ?

Kunker Komisi IV DPR – RI di Jayapura, ini 6 point petisi masyarakat adat untuk KLHK soal pengelolaan hutan adat, tampak rombongan Komisi IV DPR - RI beserta mitra kerja Kementerian yang hadir pada Kunker ke lokasi produksi PT. Mansinam Global mandiri (MGM) di Jalan Raya Nafri Abepantai. (Foto : Amri/ TIFAOnline)Kunker Komisi IV DPR – RI di Jayapura, ini 6 point petisi masyarakat adat untuk KLHK soal pengelolaan hutan adat, tampak rombongan Komisi IV DPR - RI beserta mitra kerja Kementerian yang hadir pada Kunker ke lokasi produksi PT. Mansinam Global mandiri (MGM) di Jalan Raya Nafri Abepantai. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

Oleh    : Walhamri Wahid

Beberapa kayu dalam bentuk floring sudah di packing plastik menjadi meja dan kursi para anggota DPR – RI maupun sejumlah pejabat dari beberapa kementerian yang menyertai rombongan Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja guna bertemu dengan pelaku industry kayu, masyarakat adat, Dewan Adat Papua dan stake holder lainnya di areal pengolahan industry kayu PT. Global Mansinam Mandiri (MGM) di Jalan Raya Nafri Abepantai, Jayapura, Papua, Jumat (15/2/2019).

“bertahun – tahun kami melakukan aktivitas di sini, kita ditempatkan di ranah abu – abu, sehingga industry di Papua ini hidup segan mati tak mau, kadang jalan baik, kadang di ganggu, sampai hari ini Kementerian LHK tidak pernah keluarkan payung hukum yang jelas dan pasti, sudah lebih dari 7 tahun kita menanti yang namanya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang di perintahkan oleh UU Kehutanan, tapi sampai hari ini tidak pernah ada, dan ketika kami harus menampung kayu masyarakat adat dan menolong masyarakat adat, kami pasti di cap illegal”, kata Daniel Gerden, Direktur PT. MGM yang juga adalah Ketua Asosiasi Industry Perkayuan Papua (AIPP) di hadapan beberapa anggota Komisi IV DPR-RI dan sejumlah Dirjen dari beberapa Kementerian.

Dihadapan 4 anggota Komisi IV DPR – RI yang di pimpin oleh Dr. Michael Watimena, SE,  MM selaku Wakil Ketua Komisi IV dan 3 anggota lainnya yakni Ir. Endro Hermono, MBA, Drs. H. Hasanuddin, AS. M.Si, dan Sulaeman L. Hamzah, Daniel Gerden curhat tentang kondisi yang di hadapi oleh masyarakat adat dan pelaku industry kayu di Papua selama ini.

Menurutnya perjuangan untuk mendapatkan regulasi yang pasti sudah lama sekali, sejak dirinya masih bersama – sama Sulaiman L. Hamzah yang kini sudah jadi anggota DPR – RI dengan membentuk Kopermas, yang kemudian tahun 2005 di tutup, maka mulai dari tahun 2005 sampai 2015 pelaku industry kayu di Papua selalu di hantui cap illegal karena tidak adanya regulasi yang jelas.

“padahal kontribusi kami bagi negara maupun Pemda jelas, saya bisa katakan tidak ada satupun bangunan yang berdiri di Papua saat ini yang kayunya tidak bersumber dari kami, satu batangpun tidak ada kayu dari HPH untuk bangun Papua ini, kalau kami di anggap illegal, berarti harus bongkar semua itu bangunan yang ada di Papua karena kayunya semua dari kami, kayu illegal”, kata Daniel Gerden dengan nada kesal dan di sambut tepuk tangan audiens masyarakat adat dan pengusaha kayu yang hadir.

Anggota Komisi IV DPR – RI, Drs. H. Hasanuddin, AS. M.Si ketika menyerahkan plakat cindera mata kepada Daniel Gerden, Direktur PT. MGM, perwakilan perusahaan industry kayu di Papua. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

Menurut Daniel para pelaku usaha perkayuan di Papua bukan tidak mau taat aturan, tetapi bertahun – tahun mereka bingung dan tidak tahu mau mengikuti regulasi yang mana karena sampai hari ini tidak ada regulasi yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kami mau ikut aturan, pertanyaannya aturan yang mana, kejadian di Makasar adalah proses yang panjang kita lakukan, yang terima juga di Jakarta orang – orang kita juga, orang Indonesia, dia produksi disana, terus dia ekspor, dapatkan devisa negara, baru kita bilang illegal, kontribusi kami luar biasa, Papua kalau tidak ada kayu, di pastikan masyarakat banyak di garis kemiskinan. Hidupnya hanya di situ, tidak ada yang lain”, kata Daniel Gerden, yang sudah jadi Ketua APPP sejak tahun 2000 hingga saat ini.

Mewakili seluruh anggota Asosiasi, Daniel Gerden berharap dengan adanya kunjungan Komisi IV DPR – RI tersebut bisa memberikan solusi atas ketidak pastian yang terkesan di biarkan selama ini.

Menurutnya saat ini di Papua terdapat kurang lebih 36 perusahaan industry kayu dengan kapasitas 6.000 kubik ke bawah, dan ada sekitar 300-an perusahaan industry kayu dengan kapasitas 2.000 kubik ke bawah, dan bila semua industry tersebut tutup, artinya roda ekonomi di Papua bisa terhenti, karena selama ini banyak mulut yang bergantung pada hasil hutan kayu.

“Perputaran ekonomi khususnya di wilayah yang ada masyarakat produksi kayu, perputaran uangnya hanya dari kayu, seandainya ada pihak Bank yang hadir di sini pasti mereka bisa sampaikan, karena uang yang tersimpan di Bank itu selama ini baik dari masyarakat maupun industry yang bergerak di perkayuan, karena yang simpan uang di Bank itu dari kayu Pak, tidak mungkin dari petani atau PNS, bahkan pimpinan dari salah satu Bank di Bonggo dan Taja sudah kontak saya, mereka bilang bisa – bisa layanan mereka tutup kalau masyarakat stop berproduksi kayu di lokasi operasinya”, kata Direktur PT. MGM yang selama ini rutin ekspor floring ke luar negeri.

Daud Masari, Ketua Dewan Adat Sentani (DAS) wilayah Oktim yang meliputi Distrik Unurum Guay, Yapsi, Kaureh dan Airu dalam kesempatan tersebut juga mendesak agar Kementerian LHK menutup saja beberapa HPH yang beroperasi di wilayah adatnya saat ini.

“HPH itu tutup saja, karena HPH bukan mitra kerja masyarakat, industry yang hari ini kita duduk inilah yang mitra kerja kami masyarakat selama ini, HPH itu mitra kerja pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Pprovinsi yang dapat kontribusi dari HPH, kami masyarakat adat tidak ada kontribusi secara langsung untuk kami”, kata Daud Masari menyebutkan bahwa mereka sebagai adat hanya di hargai Rp. 50.000 per kubik oleh HPH.

Sulaeman L. Hamzah, anggota Komisi IV DPR – RI ketika menyerahkan plakat cindera mata kepada perwakilan masyarakat adat, Daud Masari. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

Untuk itu ia mendesak agar Komisi IV DPR – RI harus memperjuangkan aspirasi mereka, demikian juga Kementerian LHK harus memberikan kebijakan terhadap ratusan container kayu milik masyarakat yang saat ini di tahan oleh Dirjen Gakkum KLHK di Surabaya maupun Makassar.

“Jadi saya minta dengan hormat, kayu yang ada di industry itu adalah kayu masyarakat, itu bukan murni industry punya, kalau kami dinyatakan illegal, artinya kami ini masyarakat illegal kah ? Kalau bilang kami ini illegal, kami tidak mau ikut Pemilu besok”, kata Daud Masari.

Sehingga masyarakat adat berharap agar kayu – kayu yang di tahan di Surabaya dan Makasar, harus segera di lepas.

“itu kitong’ pu’ kayu, industry ini sudah tolong jual kita pu’ kayu, karena secara administrasi kami belum bisa dan belum mampu, jadi secara administrasi sawmill – sawmill ini yang bantu kami untuk jual, jadi kayu turun ke sawmill itu karena kami masyarakat adat yang kasih turun, karena kami punya kebutuhan, anak sekolah, mau makan, dan kebutuhan lain, karena industry ini yang ada bantu kami selama ini”, kata Ketua DAS wilayah Oktim Kabupaten Jayapura di hadapan anggota Komisi IV DPR RI dan sejumlah pejabat kementerian, Jumat (15/2/2019).

Pada ksempatan itu, masyarakat adat juga membacakan 6 point petisi mereka yang di bacakan oleh Robert Urumban, tokoh adat dari Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura.

“Kalau negara ini masih mengakui kita sebagai warga tolong berikan kami regulasi yang jelas, kami juga bisa bayar pajak kok, jangan persulit kami terus, kami merasa di jajah di atas hak ulayat kami, kami merasa negara ini masih menjajah kami”, kata Robert Urumban sebelum membacakan petisi masyarakat adat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR – RI, Dr. Michael Wattimena, SE, MM ketika menerima aspirasi 6 Petisi Masyarakat Adat. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

Adapun 6 point petisi dan tuntutan dari masyarakat adat dan para pelaku industry perkayuan di Papua yang disampaikan kepada Komisi IV DPR – RI dan juga perwakilan Kementerian LHK yang hadir diantaranya adalah :

  1. Segera berikan akses legal bagi masyarakat adat kelola hutan
  2. Segera berikan regulasi mitra usaha antara masyarakat dan pelaku usaha local non HPH
  3. Segera tetapkan NSPK untuk Papua dan evaluasi HPH di Papua
  4. Segera bebaskan kayu masyarakat adat yang dikatakan illegal oleh Gakkum KLHK RI dan hitung berapa kerugian negara untuk selanjutnya dibayar oleh pengirim kayu
  5. Stop bilang kayu dari Papua illegal
  6. Kami ingin segera wujudkan mimpi membangun kawasan industry kayu di Papua

Menanggapi sejumlah aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua Komisi IV DPR – RI, Dr. Michael Wattimena, SE, MM mengatakan bahwa selama ini pihaknya baru mendapatkan penjelasan sepihak dari Dirjen Gakkum KLHK, namun dengan kunjungan Komisi IV DPR – RI ke Jayapura bisa mendapatkan perspektif dan informasi baru sebagai bahan untuk bagaimana menindaklanjuti dengan Kementerian LHK nantinya.

“kami sudah meninjau kayu – kayu yang ada di Pelabuhan Perak Surabaya kemarin, total seluruhnya dengan yang di tahan di Pelabuhan Makassar sekitar 384 kontainer dan semua kayu yang di tahan bersumber dari Papua dan Papua Barat, dengan adanya informasi dan juga data dari masyarakat pada hari ini, kita akan kembali dan mencari win – win solusi untuk persoalan 384 kontainer kayu yang di tahan Satgas Penyelamatan SDA KLHK dan Dirjen Gakkum”, kata Wattimena.

Ke depannya, Wakil Ketua Komisi IV DPR – RI tersebut berjanji akan mendorong penuntasan NSPK oleh Kementeran LHK yang sudah bertahun – tahun tidak ada kejelasannya.

“kita akan minta segera Kementerian KLH tetapkan NSPK, supaya kayu – kayu  yang keluar dari Tanah Papua tidak dianggap sebagai kayu illegal lagi, begitu besar konsesi yang diberikan kepada HPH yang mencapai jutaan hektar, mengapa kepada masyarakat adat kok di persulit”, kata Dr. Michael Wattimena, SE, MM.

Sulaiman L. Hamzah, anggota Komisi IV DPR – RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua pada kesempatan itu juga menjelaskan bahwa kunjungan mereka ke Jayapura dalam rangka mendapatkan informasi faktual tentang kondisi yang terjadi saat ini.

“Seluruh proses ini pasti membutuhkan data, dan kehadiran kami ini dalam rangka mendapatkan data, misalnya legalitas apa saja yang digunakan untuk pengiriman sejumlah kayu dari Papua, semoga setelah dialog ini kita bisa dapatkan dokumen dimaksud”, kata Sulaiman L. Hamzah.

Menurutnya lagi, sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat adat maupun pengusaha perkayuan di Papua adalah NSPK.

“ini sebenarnya yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Papua, tetapi dari Kementerian sampai saat ini tidak di keluarkan, jadi kendalanya itu, jadi harus ada jalan keluarnya agar hak – hak masyarakat adat tidak bermasalah dan bisa di selesaikan secepat – cepatnya”, tegas Sulaiman L. Hamzah.

Sulaiman L. Hamzah yang juga sudah lama berkecimpung di dunia perkayuan dengan memperjuangkan hak masyarakat adat dalam pengelolan kayu dari hutan adat lewat Kopermas beberapa tahun lalu juga menjelaskan kepada perwakilan Kementerian LHK yang hadir, bahwasanya kayu – kayu yang di tahan saat ini bukan semunya milik perusahaan industry kayu.

“tidak semua industry mampu membayar cash (tunai) ke masyarakat adat, karena ada pola kerja sama juga, setelah ada pembayaran dari pembeli di luar Papua, barulah kayu yang di titip jualkan oleh masyarakat adat tersebut di bayar oleh industry kayu di sini, jadi kita harus pahami mengapa masyarakat adat bergejolak dan terusik, karena memang mereka punya piring makan terganggu, apalagi kalau kondisi ini berlarut – larut, jadi setelah dari sini kita berharap ada solusi”, kata Sulaiman L. Hamzah berjanji akan mencasi solusi dengan Kementerian LHK.

Anggota Komisi IV DPR – RI, Drs. H. Hasanuddin, AS. M.Si juga sangat menyayangkan kondisi yang terjadi karena terkesan Kementerian LHK tidak menghargai UU Otsus yang di miliki oleh Papua, dan menimbulkan nuansa ketidak adilan antara masyarakat adat Papua dengan pengusaha HPH yang nota bene adalah perusahaan besar.

Menurutnya hukum itu tidak bisa hitam putih saja, harus ada pengecualian untuk kasus –  kasus tertentu,  oleh karena itu pihaknya minta kepada Kementerian LHK harus ada pengecualian untuk masyarakat adat di Papua.

“hukum Tuhan saja ada pengecualian, apalagi hukum manusia, tidak boleh ada warga negara yang merasa sebagai warga illegal, karena kita smeua adalah warga NKRI, ini harus di renungkan oleh Kementerian LHK”, kata Hasanuddin berharap persoalan 384 kontainer yang tertahan di Surabaya dan Makassar saat ini harus segera di selesaikan secara mediasi dan tidak bisa hanya di lihat aspek hukum saja, hitam putih saja.

“persoalan kehutanan, persoalan kayu harus di selesaikan secepatnya, kalau tidak akan terjadi kondisi seperti ini terus menerus, rakyat bergejolak terus, memang benar HPH ini hanya untungkan perusahaan besar, jadi kita perlu kaji dan hitung berapa bagian pajak yang diterima oleh Papua, PAD-nya berapa, kalau ternyata sumbangsih HPH tidak signifikan, di tutup saja, serahkan saja ke masyarakat kelola”, kata Hasanuddin dan mendapat sambutan masyarakat adat yang hadir.

Perwakilan Dewan Adat Papua (DAP), Robby Kbarek Png yang mendapatkan kesempatan terakhir menyampaikan pendapatnya, berharap agar 384 kontainer kayu yang di tahan oleh Satgas Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Dirjen Gakkum Kementerian LHK di Surabaya dan Makassar bisa segera di lepaskan, karena akar masalah utamanya sebenarnya adalah di Kementerian LHK sendiri yang hingga saat ini tidak serius untuk menerbitkan NSPK.

“jangan lama – lama, selesaikan soal di Surabaya dan Makassar, baru di tata ulang regulasinya dengan terbitkan NSPK, masyarakat tunggu kejelasan, karena kayu – kayu yang ditahan itu bukan industry punya saja, ada juga masyarakat adat punya juga yang di titip jualkan pake dokumen industry, kalau disana macet, terus hutang – hutang yang sudah mereka buat untuk produksi kayu itu bagaimana, sudah ada anak – anak yang gagal kuliah, karena masyarakat belum ada uang”, kata Robby Kbarek Png

Menurutnya apa yang di minta oleh masyarakat adat saat ini bukanlah sesuatu yang besar dan merugikan negara, dan Kementerian harus melihat masalah yang ada secara jernih, tidak perlu dengar isu – isu dan konspirasi yang berkembang di luar, bahwa kalau masyarakat adat Papua di berikan kebebasan mengelola hutannay sendiri, terus mereka ada uang banyak sehingga bisa membeli persenjataan sehingga menjadi ancaman disintegrasi bangsa.

“Ini barang kecil kok (NSPK-Red), kami minta tidak berat kok Pak, masa ini harus di pelajari sampai bertahun – tahun, terus kami harus kelaparan tunggu sekian tahun NSPK di buatkah, kalau kami rakyat terlalu tunggu lama, kami juga bisa balik badan”, kata Robby Kbarek lagi

Menurutnya kalau alasan bahwa bila masyarakat adat diberikan kebebasan mengelola akan merusak hutan papua secara massif, menurutnya juga alasan itu terkesan di buat – buat dan bagian dari konspirasi.

“coba kumpulkan semua orang Papua yang jago tebang kayu terus di adu dengan satu HPH dalam tebang kayu, tidak mungkin bisa kalahkan HPH yang punya kapasitas tebang kayu lebih banyak, itu kan hanya konspirasi saja, saya ingat jelas dulu Presiden yang kami hormati, Gusdur bilang, Papua boleh minta apa saja asal tidak Merdeka, masa hal kecil begini yang kami minta, NSPK saja supaya kami bisa berusaha tenang dan berkontribusi juga bagi negara kok sampai 7 tahun tidak di kasih juga”, kata Robby Kbarek yang di sambut gemuruh tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Setelah dialog berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam, akhirnya rombongan Komisi IV DPR – RI bertolak meninggalkan area produksi PT. MGM untuk melanjutkan acara berikutnya di Danau Sentani.

Ikut dalam rombongan Komisi IV DPR – RI, beberapa mitra terkait diantaranya dari Kementerian Pertanian ada Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si (Kepala Badan Litbang), Ir. Rahmanto, M.Sc, (Direktur Irigasi), Drh. Purwanto, M.Kes (Direktur Polbangtan Manokwari), Ir. Warjito, M.Si (Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura), dan Ir. Dedi Junaedi, M.Sc (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan).

Anggota DPRP, Jhon NR Gobai (paling kiri) usai menyerahkan aspirasi kepada Dr. Ir. Rufiie, M.Sc, (paling kanan) Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL Kementerian LHK. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya ada satu orang yakni Dr. Ir. Rufiie, M.Sc (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL)

Sedangkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili oleh, Dr. Ir.  Aryo Hanggono, DEA (Staff Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut), Ir. Arik Hari Wibowo, M.Si (, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan).

Dari Badan Urusan Logistik (BULOG) terlihat Judith J. Dipodiputro (Direktur Komrsial BULOG) yang juga di damping Satriyo Nugroho (Direktur Teknik dan Pengembangan Pupuk Kaltim). (selesai)

Tinggalkan Balasan