HEADLINEHUKUM & HAM

Ada 384 Kontainer Kayu Dari Papua Yang Ditahan Gakkum di Surabaya dan Makassar, Berikut Akar Masalah dan Solusi Yang Ditawarkan Anggota DPRP Ini

Ada 384 kontainer kayu dari Papua yang ditahan Gakkum di Surabaya dan Makassar, berikut akar masalah dan solusi yang ditawarkan anggota DPRP ini, tampak Jhon NR Gobai tengah menyampaikan aspirasi kepada Dr. Ir. Rufiie, M.Sc, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL, Kementerian LHK. (foto : Amri/ TIFAOnline)Ada 384 kontainer kayu dari Papua yang ditahan Gakkum di Surabaya dan Makassar, berikut akar masalah dan solusi yang ditawarkan anggota DPRP ini, tampak Jhon NR Gobai tengah menyampaikan aspirasi kepada Dr. Ir. Rufiie, M.Sc, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL, Kementerian LHK. (foto : Amri/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Saat ini kurang lebih 384 kontainer kayu yang di tahan Satuan Tugas (Satgas) Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di dua pelabuhan, baik di Surabaya maupun yang di Makassar.

Bila per container berisikan 16 kubik, maka total seluruh kayu tersebut sebanyak 6.144 kubik total seluruhnya, dengan nilai rupiahnya bila per kubik di banderol Rp. 8.000.000, maka total keseluruhan nilai kayu tersebut dalam rupiah kurang lebih Rp. 49.152.000.000.

“kami minta bebaskan kayu – kayu milik rakyat yang di tahan 384 kontainer, per container ada 16 kubik, setiap per container itu beban yang harus di bayar oleh pemilik kayu untuk mengganti kerugian negara itu berapa, suruh mereka bayar dan kayu tersebut di jual, supaya tidak ada keributan lagi, dan kemudian kita tata ulang perijinan di Papua, percepat di keluarkannya NSPK”, kata Jhon NR Gobai, anggota Komisi II DPRP saat audiens dengan Komisi IV DPR – RI di pabrik PT. Mansinam Global Mandiri (MGM) milik pengusaha kayu Daniel Gerden di Jalan Raya Abepantai Nafri, Jayapura, Jumat (15/2/2019) pagi.

Menurutnya karena permasalahan yang terjadi saat ini juga sebenarnya pemicu dan akar masalahnya di sebabkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri yang tidak konsisten dalam mengeluarkan Norma Standar Prosedure dan Kriteria (NSPK) guna menjembatani ketidak sinkronan antara Undang – Undang Kehutanan dengan Perdasus dan Pergub yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam konstruksi UU Otsus.

“kami minta DPR RI balik ke Jakarta, panggil Menteri LHK dalam Rapat Kerja Komisi IV termasuk Gakkum Dirjennya itu, bilang dia jangan tunjukkan egonya, bila rakyat Papua akan gugat Menteri, maka dia yang pertama akan masuk sel, karena dia tidak hargai dan tidak akui adanya UU Otsus di Papua”, kata Jhon NR Gobai yang duduk di kursi parlemen DPRP dari jalur pengangkatan adat.

Lebih lanjut menurutnya,  akar masalah persoalan perkayuan di Papua yang berujung pada ‘marah’nya sejumlah stake holder masyarakat adat adalah ketidak adilan yang di pertontonkan pemerintah selama ini.

“ada ketidak adilan pemerintah, dalam pembagian lahan, Kementerian memberikan konsesi kepada HPH seluas 5,5 juta hektar, untuk kelapa sawit dapat 1,2 juta, untuk HTR dapat 584 ribu, dan rakyat Papua oleh karena Otsus diberikan 78 ribu hektar, itupun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua maupun oleh Kementerian LHK, usaha – usaha mereka masih selalu di sebut illegal, kecuali HPH saja yang tidak illegal”, kata John NR Gobai lagi.

Menurutnya melihat persoalan kehutanan di Papua tidak bisa diliha dari perspektif yuridis saja, karena yang di bahas hanya soal legal dan illegal, tetapi juga harus di lihat dari perspektif sosiologis.

“orang Papua hari ini bukan di jaman batu kayak dulu, dulu kayu hanya untuk masak, bikin rumah dan pagar, saat ini dengan kayu orang Papua bisa berusaha untuk dapatkan nafkah hidup yang lebih baik”, katanya lagi.

Soal regulasi sebenarnya sudah sangat mendukung, dengan Otsus Papua melalui UU Nomor 21 Pemprov telah buat Perdasus Nomor 21 Tahun 2008, juga ada Pergub Nomor 13 tahun 2010, namun sampai hari ini karena menurut pemahaman Kementerian LHK isinya bertentangan dengan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 maka NSPK sampai hari ini belum di tanda tangani oleh Menteri, walaupun katanya sudah di paraf oleh seluruh Dirjen.

Pada tataran di lapangan, stake holder industry perkayuan bukan hanya HPH belaka, ada masyarakat adat yang secara perorangan mengerjakan hutannya karena merasa hutan itu adalah warisan nenek moyang kepada mereka.

“Mereka ini tidak dapatkan akses permodalan yang bagus, makanya mereka bermitra dengan mitra local yang ada di Papua sepeti Pak Daniel Gerden, Pak Toni dan anak Papua lainnya yang mulai muncul, dan juga ada industry HPH yang tidak bisa di akses dalam rangka pemberdayaan ekoomi oleh masyarakat”, kata Jhon Gobai.

Sedangkan pola kemitraan atau kerja sama denga pelaku usaha industry perkayuan dan masyarakat adat dalam hal transaksi kayu, ada yang langsung tunai ada juga system kasbon.

“nanti terjual di Surabaya barulah di bayarkan, hari ini masyarakat adat marah, karena kayunya sudah di tebang, mau di jual disebut illegal, itu masalahnya”, kata Jhon Gobai di sambut tepuk tangan gemuruh masyarakat yang hadir.

Ia juga sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh Dirjen Gakkum maupun Satgas Penyelamatan SDA yang dengan egonya mengatakan kayu itu illegal.

“tidak bisa demikian, pertanyaan kami sederhana, kapankah negara memberikan ruang kelola bagi rakyat untuk dapat urus legalitasnya, padahal kecil hanya 78 ribu hektar saja, kenapa susahnya minta ampun, ini ketidak adilan, saya khawatir, ketidakadlan ini dia mengarah ke politik, setelah itu pemerintah akan sebut masyarakat adat separatis, ini kan gila !, akar masalahnya di siapa ?, ini kan pusat maupun provinsi, masalahnya di kalian, karena kalian jadikan HPH anak emas”, kata Jhon NR Gobai dengan nada tinggi.

Ia mengharapkan ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan ruang kepada masyarakat adat dan mitra local mereka para pelaku industry perkayuan di Papua.

“kalau mereka diberikan ruang, saya yakin dan percaya mereka ini taat akan adatnya, dan mereka akan bayar apa yang jadi hak negara karena mereka hidup dalam firman, apa yang jadi hak Kaisar akan mereka berikan kepada Kaisar apa yang jadi hak Tuhan mereka pasti akan berikan kepada Tuhan, jangan tunjukkan ego kalian, tidak bisa”, tegas Jhon NR. Gobai.

Menurutnya Negara ini ada karena ada rakyat, sehingga jangan di bolak – balik, seakan – akan rakyat ada karena negara.

“tidak benar itu, negara ada karena rakyat”, katanya tegas.

Selain itu ia juga meminta agar DPR RI khususnya Komisi IV agar mendesak Kementerian LHK mengevaluasi keberadaan HPH di Papua selama ini, karena banyak aduan dan kasus HPH tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adat.

“juga harus di dorong membangun kawasan industry kayu di Papua, agar bisa menyerap tenaga kerja yang besar, berikan payung hukum bagi masyarakat ini, mereka pasti tahu adat dan taat hukum, jadi harus ada ruang kelola baik masyarakat adat dan mitra – mitra, karena mitra ini sudah hidupkan masyarakat selama ini”, kata Jhon NR Gobai. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan