EDUKASI PEMILIHHEADLINE

Terkait Hasil KPU Sarmi, Dewan Adat Merasa Dilecehkan, Besok Palang Kantor KPU Sarmi, Minta Tunda Pelantikan

Terkait hasil KPU Sarmi, Dewan Adat merasa dilecehkan, besok palang kantor KPU Sarmi, minta tunda pelantikan, tampak Yakonias Wabrar, anggota MRP perwakilan adat Sarmi dan Mamberamo Raya bersama Theodorus Kossay, Ketua KPU Papua. (Foto : ist/ TIFAOnline)Terkait hasil KPU Sarmi, Dewan Adat merasa dilecehkan, besok palang kantor KPU Sarmi, minta tunda pelantikan, tampak Yakonias Wabrar, anggota MRP perwakilan adat Sarmi dan Mamberamo Raya bersama Theodorus Kossay, Ketua KPU Papua. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Masyarakat adat Kabupaten Sarmi baik Dewan Adat Sarmi (DAS) maupun Lembaga Masyarakat Adat (LMA) merasa di lecehkan dan di abaikan masukan dan tanggapan mereka yang di sampaikan baik kepada Timsel KPU Kabupaten Sarmi, KPU Provinsi Papua maupun KPU RI.

“dari tahap pendaftaran awal kami sudah menyurat dan memberikan rambu – rambu kepada Timsel, agar dalam proses seleksi anggota KPU Sarmi memperhatikan soal domisili, soal afirmasi anak asli Sarmi dan bekerja tanpa tendensi apapun, tetapi hari ini kami dengar nama – nama yang siap di lantik kemarin maupun masih dalam tahap 10 besar lalu, menunjukkan apa yang kami aspirasikan, tanggapan kami, semuanya di abaikan, ini sama saja bentuk pelecehan terhadap institusi masyarakat adat”, kata Yakonias Wabrar saat jumpa pers di salah satu kafe di seputaran Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura, Senin (18/2/2019).

Yakonias Wabrar yang juga anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Daerah Sarmi dan Mamberamo Raya sangat menyayangkan proses seleksi yang berjalan dari awal sampai 5 (lima) besar yang sudah di tetapkan oleh KPU RI.

“saya sebagai anggota MRP yang merupakan perwakilan masyarakat adat Sarmi dan Mamberamo Raya, saya di lantik oleh negara karena atas rekomendasi masyarakat adat, jadi saya bicara mewakili pemilik negeri, ini bukan soal jabatan KPU, tapi ini soal bagaimana kita memahami dan membijaki kearifan local, kalau aspirasi dan rekomendasi dari masyarakat adat saja tidak di hargai, bagaimana kami dari masyarakat adat sebagai pemilik negeri bisa menghargai masyarakat lain yang sama – sama kami bermukim di Sarmi”, tegas Yakonias Wabrar lagi.

Menurutnya ia telah berjumpa dengan Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay dan menyampaikan aspirasi dari Dewan Adat dan LMA Sarmi terkait dengan rencana pemalangan kantor KPU Sarmi oleh masyarakat adat.

Dimana sesuai petunjuk dan arahan Ketua KPU Papua, sebagai perwakilan dan representative masyarakat adat Sarmi dan Mamberamo Raya di MRP, sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap institusi adat, Yakonias mengaku akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat adat kepada dirinya.

“kami barusan tadi pagi sudah jumpa Ketua KPU Papua, ada beberapa point dan langkah yang di sarankan Pak Ketua KPU Papua, yang akan segera kita tindak lanjuti hari ini dan beberapa hari ke depan sebelum sampai di pelantikan”, katanya lagi.

Inti dari hasil audiens dirinya selaku anggota MRP dengan Ketua KPU Papua menurut Yakonias intinya mereka minta pelantikan di tunda, karena selain hasilnya tidak mengakomodir aspirasi masyarakat adat, juga kami ada melakukan upaya hukum di PTUN.

“kami hargai proses yang tengah berjalan di KPU RI, silahkan kalau KPU RI mau tetap lanjut pelantikan yang ada ini, tapi setelah lantik silahkan mereka bekerja dan berkantor di mana saja, di langit kah, laut kah, di Jakarta kah, karena kami sebagai pemilik negeri akan tutup kantor KPU Sarmi sebagaia bentuk protes kami, karena kami merasa di lecehkan dan tidak di hargai aspirasi, tanggapan dan surat keberatan yang sudah kami sampaikan dari awal proses seleksi oleh Timsel”, kata anggota MRP itu lagi.

Ia sangat menyayangkan masih adanya dua nama komisioner incumbent yang di loloskan oleh KPU RI, padahal seluruh masyarakat sudah tahu bahwa saat ini ada proses hukum yang tengah berjalan terhadap KPU Sarmi di periode sebelumnya terkait dengan dugaan korupsi yang mencapai puluhan miliar.

“kami tahu di dalam KPU itu berlaku kepemimpinan kolektif kolegial, tidak mungkin ada anggota KPU yang terindikasi korupsi, dan yang lainnya tidak, karena semua keputusan yang di ambil dalam pleno apapun bentuknya, pasti kolektif kolegial, jadi kita akan dorong untuk segera Kejaksaan Tinggi menetapkan status anggota KPU Sarmi lainnya, supaya ada kepastian hukum, kalau ada indikasi mereka dua terlibat, tidak boleh di tahan – tahan lagi, apalagi di lindungi, harus segera diberikan kepastian hukum, supaya KPU ke depan ini benar – benar di isi oleh orang yang berkompeten, dan tidak tersandera oleh masalah”, kata Yakonias Wabrar.

Selain itu juga masyarakat adat sangat keberatan karena beberapa nama yang di rekomendasikan oleh adat, sama sekali tidak di akomodir oleh KPU RI.

“kita kecewa, beberapa nama anak asli Sarmi yang kami kenal dan tahu punya kapasitas dan integritas, justru terlempar dan tidak masuk dalam 10 besar”, katanya lagi.

Soal adanya nama satu anak asli Sarmi yang lolos dalam 5 (lima) besar, Yakonias mengatakan bahwa mereka mengapresiasi adanya perwakilan anak asli Sarmi dimaksud yang di loloskan KPU RI, tetapi nama dimaksud bukan yang di rekomendasikan oleh Dewan Adat dan LMA Sarmi

“yang punya negeri Sarmi ini siapa sebenarnya, KPU RI kah kami, kami rekomendasikan nama itu karena kami kenal dan tahu sepak terjang serta integritasnya, sedangkan satu anak Sarmi yang ada lolos ini memang tidak kami rekomendasikan, karena kami cukup tahu bekgroundnya, karena yang tahu isi perut negeri ini adalah kami yang punya daerah, bukan mereka yang di Jakarta sana”, tegas Yakonias Wabrar, anggota MRP dari Daerah Pemilihan Sarmi dan Mamberamo Raya. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan