EDUKASI PEMILIHHEADLINE

Lakukan Prosesi Werbiko di Kantor KPU Sarmi, Ini Tiga Petisi Masyarakat Adat Desak KPU RI Turun ke Sarmi

Lakukan prosesi werbiko di kantor KPU Sarmi, ini tiga petisi masyarakat adat desak KPU RI turun ke Sarmi, tampak Ketua LMA Sarmi ketika menyerahkan petisi masyarakat adat terkait proses seleksi KPU Sarmi yang diterima Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba, MM dan Wakil Bupati Sarmi, Yosina Insyaf, SE di saksikan Wakapolres Sarmi, Kompol Rahman. (Foto : ist/ TIFAOnline)Lakukan prosesi werbiko di kantor KPU Sarmi, ini tiga petisi masyarakat adat desak KPU RI turun ke Sarmi, tampak Ketua LMA Sarmi ketika menyerahkan petisi masyarakat adat terkait proses seleksi KPU Sarmi yang diterima Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba, MM dan Wakil Bupati Sarmi, Yosina Insyaf, SE di saksikan Wakapolres Sarmi, Kompol Rahman. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, SARMI— Ancaman masyarakat adat Sarmi untuk melakukan penutupan aktifitas kantor KPU Sarmi di Kabupaten Sarmi, Papua yang disampaikan sebelumnya oleh Yakonias Wabrar, perwakilan masyarakat adat yang juga adalah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) utusan wilayah adat Sarmi dan Mamberamo Raya, Senin (18/2/2019) rupanya bukan gertak sambal.

“hari ini kita sudah lakukan prosesi adat Werbiko, ini bukan pemalangan dengan kayu atau kekerasan, tapi kami melakukan prosesi adat dengan memasang daun – daun adat, biasa prosesi ini kami sebut Werbiko, ini sebagai pertanda bahwa kami masyarakat adat menilai ada masalah di kantor KPU Sarmi, dan nanti siapa yang mau buka daun adat dimaksud, dia wajib menjelaskan dan menjawab serta memenuhi apa yang menjadi permintaan kami sebagai penyelesaian dari masalah yang ada”, kata Yakonias Wabrar kepada TIFAOnline melalui pesan WhatsApp, Selasa (19/2/2019).

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sarmi, Zakarias J. Sakweray secara terpisah kepada TIFAOnline menjelaskan bahwa setelah melakukan prosesi adat Werbiko di kantor KPU Sarmi, rombongan masyarakat adat melanjutkan aksinya dengan menyampaikan Petisi Lima Masyarakat Adat, Sobey, Armati, Rumbuoy, Manirem dan Isirawa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang diterima langsung oleh Drs. E. Fonataba, Bupati Sarmi dan Yosina Insyaf, SE, Wakil Bupati Sarmi di kantor Bupati Sarmi di Petam yang di saksikan langsung oleh Wakapolres Sarmi, Kompol Rahman.

“ini aspirasi adat, jadi kami lakukan prosesi adat Werbiko ini, jadi kami harap KPU RI segera tuntaskan dan jawab aspirasi kami, jadi siapa yang mau buka daun Werbiko di kantor KPU Sarmi, berarti dia harus jawab apa yang jadi masalah dan aspirasi yang kami sampaikan”, kata Zakarias J. Sakweray di damping Yohan Yaas, Ketua Dewan Adat Daerah Sarmi dan juga Yakonias Wabrar melalui saluran telepon kepada TIFAOnline usai penyerahan petisi ke Pemda Sarmi, Selasa (19/2/2019) sore.

Adapun tiga petisi masyarakat adat yang di tanda tangani oleh 3 orang sesepuh dan perwakilan masyarakat adat yakni, Yakonias Wabrar sebagai anggota MRP utusan wilayah adat Sarmi dan Mamberamo Raya, Yohan Yaas, Ketua Dewan Adat Daerah Sarmi, dan Zakarias J. Sakweray, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sarmi tersebut diantaranya adalah :

Menolak hasil penetapan anggota KPU Sarmi karena merupakan tindakan pelecehan terhadap hak – hak dasar orang asli Sarmi dan upaya politisasi yang dilakukan secara terstruktur dan sistemik untuk memarjinalkan anak asli Sarmi.

Pertama, Hal – hal yang mendasari lahirnya sikap masyarakat adat tersebut di dasari pada hasil penetapan KPU RI terkait calon komisioner KPU Sarmi yang terpilih, dimana menurut masyarakat adat : (1) 70 % calon Komisioner tidak berdomisili di Sarmi dan bukan penduduk Sarmi sebagaimana data kependudukan yang ada, (2) 80% komisioner KPU yang terpilih bukan sebagai orang asli Sarmi, (3) tidak ada keterwakilan perempuan Sarmi

Menurut mereka, kredibilitas dan integritas Tim Seleksi II calon anggota KPU Sarmi sangat di ragukan karena ada indikasi mengakomodir kepentingan orang maupun golongan tertentu yang adalah bagian dari strategi orang maupun golongan tertentu.

“hasil yang ada ini juga dan sebagai bagian dari upaya pembunuhan karakter bagi SDM orang asli Sarmi dengan memberikan peluang kepada mereka yang bukan tinggal di Sarmi untuk menduduki jabatan strategis di Kabupaten Sarmi, dan sama saja upaya mempertahankan budaya koruptif di lembaga KPU Sarmi karena masih merekomendasikan orang yang adalah bagian dari kasus mega korupsi KPU Sarmi sebesar Rp 38 miliar dana hibah Pemilukada Sarmi tahun 2017 yang sedang dalam penyelidikan Kejaji Papua”, kata Zakarias J. Sakweray, Ketua LMA Kabupaten Sarmi, Selasa (19/2/2019).

Menurutnya juga, selama ini sejak awal mulai seleksi Tim Seleksi II tidak memperhatikan dan seakan mengabaikan bahkan melecehkan masukan / tanggapan masyarakat adat dalam bentuk Rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan lembaga kultur adat Sarmi.

Kedua, Dalam rangka afirmasi terhadap hak – hak asli orang Sarmi maka masyarakat adat meminta Bupati dan Wakil Bupati Sarmi yang maju dan menang pada Pilkada Sarmi kemarin di usung lewat jalur perseorangan, yang mana di dalamnya adalah dari dukungan politik masyarakat khususnya masyarakat adat Sarmi, bukan dari partai politik, sehingga masyarakat adat meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Sarmi harus bertanggung jawab untuk segera membatalkan atau membuat kebijakan dengan memperhatikan fakta – fakta yang telah di sampaikan guna mengembalikan hak – hak dasar orang asli Sarmi di atas tanah leluhurnya

Ketiga, Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih di Kabupaten Sarmi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menjaga marwah dari proses pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus menghilangkan kesan “KPU Sarmi Sebagai Lembaga Koruptif”, maka kami minta KPK untuk melakukan supervisi terhadap KPU RI, KPU Provinsi dan Timsel II karena masih tetap memrpetahankan budaya koruptif di lembaga KPU Kabupaten Sarmim dan KPK diharapkan lakukan audit pengelolaan dana hibah Pilkada dan Pemilu di Kabupaten sarmi.

“hari ini bersama Bupati, Wabup, Ketua Dewan Adat dan LMA Sarmi bersama – sama kita lakukan kegiatan Werbiko untuk sampaikan kepada pemerintah bahwa KPU Sarmi sedang bermasalah, untuk itu kami minta kepada pemerintah untuk lihat persoalan ini dan tanggapi segera”, kata Yakonias Wabrar, anggota MRP dari utusan wilayah adat Sarmi dan Mamberamo Raya.

Menurutnya inti dari prosesi adat Werbiko, dan juga penyampaian Petisi masyarakat adat sarmi kepada Pemerintah Daerah (Pemda Sarmi) adalah, masyarakat adat adat berharap anak – anak asli Sarmi harus diberdayakan untuk isi posisi di KPU Sarmi.

Masyarakat adat Sarmi yang melakukan prosesi adat Werbiko, berupa pemasangan daun – daun adat di pintu masuk kantor KPU Sarmi, yang mana siapa yang membuka daun – daun adat di maksud, harus menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat adat. (Foto : ist/ TIFAOnline)

“jadi masyarakat yang datang dengan tarian adat hari ini inginkan agar anak – anak mereka yang isi KPU Sarmi, sebagai anggota MRP saya sampaikan apresiasi sebesar – besarnya kepada Bupati Sarmi yang sudah mendukung pernuh proses yang sudah berjalan hari ini, ini pertanda positif, karena Bupati berpihak kepada masyarakat.

Yakonias Wabrar berharap proses ini berjalan sesuai harapan, sehingga tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan atau hal yang diskreditkan orang Sarmi, dan ia berharap Pemda Sarmi secepatnya tangani hal ini.

“kalau Bupati di daerah sudah berpihak pada masyarakat, mestinya penyelenggara dari Provinsi dan  KPU Pusat harus ikuti irama yang sama”, tegas Yakonias Wabrar lagi.

Zakarias J. Sakweray, Ketua LMA Kabupaten Sarmi juga kembali menegaskan sikapnya demi lancarnya pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

“kami minta kepada KPU Provinsi Papua dan KPU RI termasuk juga Bawaslu Pusat melihat masalah yang terjadi di KPU sarmi supaya segera di selesaikan, di tinjau supaya anak – anak Sarmi yang daftar dan digugurkan, bisa di akomodir”, kata Ketua LMA Sarmi.

Ia juga sangat menyayangkan masih di loloskannya dua orang anggota Komisioner KPU Sarmi di periode sebelumnya, padahal saat ini KPU Sarmi tengah di lilit masalah mega korupsi KPU dana hibah Pemilukada Sarmi beberapa waktu lalu.

“kenapa anak – anak Sarmi tidak di loloskan menjadi KPU Sarmi, justru masyarakat adat lihat ada anggota KPU Sarmi yang lama kenapa di loloskan lagi, ini ada apa, mereka ini kan ada indikasi korupsi yang terjadi di KPU Sarmi dengan jumlah miliaran, dan tidak menutup kemungkinan mereka juga terlibat di dalamnya, mestinya kalau ingin KPU Sarmi ke depan kerja integirtas, hal – hal begini harus di kurangi saja biar tidak bikin masalah baru lagi, karena yang kemarin belum beres”, kata Sakweray berharap agar petisi yang di serahkan ke Pemda Sarmi bisa segea di tindak lanjuti ke KPU RI dengan menghadirkan KPU RI ke Sarmi.

Terkait aksi penolakan masyarakat adat akan kelolosan keduanya sebagai Komisioner KPU Sarmi Periode 2018 – 2022, dua anggota incumbent KPU Sarmi, Viktor Ruwayari dan Marhun Lapoandu yang coba di konfirmasi TIFAOnline hari ini, Rabu (20/2/2019) belum memberikan tanggapan.

Pesan konfirmasi TIFAOnline yang di kirimkan via WhatsApp kepada Marhun Lapoandu hingga berita ini di tayangkan hanya di baca, tanpa di balas, sedangkan pesan konfirmasi senada yang di kirimkan TIFAOnline ke Viktor Ruwayari hingga berita ini di muat belum di baca. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan