HEADLINEOPINI

10 Proses Lelang Paket di Balai Wilayah Sungai Papua Berpotensi Masalah Hukum ?

Sesuai SE Menteri PUPR Nomor : 10/SE/M/2018 yang telah diubah dengan SE Menteri PUPR Nomor : 14 /Se/M/2018, nilai proyek Rp 10 miliar ke bawah di peruntukkan bagi perusahaan dengan kualifikasi perusahaan kecil, sedangkan Rp 10 miliar ke atas bagi perusahaan non kecil (menengah / besar). Dalam pengumuman lelang di portal LPSE Kementerian PUPR juga jelas – jelas tertuang kualifikasi pengusaha kecil, tapi mengapa beberapa proyek di Balai Wilayah Sungai Papua justru di menangkan perusahaan berkualifikasi non kecil (menangah / besar) ?

10 proses lelang paket di Balai Wilayah Sungai Papua berpotensi masalah hukum ?, tampak penulis, Iriansyah, SH, MH, CPL, CPCLE. (Foto : ist/ TIFAOnline)10 proses lelang paket di Balai Wilayah Sungai Papua berpotensi masalah hukum ?, tampak penulis, Iriansyah, SH, MH, CPL, CPCLE. (Foto : ist/ TIFAOnline)

Oleh : Iriansyah SH, MH, CPL, CPCLE *

Beberapa waktu lalu saya mengamati jagad sosial media di ramaikan dengan diskusi dan juga keluhan beberapa kontraktor asli Papua yang berkualifikasi sebagai “pengusaha kecil” terkait dengan sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di Balai Wilayah Sungai Papua yang menurut mereka mengabaikan kualifikasi ‘pengusaha kecil’ dalam persyaratan lelang beberapa paket dengan memenangkan pengusaha berkualifikasi menengah / besar.

Sehingga beberapa pengusaha kecil yang selama ini juga mengais rejeki di Balai Wilayah Sungai dan Papua merasa di ‘anak tirikan’, dan di tutup peluangnya, karena paket – paket yang nominalnya di bawah Rp. 10 Miliar, sesuai aturan di peruntukkan bagi para pengusaha kecil berbadan hukum Comanditer Venoschaap (CV) , ternyata di sabotase atau di menangkan oleh pengusaha menengah dan besar dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Menurut saya sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Provinsi Papua yang juga sehari – hari berkecimpung di bidang hukum kontrak pengadaan barang dan jasa, ini bukan hanya persoalan tidak adanya keberpihakan, atau soal di anak tirikan, tetapi kondisi di maksud juga berpotensi melanggar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Proses lelang paket-paket yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Papua di sinyalir  menyimpang dari Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 10 /SE/M/2018  tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Lelang Dini di Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran 2019, yang telah diubah dengan Surat Edaran No. 14 /Se/M/2018, Tentang
Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019

Pemberlakuan standar dokumen pemilihan lelang dini jasa konstruksi tahun 2019 sesuai Surat Edaran Menteri PUPR No. 14 /SE/M/2018 yang diperuntukkan kepada usaha / perusahaan kecil sesuai segmen pemaketan adalah nilai paket 10 milyar kebawah, dan untuk nilai paket 10 Milyar keatas diperuntukkan bagi perusahaan non kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Menteri tersebut.

Adapun maksud dikeluarkannya Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 14/2018 tersebut, sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya untuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam penyelenggaraan pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pengadaan pekerjaan konstruksi untuk Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan tersebut dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi melalui penyelenggaraan lelang dini kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran 2019, sehingga Kementrian PUPR menetapkan pemberlakuan standar dokumen pemilihan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan lelang.

Namun kenyataannnya, paket-paket yang nilainya 10 Milyar kebawah tersebut banyak yang dimenangkan oleh perusahaan non kecil, padahal dalam pengumuman lelang di portal LPSE Kementrian PUPR jelas-jelas tertuang kualifikasi pengusaha kecil,

Dari pantauan saya di portal LPSE Kementerian PUPR ada sekitar 10 paket pekerjaan yang sudah selesai proses lelang di Balai Wilayah Sungai di Tahun Anggaran 2019, yang dalam pengumuman lelangnya di sebutkan kualifikasi pengusaha kecil, tetapi ternyata di menangkan oleh perusahaan non kecil (menengah dan besar-Red).

Kejadian tersebut sangat berpotensi menjadi permasalahan hukum jika di persoalkan oleh pengusaha kecil yang lahan nya diambil oleh pengusaha non kecil.

Kejadian ini kuat dugaan saya bahwa Pokja mengadakan perubahan dalam Dokumen Pemilihan (DOKMIL) pada fase proses Anwijzing tanpa melihat standar kualifikasi Perusahaan Kecil yang tertera dalam pengumuman lelang pada portal LPSE Kementrian PUPR.

Saya menduga ada inkonsistensi Pokja – Pokja Kementrian PUPR di Balai Wilayah Sungai Papua terhadap regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementrian PUPR, sebab dalam penayangan pengumuman lelang paket di LPSE Kementrian PUPR jelas-jelas sudah di sebutkan kualifikasi perusahaan kecil, tapi mengapa perusahan non kecil yang dimenangkan oleh Pokja.

Ini yang menjadi tanda tanya besar, dan membuat beberapa pengusaha asli Papua berkualifikasi perusahaan kecil beberapa waktu lalu ramai membahasnya di sosial media.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru, kita berharap ada perbaikan – perbaikan dalam proses tender, dan Kementerian PUPR adalah instansi yang berkompeten menerbitkan regulasi dibidang jasa konstruksi dan jasa konsultansi dimana proses lelang diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), peningkatan peran UMKM.

Di era digital ini, era transparansi menuntut keterbukaan informasi sehingga keterlibatan  partisipasi masayarat dalam mengawasi tender-tender proyek di instansi pemerintah juga harus diperhatikan. *(Penulis adalah Ketua Assosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Provinsi Papua, Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang / Jasa)

1 Komentar

  • Kami kontraktor Papua selalu diragukan dan tdk diberi kesempatan tuk mengerjakan pekerjaan2 yg ada diBalai besar/kecil dgn berbagai alasan yg tdk masuk akal jd alangka baiknya yg namanya Balai ditutup sj biar lewat PEMDA PAPUA melalui Instansi Teknik Terkait.

Tinggalkan Balasan