HEADLINEHUKUM & HAM

Pemerintah Terkesan Lakukan Pembiaran Konflik dan Bencana Kemanusiaan di Nduga

TIFAOnline, JAYAPURA— Tiga bulan lalu, Rabu (19/12/2018), Gubernur, Ketua DPRP, Ketua MRP menyerukan perayaan Natal, 25 Desember 2018 cukup dengan merenungi peristiwa yang terjadi di Nduga, sehinga tiga petinggi Provinsi Papua tersebut menyatakan tidak menggelar ‘open house” dan seluruh pejabat Papua juga di serukan melakukan hal yang sama sebagai bentuk keprihatinan atas kasus Nduga.

Dimana ketika itu upaya evakuasi 17 orang korban pembantaian PT. Istaka Karya dan juga sekaligus upaya penegakan hukum memburu para pelaku oleh TNI/Polri membuat ketakutan warga dari beberapa kampung sekitar yang terpaksa lari ke hutan.

Ketika itu dari beberapa tokoh agama juga menginisiasi pembentukan Tim Investigasi Independen yang beranggota unsur Pemprov, DPRP, MRP, dan sejumlah tokoh lainnya, bahkan Ketua DPRP sendiri di dalam Gedung DPRP menegaskan, lembaga wakil rakyat itu akan membentuk Pansus Nduga.

Hingga hari ini, Jumat (15/3/2019) upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat TNI/Polri di Kabupaten Nduga khususnya di Distrik Mbua, Yall, Yigi, Dal untuk memburu para pelaku yang di duga adalah kelompok TPN-OPM pimpinan Egianus Kogoya atau yang sering di sebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh aparat masih terus berlangsung.

Hilangnya rasa aman, yang berujung pada arus pengungsian warga masyarakat untuk keluar dari Kabupaten Nduga juga masih terus berlangsung hingga kini, ada yang ke Asmat, Merauke, Wamena, Timika bahkan LannyJaya, bahkan di Wamena jumlah pengungsian diperkirakan sudah mencapai 2.000 jiwa lebih.

Tapi hingga kini, sama sekali tidak nampak langkah – langkah atau upaya serius yang di lakukan oleh pemerintah dan negara bagi warga yang sudah kehilangan hak dasarnya, rasa aman, hak untuk hidup, hak beribadah, hak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, baik pemerintah Kabupaten, Provinsi bahkan Presiden.

“ini yang kita sesalkan, Gubernur, DPRP, MRP pertengahan Desember 2018 lalu sudah membuat pernyataan terbuka di kantor DPRP dan juga di Gedung Negara, mereka akan bikin Tim Pansus di DPRP, juga akan di bentuk Tim Investigasi Independen akan datng ke Mbua, tapi sampai hari ini belum ada Pansus atau Tim Independen yang terbentuk apalagi bekerja seperti yang di nantikan masyarakat, khususnya para korban”, kata Matius Murib, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua saat jumpa pers di kantornya di Padang Bulan, Kamis (14/3/2019).

Menurutnya ada kesan pembiaran dari negara dan pemerintah atas konflik dan bencana kemanusiaan yang tengah terjadi di Nduga saat ini.

“ada kesan pembiaran, negara harus tanggung jawab, negara tidak bisa membiarkan rakyatnya susah, rakyatnya tidak aman, rakyatnya mati, pembiaran itu sebuah kejahatan, kalau Gubernur dan DPRP punya kewenangan, anggaran dan tidak gunakan semua itu untuk memproteksi rakyatnya, berarti mereka bagian dari konspirasi atas konflik yang tengah terjadi saat ini di Nduga”, tegas Matius Murib.

Menurutnya rakyat menanti perhatian dan kepedulian dari pemerintah, baik Bupati, Gubernur, Presiden, demikian juga DPRP, MRP sepeti yang pernah di janjikan 3 bulan lalu saat awal kejadian terjadi.

“pemerintah harus hadir, Gubernur, DPRP harus hadir dan datang ke Mbua, klarifikasi paling tidak, karena ada dua pihak dengan versi masing – masing, publik mau percaya yang mana, jadi butuh pemerintah yang lebih netral sebagai mediasi, sehingga publik dapatkan informasi akan kondisi obyektif di Mbua itu seperti apa, dan apa yang terjadi”, katanya lagi.

Menurutnya kalau Gubernur tidak bisa hadir secara langsung paling tidak Tim Investigasi Independen atau Pansus DPRP yang pernah di janjikan itu bisa bekerja, sehingga rakyat mengetahui bahwa pemerintah dan negara itu ada.

“sampai hari ini semua tidak ada, kita tunggu apa lagi, mereka harus tiba di Mbua bangun negosiasi dan komunikasi, mereka bukan mahkuk halus, mereka masih WNI, bisa diajak komunikasi, apalagi Bupati atau Gubernur yang turun, karena mereka adalah pemimpin politik pihak yang berkonflik saat ini, jadi tidak ada alasan, harus bisa, supaya tidak jatuh korban terus dari kedua belah pihak baik kelompok TPN-OPM maupun TNI/Polri”, kata Matius Murib.

Bagi PAK – HAM Papua, sebagai salah satu pegiat HAM di Papua yang aktif memantau perkembangan di Nduga sejak Desember akhir tahun 2018 lalu, adalah dampak dari konflik yang terjadi saat ini.

“yang jadi keprihatinan kami adalah para korban terdampak konflik ini, mereka itu yang harus kita pikirkan, korban warga sipil yang tidak bersenjata, baik orang asli maupun warga pendatang lainnya yang selama ini bermukim di Nduga”, kata Matius Murib yang mengaku sempat berkunjung ke Nduga pada 24 Desember 2018 dan terus memantau perkembangan di Nduga selama ini.

Menurutnya yang terjadi saat ini di Kabupaten Nduga adalah hilangnya hak dasar manusia, yakni hak mendapatkan perlindungan dan rasa aman.

“rasa aman itu sudah hilang, makanya ada pengungsian, walaupun ada yang masih bertahan secara fisik di Nduga tapi mereka semua sudah rasa tidak aman dan nyaman, ada nyawa yang hilang (hak hidup) baik dari korban warga sipil maupun aparat TNI/Polri, ini semua jadi keprihatinan kita”, katanya lagi.

Menurutnya saat ini ada ribuan hak dasar warga Nduga yang di langgar dengan jatuhnya korban,

Kami sangat prihatin dengan adanya korban yang terus berjatuhan di Nduga baik dari warga sipil maupun aparat, karena sebagai manusia mereka memiliki hak hidup, hak merasa aman dan nyaman, hak bekerja, hak ibadah, hak pelayanan pendidikan dan kesehatan.

“semua hak – hak tersebut dibatasi oleh situasi dan kondisi yang ada saat ini disana, dan itu semua menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah”. Kata Matius Murib.

Ia sangat menyayangkan apabila kesannya negara dan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat TNI/Polri untuk memberikan rasa aman tersebut melalui upaya penegakan hukum yang berlangsung saat ini.

“negara dan pemerintah harus hadir di tengah konflik dan masyarakat, tidak hanya buat statement dari kantor masing – masing, mulai dari pemerintahan yang terkecil, Kepala Kampung, Distrik, Bupati, Gubernur hingga Presiden, mereka bertanggung jawab, karena ini rakyat mereka, tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pemenuhan rasa aman itu kepada aparat TNI/Polri.

Upaya pembiaran pemerintah sangat terasa sekali, mengingat hingga kini baik Bupati, Gubernur maupun DPRP tidak pernah ada yang sampai ke Mbua untuk bersama – sama dengan rakyatnya.

“rentetan peristiwa sudah terjadi dari akhir tahun lalu, tapi pemerintah dan negara tidak hadir, lebih sedih lagi, waktu kejadian Desember yang menewaskan17 orang karyawan PT. Istaka Karya, Bupati tidak di tempat, dia baru datang dua minggu kemudian, datangpun hanya di Kneyam,  ibukota kabupaten, padahal warga yang di Distrik Mbua, Yall, Dal dan sekitarnya merasa tidak aman hingga hari ini”, kata Direktur PAK – HAM Papua.

Menurutnya saat ini Pemerintah Kabupaten Nduga tidak bisa berbuat banyak karena banyak keterbatasan sehingga membutuhkan penguatan baik dari Provinsi maupun pemerintah pusat.

Fakta lainnya ada upaya pembiaran dari negara dan pemerintah adalah terkait dengan arus pengungsian yang terus terjadi saat ini.

“fakta di lapangan ada yang mengungsi ke Merauke, Asmat, Timika, Wamena, dan Lanny Jaya, mereka ini kan cari jalan sendiri – sendiri, itu bukan jalan biasa, mereka kabur karena ada masalah, mereka merasa tidak aman, semestinya pemerintah harus secara resmi wadahi, fasilitasi, sehingga mereka tidak ada yang meninggal di tengah jalan, bahkan tidak sampai ke tujuan”, kata Matius Murib.

Menurutnya sudah cukup alasan bagi pemerintah untuk memfasilitasi warganya mengungsi mencari tempat yang aman demi kelangusngan hidup mereka.

“pengungsian yang terjadi saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena adanya konflik di kampung mereka, alasan untuk pemerintah fasilitasi pengungsi itu ada, karena kondisi objektif di Nduga tidak aman, mungkin sediakan mereka transportasi yang lebih aman untuk sampai ke tempat pengungsian, menyediakan mereka tenda – tenda darurat pengungsian, mengurus kebutuhan mereka selama mengungsi, sama seperti bencana banjir, kebakaran, ini bencana kemanusiaan, kok pemerintah tinggal diam”, katanya. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan