HEADLINEPILEG

Kapolda : Kalau Bawa Senjata Tembak ! Bukan Perintah Tembak Ditempat !

Kapolda : kalau bawa senjata tembak ! bukan perintah tembak ditempat !, tampak Kapolda Papua, Irjen (Pol) Drs. Martuani Sormin dan Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjen (TNI) Yosua Pandit Sembiring. (Foto : dok. Humas Polda Papua)Kapolda : kalau bawa senjata tembak ! bukan perintah tembak ditempat !, tampak Kapolda Papua, Irjen (Pol) Drs. Martuani Sormin dan Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjen (TNI) Yosua Pandit Sembiring. (Foto : dok. Humas Polda Papua)

TIFAOnline, JAYAPURA— Kapolda Papua menegaskan bahwa dalma upaya penegakan hukum selama ini di Papua tidak pernah ada istilah perintah tembak di tempat, tetapi menurutnya apabila ada orang sipil yang membawa senjata di tempat umum dan berpotensi mengancam diri anggota maupun masyarakat umumnya barulah ditembak.

“tidak ada pilihan bagi anggota kami, kalau dia bersenjata, tembak !, tidak ada pilihan, dan itu bukan perintah tembak di tempat, karena anggota kami TNI/Polri menembak untuk menghentikan ancaman seketika, eminen threat to stop to eminen, itu konvensi PBB mengatakan itu”, kata Irjen (Pol) Martuani Sormin, Kapolda Papua usai kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata Matoa 2019 Polda Papua dalam rangka pengamanan Pemilu pada 17 April mendatang di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (22/3/2019) pagi.

Menurut Kapolda, dalam menembak anggota TNI/Polri selalu melihat level ancaman, kalau hanya di ancam dengan kata – kata tidak mungkin anggota melakukan penembakan, dan menurutnya semua anggota sudah memahami hal itu.

Dalam kegiatan apel yang di ikuti oleh ribuan anggota TNI/Polri tersebut, Kapolda Papua menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, agar seluruh prajurit TNI-Polri yang terlibat mempedomani seluruh prosedur tetap yang berlaku sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum.

Selain itu Irjen (Pol) Martuani Sormin juga menghimbau kepada anggota agar mewujudkan sinergitas antara TNI-Polri dengan penyelenggara Pemilu dan juga seluruh komponen masyarakat agar setiap permasalahan yang muncul dilapangan dapat dihadapi, dikoordinasikan serta dipecahkan bersama.

“potensi konflik bukan pada masa kampanye atau pada saat hari coblos, tetapi ada pada saat hari perhitungan suara”, kata Martuani Sormin.

Menurutnya Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan lndeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah.

Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan hambatan tersebut.

“tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019. Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa”, kata Kapolda Papua. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan