HEADLINEPOLITIK LOKAL

Ini 7 Raperdasus Yang Ditetapkan DPRD Papua Barat

Ini 7 Raperdasus yang ditetapkan DPRD Papua Barat, tampak Ketua Pieters Kondjol saat sambutan. (Foto : ian/TIFAOnline)Ini 7 Raperdasus yang ditetapkan DPRD Papua Barat, tampak Ketua Pieters Kondjol saat sambutan. (Foto : ian/TIFAOnline)

TIFAOnline, MANOKWARI— Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat (DPRD PB) yang di gelar di gedung DPRD PB Manokwari, Rabu (20/3/2019) malam yang di hadiri oleh 30 anggota DPRD PB dan disaksikan sejumlah tokoh agama, perwakilan masyarakat dan OKP, Ketua DPRD PB,

Rapat paripurna ini digelar di Ruang Paripurna Gedung DPR papua Barat, Jl. Siliwangi, Manokwari, Rabu (20/03/2019) malam, di hadiri sekitar 30 anggota DPRD PB, juga perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakikan kelompok organisasi kepemudaan dan perempuan Papua Barat, Pieter Konjol menetapkan 7 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus).

Adapun ketujuh Raperdasus tersebut diantaranya :

  1. Raperdasus tentang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (Migas) di Papua Barat.
  2. Pengangkatan anggota DPR Papua Barat dalan kerangka Otsus.
  3. Pembagian dan pengelolaan dana otsus Provinsi Papua Barat.
  4. Pedoman penyelenggaraan pengusaha asli Papua di Papua Barat.
  5. Masyarakat adat di wilayah Papua Barat.
  6. Pembangunan berkelanjutan (konservasi) di Provinsi Papua Barat.
  7. Penyediaan rumah bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat.

Ketua DPRD PB, Pieters Kondjol dalam sambutannya mengatakan bahwa penetapan 7 Raperdasus dimaksud adalah bukti penghargaan dan pengakuan negara terhadap keberadaan Otsus di Papua Barat.

“ini adalah simbol penghargaan negara sebagaimana diatur UU melalui Otonomi Khusus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat demi menyelaraskan pembangunan daerah”, kata Pieters Kondjol, Rabu (20/3/2019).

Menurutnya apa yang di tetapkan tersebut juga bukti hasil kerja sama dan sinkronisasi antara Pemerintah, DPRD PB dan MRP, guna mengatur dan menetapkan Perdasus yang mampu mengakomodir strategi pembangunan yang menghargai eksistensi hak ulayat, hak adat dan hukum adat asli Papua.

“Kami minta Perdasus ini dapat dimanfaatkan dengan baik menunjang kinerja visi dan misi Pemerintah Papua Barat guna mensejahterakan masyarakat adat di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat”, kata Pieters Kondjol, Ketua DPRD PB.

Sebelum penetapan 7 Raperdasus tersebut di dahului dengan pembacaan pendapat akhir masing – masing fraksi, yang dibacakan oleh Goram Gaman mewakili fraksi – fraksi gabungan DPRD Papua Barat, yakni Fraksi Utuh yang terdiri dari Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, PDIP, Hanura, Gerindra, dan PAN, dan Fraksi Gabungan yang terdiri dari PKS, PPP, PKB, dan Fraksi Otsus.

Sekda Papua Barat, Natanial Mandacan dalam sambutannya mewakili Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat mengapresiasi atas penetapan 7 Raperdasus dimaksud sehingga ke depan bisa menjadi dasar pengamilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam melindungi masyarakat adat. (adrian kauripan/ walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan