HEADLINEHUKUM & HAM

Bila Ada Bupati Boikot Pemilu Berarti Dia Sudah Makar Pada Negara

Bila ada Bupati boikot Pemilu berarti dia sudah makar pada negara, tampak Kapendam XVII/ Cenderawasih, Kolonel (Inf) Muhamad Aidi saat memberikan keterangan pers di Gunung Merah Sentani. (Foto : Amri/ TIFAOnline)Bila ada Bupati boikot Pemilu berarti dia sudah makar pada negara, tampak Kapendam XVII/ Cenderawasih, Kolonel (Inf) Muhamad Aidi saat memberikan keterangan pers di Gunung Merah Sentani. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Kepala Penerangan Kodam  (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel (Inf) Muhamad Aidi mengingatkan kepada para Kepala Daerah di Papua, terkait informasi yang diterimanya, bahwasanya Bupati Nduga yang beberapa waktu lalu bersama dengan DPRD dan seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Nduga telah mendeklarasikan akan memboikot Pemilu bila anggota TNI tidak di tarik keluar dari Kabupaten Nduga.

Bahkan kepada sejumlah media di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Bupati Kabupaten Nduga, Yairus Gwijangge menegaskan bahwa dirinya akan menghadap Presiden RI Joko Widodo secara langsung menyatakan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Nduga yang meminta agar proyek jalanTrans Papua yang melintasi daerahnya di hentikan dan pasukan TNI di tarik.

“Kepala Daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat atau negara di daerah dan penanggung jawab kesuksesan pelaksanaan program nasional, apabila ada upaya menolak, berarti dia membangkang pada negara, saya dapat informasi bahwa ada upaya Bupati Nduga mau boikot Pemilu, tapi saya belum dapat laporan resmi”, kata Kolonel (Inf) Muhammad Aidi kepada awak media di Posko Induk Penanggulangan Bencana Sentani Gunung Merah, Rabu (27/3/2019).

Menurutnya keberadaan aparat baik TNI maupun Polri di beberapa kampung di Kabupaten Nduga bertujuan menegakkan hukum terhadap pelaku kriminal, dan bukan untuk menakut – nakuti rakyat, justru dengan adanya anggota TNI/Polri di kampung – kampung untuk memberikan rasa aman dalam pelaksanaan Pemilu.

“Ingat, suksesnya Pemilu di daerah adalah tanggung jawab sepenuhnya di Bupati, kalau dia boikot, berarti dia membangkang pada negara, berarti Pemda itu lakukan tindakan makar pada negara, sama dengan separatis pada negara”, kata Aidi lagi.

Demikian juga keterlibatan TNI-AD dalam proyek pembangunan jalan Trans Papua untuk memastikan berjalannya program nasional membuka keterisolasian Papua, sehingga sangat di sayangkan bila Pemerintah Daerah tidak setuju dengan program pemerintah tersebut.

“Bupati tolong di pelajari tupoksinya, buka lagi UU Pemda, tugas Bupati melaksanakan dan menyukseskan segala program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah”, kata Kapendam XVII/ Cenderawasih. (walhamri wahid)

1 Komentar

Tinggalkan Balasan