EDUKASI PEMILIHHEADLINE

Bawaslu : Potensi Money Politik, Jual Beli Form C1 dan Mobilisasi Massa Ada di Pemilu Kabupaten Jayapura

Bawaslu : potensi money politik, jual beli form C1 dan mobilisasi massa ada di Pemilu Kabupaten Jayapura, tampak Pembina, dan Koordinator serta anggota Sentra Gakkumdu saat Kopi Darat di salah satu hotel di Sentani. (Foto : Amri/ TIFAOnline)Bawaslu : potensi money politik, jual beli form C1 dan mobilisasi massa ada di Pemilu Kabupaten Jayapura, tampak Pembina, dan Koordinator serta anggota Sentra Gakkumdu saat Kopi Darat di salah satu hotel di Sentani. (Foto : Amri/ TIFAOnline)

TIFAOnline, SENTANI— Sisa 16 hari lagi helatan politik nasional pemilihan serentak presiden, DPR RI, DPD RI, DPRP dan DRPD Kabupaten, namun upaya untuk meminimalisir tindak pidana Pemilu terus dilakukan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Jayapura.

Dan salah satu upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana Pemilu berupa money politik, mobiliasi massa hingga jual beli form C1 (Undangan), maka Bawaslu terus berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“kita belum lama ini gelar sosialisasi tindak pidana Pemilu, dengan harapan public paham bahwa ada sanksi tindak pidana bagi pihak – pihak yang melakukan money politik, mobilisasi massa, maupun jual beli form C1, dengan harapan masyarakat juga bisa ikut mengawasi, dan bila ada caleg atau partai politik yang berencana melakukan bisa urungkan niatnya, karena pasti akan kita tindak tegas lewat Sentra Gakkumdu”, kata Nasaruddin Sili Luli, Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Jayapura yang juga anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura kepada awak media di salah satu hotel di Sentani, Sabtu (30/3/2019) kemarin.

Menurutnya potensi tindak pidana Pemilu ada dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Jayapura pada 17 April mendatang untuk itu selain gencar melakukan sosialisasi, saat ini Bawaslu Kabupaten Jayapura juga sudah menuntaskan pelantikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

“sudah kita lantik semua PTPS, jadi per TPS nanti ada 1 orang pengawas, dan mereka juga sudah diberikan pembekalan, karena kewenangan PTPS ini juga nantinya sangat menentukan, sehingga pengawasan dan potensi adanya kecurangan sejak di TPS sudah bisa kita cegah”, kata Nasaruddin lagi.

Menurutnya dengan pengawasan berlapis mulai dari tingkat TPS, Kampung, Distrik dan di Kabupaten kebiasaan – kebiasaan curang dalam demokrasi bisa di minimalisir, dan demokrasi di Kabupaten Jayapura tahun ini berjalan dalam suasana yang gembira, bahagia dan menyejukkan sebagai sebuah pesta rakyat.

“harapan kita nanti wakil rakyat yang terpilih benar – benar representasi dari pilihan murni rakyat, bukan hasil dari kecurangan atau manispulasi”, katanya lagi.

Terkait kewenangan Pengawas TPS, menurut Nasaruddin Sili Luli, sangat sentral karena apa yang jadi keputusan PTPS bisa jadi referensi bagi KPPS.

“misalnya surat suara sah atau tidak, PTPS punya kewenangan untuk merekomendasikan, untuk menentukan apakah pemilih yang hendak coblos terdaftar atau tidak sesuai DPT, termasuk juga rekomendasi PTPS untuk melakukan pemungutan suara ulang juga bisa jadi rekomendasi bagi KPPS”, katanya lagi.

Untuk itu sejak pelantikan kemarin, Bawaslu Kabupaten Jayapura sudah menginstruksikan semua Pengawas TPS agar berkoordinasi dengan KPPS sehingga nantinya bisa saling berkoordinasi dan kerja sama, karena KPPS juga memahami tupoksi dari Pengawas TPS.

Terkait kegiatan silaturahmi dan rapat koordinasi internal kemarin, Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Jayapura menegaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai ajang refleksi di sisa waktu yang ada untuk beberapa persoalan yang kompleks dan potensi masalah yang kemungkinan muncul nantinya.

“ajang informal saja, ini kita kumpul sambil bersantai tapi bahas hal serius, jadi kita kemas dalam Kopi Darat saja, karena setiap hari juga kami biasa ketemu di kantor”, kata Nasaruddin Sili Luli.

Sentra Gakkumdu Kabupaten Jayapura terdiri dari gabungan personel Bawaslu, Polres Jayapura dan Kejaksaan Negeri Jayapura.

Dimana Zacharias S.Y Rumbewas, SH (Ketua Bawaslu), AKBP Victor Dean Mackbon, SH, SIK, MH, M.Si (Kapolres Jayapura) dan M. Teguh Basuki, SH, MH (Kajari) sebagai Penasehat.

Sedangkan bertindak sebagai Pembina adalah Seprianti E. Pandi, M.Pd.K (Bawaslu), Kompol HP. Syarif Hidayat, SH (Wakapolres), Willyem W. Tuahasiholan, SIK, MH (Kasie Pidum).

Dan Nasaruddin Sili Luli, SH sebagai Ketua Koordinator), sedankan dari kepolisian dan kejaksaan Aiptu Oscar F. Rahadian, SIK, MH dan Irmayanti Taher sebagai Koordinator. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan