HEADLINEPOLITIK LOKAL

PAK HAM Papua Himbau Aparat Negara Harus Netral di Pemilu 2019, Warga Tidak Perlu Takut Untuk Laporkan

PAK HAM Papua himbau aparat negara harus netral di Pemilu 2019, warga tidak perlu takut untuk laporkan, Matius Murib, Direktur PAK HAM Papua. (Foto : ist/ TIFAOnline)PAK HAM Papua himbau aparat negara harus netral di Pemilu 2019, warga tidak perlu takut untuk laporkan, Matius Murib, Direktur PAK HAM Papua. (Foto : ist/ TIFAOnline)

TIFAOnline, JAYAPURA— Jelang hari pencoblosan yang sisa 2 minggu lagi, aparat negara baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun TNI/Polri di harapkan bisa menunjukkan netralitasnya sebagai aparat negara dan tidak terjun ke dalam politik praktis, dukung mendukung Capres – Cawapres, maupun partai politik tertentu.

Hal tersebut di sampaikan Matius Murib, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Azasi Manusia (PAK HAM) Papua dalam releasenya yang diterima TIFAOnline, Selasa (2/4/2019).

“kami monitor ada indikasi aparat negara mendukung calon tertentu ada dan nyata, Panitia Pengawas Pemilu harus menindak tegas aparat negara yang jelas – jelas terlibat”, kata Matius Murib dalam releasenya.

Menurutnya NKRI adalah negara demokrasi, sudah seharusnya rakyat memilih pemimpin mereka melalui partai politik.

“pendidikan politik kepada masyarakat khusus kepada aparatur negara harus diberikan dipahamkan secara baik dan benar sampai paham dan mengerti aturan dan undang-undang pesta demokrasi di Indonesia saat ini, kami berharap demokrasi di Indonesia makin maju”, katanya lagi.

Menurut Direktur PAK HAM Papua, jika aparat negara digerakkan mengawal calon tertentu, itu artinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan legislative di 17 April mendatang hanyalah formalitas belaka.

“kalau kondisi tersebut terjadi, tentu sangat kita sesalkan, kita harapkan Pemilu 17 April 2019 berjalan aman, lancar dan damai”, kata Matius Murib dalam releasenya.

Menurutnya demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup warganya, dimana partisipasi masyarakat setinggi – tingginya sangat di harapkan dalam demokrasi.

“untuk itu aparat negara diharapkan tidak ikut aktif berpolitik praktis, atau mengarahkan rakyat untuk memilih calon tertentu, biarkan rakyat memilih pemimpin masa depan mereka sesuai hati nurani mereka, tugas aparatur negara antara lain memberikan pendidikan politik dan menjadi pembina politik yang baik dan professional”, kata Matius Murib.

Untuk itu PAK HAM menghimbau kepada warga sipil tidak perlu takut atau ragu untuk melaporkan apabila mengetahui, mendengar, atau menyaksikan ada aparat negara baik itu ASN. TNI/Polri yang bermain politik praktis dengan mengkampanyekan atau mengarahkan masyarakat kepada pilihan tertentu.

“kami harap jika ada indikasi aparat negara ikut aktif berpolitik praktis segera dilaporkan kepada Panwaslu atau aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai aturan, kepada para kontestan Pemilu juga kami harap jangan memanfaatkan aparat negara sebagai Timses baik secara langsung maupun tidak langsung”, kata Direktur PAK HAM Papua. (walhamri wahid)

Tinggalkan Balasan